Gerakan Reforma Agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan.
Pengorganisiran merupakan kunci kekuatan organisasi rakyat dalam memperjuangkan agenda reforma agraria dan hak atas tanah. Berangkat dari kesadaran tersebut, KPA Wilayah Lampung bersama organisasi rakyat Anggota KPA dan jaringan di Lampung terus melakukan pengorganisiran di tingkat tapak.
Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Bersama Kelompok Tani, Posko Bela Negara Tanjung Kemala, Desa Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Berlangsung pada tanggal 18 Desember 2024, agenda tersebut diikuti beberapa Anggota KPA di Lampung, diantaranya Formaster, STKGB, LBH BKU, termasuk beberapa jaringan seperti SUKAPURA, Aliansi Masyarakat Menggugat dan Kepala Desa Tamansari, Fabiyan Jaya. Agenda ini dipimpin langsung oleh Korwil KPA Lampung, Sugianto.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiyanto, Koordinator Wilayah KPA Lampung, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi, lembaga dan individu untuk memperkuat gerakan Reforma Agraria di Lampung.
“Kita telah melihat praktik baik dari kawan-kawan di Tanjung Kemala, yang menunjukkan bahwa ketika rakyat terorganisir, mereka mampu mewujudkan impian mengakses sumber-sumber agraria yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang,” ungkap Sugianto, diakses dari laman resmi, 2 April 2025.
Ia juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang cenderung legalistik dalam menjalankan Reforma Agraria. Menurutnya, kebijakan yang hanya fokus pada pembagian Sertifikat Agraria belum menyentuh substansi mendasar, yakni redistribusi tanah untuk rakyat.
“Kita berharap Gubernur Lampung yang akan datang benar-benar berpihak pada rakyat dan memiliki visi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945”, tambah Sugianto.
Fabiyan Jaya, Kepala Desa Tamansari, menyambut baik kegiatan ini dan menyebut Tanjung Kemala sebagai Pilot Project atau percontohan Reforma Agraria di Provinsi Lampung.
“Kami bangga, Tanjung Kemala menjadi rujukan nasional untuk kegiatan Reforma Agraria. Ini menunjukkan bahwa kerja keras masyarakat adat, ahli waris, serta para aktivis telah memberikan dampak besar”, ungkap Fabiyan.
Ia juga mengapresiasi perjuangan kolektif dalam mengembalikan Tanah Ulayat Adat Buay Nyurang Marga Way Semah kepada pemilik haknya.
“Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesawaran yang mendukung peningkatan status hak atas tanah ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa”, lanjutnya.
Acara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi gerakan Reforma Agraria di Lampung. Dengan semangat kebersamaan dan rendah hati, para peserta berkomitmen memperjuangkan distribusi agraria yang adil demi kesejahteraan rakyat.
Gerakan Reforma Agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan. Apa yang terjadi di Tanjung Kemala menjadi contoh nyata bahwa mimpi rakyat dapat terwujud melalui solidaritas dan organisasi yang kuat.
- Bahaya bahan kimia plastik pada kesehatan, peneliti Unpad kembangkan plastik ramah lingkungan
Lebih dari 13.000 jenis bahan kimia plastik digunakan secara global. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.200 bahan berbahaya bagi kesehatan. - Warga Dairi mendesak KLHK patuh pada putusan Mahkamah AgungPerusahaan tambang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara masih beroperasi tanpa persetujuan lingkungan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung.
- Masjid Al Muharram Brajan gunakan panel surya, teladan transisi energi bersihPanel-panel surya mampu mengurangi emisi karbon. Listrik yang ada saat ini dihasilkan energi kotor batu bara.
- Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera UtaraKerusakan hutan di Sumatera Utara menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara mengungkap bahwa deforestasi merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem hutan di berbagai kabupaten. Dalam laporan berjudul “Ribak! Risalah Bumi Para Ketua”, WALHI Sumut mencatat kerusakan hutan terjadi di Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun,… Baca selengkapnya: Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera Utara
- WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyatWahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengembangan panas bumi (geothermal) yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pulau Flores. WALHI menilai kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan sarat dengan pendekatan top-down yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Pernyataan ini disampaikan… Baca selengkapnya: WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyat
- Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petaniPemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan. Namun, langkah ambisius ini kembali menempatkan kebijakan food estate sebagai andalan utama, kebijakan yang justru menyimpan rekam jejak penuh masalah di masa lalu. Kebijakan food estate sejatinya bukan hal baru. Program… Baca selengkapnya: Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petani
