Gerakan Reforma Agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan.
Pengorganisiran merupakan kunci kekuatan organisasi rakyat dalam memperjuangkan agenda reforma agraria dan hak atas tanah. Berangkat dari kesadaran tersebut, KPA Wilayah Lampung bersama organisasi rakyat Anggota KPA dan jaringan di Lampung terus melakukan pengorganisiran di tingkat tapak.
Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Bersama Kelompok Tani, Posko Bela Negara Tanjung Kemala, Desa Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Berlangsung pada tanggal 18 Desember 2024, agenda tersebut diikuti beberapa Anggota KPA di Lampung, diantaranya Formaster, STKGB, LBH BKU, termasuk beberapa jaringan seperti SUKAPURA, Aliansi Masyarakat Menggugat dan Kepala Desa Tamansari, Fabiyan Jaya. Agenda ini dipimpin langsung oleh Korwil KPA Lampung, Sugianto.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiyanto, Koordinator Wilayah KPA Lampung, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi, lembaga dan individu untuk memperkuat gerakan Reforma Agraria di Lampung.
“Kita telah melihat praktik baik dari kawan-kawan di Tanjung Kemala, yang menunjukkan bahwa ketika rakyat terorganisir, mereka mampu mewujudkan impian mengakses sumber-sumber agraria yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang,” ungkap Sugianto, diakses dari laman resmi, 2 April 2025.
Ia juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang cenderung legalistik dalam menjalankan Reforma Agraria. Menurutnya, kebijakan yang hanya fokus pada pembagian Sertifikat Agraria belum menyentuh substansi mendasar, yakni redistribusi tanah untuk rakyat.
“Kita berharap Gubernur Lampung yang akan datang benar-benar berpihak pada rakyat dan memiliki visi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945”, tambah Sugianto.
Fabiyan Jaya, Kepala Desa Tamansari, menyambut baik kegiatan ini dan menyebut Tanjung Kemala sebagai Pilot Project atau percontohan Reforma Agraria di Provinsi Lampung.
“Kami bangga, Tanjung Kemala menjadi rujukan nasional untuk kegiatan Reforma Agraria. Ini menunjukkan bahwa kerja keras masyarakat adat, ahli waris, serta para aktivis telah memberikan dampak besar”, ungkap Fabiyan.
Ia juga mengapresiasi perjuangan kolektif dalam mengembalikan Tanah Ulayat Adat Buay Nyurang Marga Way Semah kepada pemilik haknya.
“Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesawaran yang mendukung peningkatan status hak atas tanah ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa”, lanjutnya.
Acara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi gerakan Reforma Agraria di Lampung. Dengan semangat kebersamaan dan rendah hati, para peserta berkomitmen memperjuangkan distribusi agraria yang adil demi kesejahteraan rakyat.
Gerakan Reforma Agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan. Apa yang terjadi di Tanjung Kemala menjadi contoh nyata bahwa mimpi rakyat dapat terwujud melalui solidaritas dan organisasi yang kuat.
- TBC dan malnutrisi mengancam anak-anak, berkaca dari kasus kematian Raya di Sukabumi
Kasus balita bernama Raya dari Sukabumi menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap TBC dan malnutrisi. - Hutan Sipora yang semakin sunyiBupati Kepulauan Mentawai menolak masuknya PBPH PT Sumber Permata Sipora karena menurutnya pembabatan hutan akan merugikan masyarakat adat.
- Di balik janji “pertambangan bertanggung jawab”: Ujian bagi Eramet di IndonesiaMeski Eramet menjalankan program community development yang komprehensif, tekanan terhadap sumber daya air dan lahan tetap jadi sumber kecemasan masyarakat
- Orang muda dan masyarakat adat menanam mangrove, benteng alami dari bahaya krisis iklimKunjungan Universitas Airlangga ke ekowisata mangrove sebagai upaya mengatasi krisis iklim dengan konservasi ekosistem pesisir.
- Kesaksian, peluncuran buku foto Surga yang DibisukanPeluncuran buku foto Surga yang Dibisukan menjadi ruang diskusi tentang identitas adat Papua dan tantangan yang dihadapi.
- Akankah China jadi sekutu nuklir Indonesia?Indonesia ingin pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya beroperasi pada tahun 2032, namun terdapat tantangan teknis dan geopolitik
