Laporan berjudul Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia yang disusun oleh CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air), CELIOS (Center of Economic and Law Studies), dan Trend Asia, menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan paparan dampak PLTU paling mematikan di Indonesia.
Tidak berhenti pada peringkat atau kapasitas pembangkit, laporan tersebut menghitung dampak kesehatan dan kerugian ekonomi akibat polusi udara dari PLTU batu bara. Secara nasional, paparan emisi PLTU diproyeksikan menyebabkan 156.000 kematian dini kumulatif pada periode 2026–2050. Kerugian ekonominya diperkirakan mencapai USD 109 miliar atau sekitar Rp1,8 kuadriliun.
Daftar Hitam PLTU di Jawa Barat
Di Jawa Barat, PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Indramayu masuk dalam daftar hitam. Ketiganya beroperasi di wilayah pesisir dan dekat dengan permukiman padat.
PLTU Cirebon Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas total 1.584 MW. Unit pertama beroperasi sejak 2012 dan unit kedua menyusul pada 2023. Berdasarkan laporan itu, paparan polusi dari PLTU Cirebon dikaitkan dengan 1.109 kematian dewasa setiap tahun serta empat kematian anak di bawah lima tahun. Jika PLTU Cirebon 1 dihentikan, diperkirakan sekitar 6.400 kematian akibat polusi udara bisa dicegah.
Di Kabupaten Sukabumi, PLTU Pelabuhan Ratu beroperasi dengan kapasitas 1.050 MW. Sejak 2021 pembangkit ini menjalankan co-firing biomassa dengan rasio 5 persen. Namun laporan Toxic 20 menyebutkan, operasi PLTU tersebut tetap berkontribusi pada 481 kematian dewasa dan dua kematian anak per tahun akibat paparan polusi udara.
Sementara itu di Indramayu, PLTU berkapasitas 990 MW juga tercatat dalam daftar tersebut. Operasionalnya dikaitkan dengan 336 kematian dewasa dan satu kematian anak setiap tahun akibat infeksi saluran pernapasan. Rencana ekspansi pembangkit di wilayah ini sebelumnya sempat menuai penolakan warga dan gugatan hukum karena kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan lingkungan.
Gabungan kapasitas tiga PLTU itu mencapai lebih dari 3.500 MW. Angka ini memperlihatkan konsentrasi pembangkit batu bara yang besar dalam satu provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi.
Dampak pada Warga
Laporan Toxic 20 juga memotret dampak berbahaya ketiga PLTU di Jawa Barat terhadap kesehatan warga. Di Pelabuhan Ratu, masyarakat mengeluhkan batuk berkepanjangan dan iritasi kulit. Di Indramayu, warga menyampaikan keluhan serupa. Nelayan di pesisir Cirebon dan Indramayu juga merasakan perubahan ekosistem laut. Area tangkap menyempit sehingga mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya lebih besar.
Siti Hannah Alaydrus, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat, mengatakan temuan ini memperkuat pengalaman warga selama bertahun-tahun. Menurutnya, masuknya PLTU Cirebon, Pelabuhan Ratu, dan Indramayu dalam daftar 20 PLTU paling mematikan di Indonesia bukanlah kebetulan.
“Temuan Toxic 20 tentang kematian dini dan kerugian ekonomi mempertegas bahwa penderitaan warga selama ini bukan asumsi, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan energi yang mengabaikan keselamatan publik,” kata Siti, dalam keterangannya.
Co-Firing dan Transisi Energi
Pemerintah selama ini mendorong co-firing biomassa sebagai bagian dari strategi transisi energi. Tetapi laporan Toxic 20 menilai langkah itu tidak menyelesaikan persoalan utama. Polusi tetap terjadi dan ketergantungan pada PLTU tidak berkurang signifikan. Menurut Bayu Maulana Putra, Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, program co-firing justru dapat memperluas dampak sosial dan ekologis.
“Program ini juga memperluas sebaran dampak. Selain meracuni dan memiskinkan masyarakat di sekitar PLTU, program hutan tanaman energi untuk memasok biomassa akan memperuncing ketimpangan akses atas lahan penghidupan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Toxic 20 juga menyoroti isu dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025–2060 yang masih mempertahankan PLTU berkapasitas besar hingga 2060, bahkan membuka peluang penambahan PLTU baru sebesar 6,3 GW. Situasi ini dinilai bertentangan dengan kebutuhan mendesak untuk menurunkan emisi dan melindungi kesehatan publik.
“Tidak jelasnya peta pemensiunan PLTU dan rencana penambahan PLTU baru akan makin menghilangkan peran petani dan nelayan dan membawa Indonesia pada ambang krisis multidimensi,” ujar Novita Indri, Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia.
Transisi energi bukan sekadar soal mengganti bahan bakar, tetapi tentang keselamatan warga. Bagi masyarakat Jawa Barat yang tinggal di sekitar PLTU, dampaknya sudah dirasakan hari ini.