Kesehatan perempuan perlu dipandang sebagai investasi sosial strategis, bukan semata isu medis. Pendekatan ini dinilai menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Johanna Debora Imelda dalam orasi ilmiah berjudul “Kesehatan Perempuan Indonesia dalam Lensa Interseksionalitas: Integrasi Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagai Investasi Sosial yang Berkeadilan” pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Rabu (18/2/2026), di Balai Sidang UI, Depok.
Menurut Johanna, investasi pada kesehatan remaja putri, ibu hamil, dan perempuan usia produktif berdampak lintas generasi.
“Investasi pada remaja putri, ibu hamil, dan perempuan usia produktif terbukti meningkatkan kualitas kesehatan anak, capaian pendidikan, partisipasi kerja, serta produktivitas ekonomi. Oleh karenanya, belanja kesehatan perempuan bukan sekadar pengeluaran sosial, melainkan instrumen pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Ia mengakui sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Namun, angkanya masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN dan terjadi kesenjangan tajam antarwilayah. Anemia pada perempuan dan ibu hamil juga masih menjadi persoalan serius yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan stunting.
Selain itu, penyakit tidak menular seperti kanker payudara dan kanker serviks menjadi penyumbang beban penyakit terbesar pada perempuan Indonesia. Rendahnya deteksi dini memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental perempuan.
Johanna menegaskan, persoalan kesehatan perempuan tidak bisa dilihat hanya dari aspek biologis. Faktor kemiskinan, pendidikan, lokasi geografis, norma gender, serta akses layanan kesehatan membentuk tingkat risiko yang berbeda. Perempuan miskin, tinggal di daerah terpencil, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan menghadapi kerentanan berlapis.
Karena itu, ia mendorong pendekatan interseksionalitas dalam kebijakan kesehatan. Perspektif ini melihat bahwa ketimpangan gender, kelas sosial, pendidikan, dan wilayah saling beririsan dan memengaruhi pengalaman kesehatan perempuan. Kebijakan yang bersifat seragam dinilai berisiko memperlebar kesenjangan jika tidak mempertimbangkan keragaman kondisi.
Pemerintah, lanjutnya, telah menjalankan sejumlah program seperti penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, perlindungan sosial ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri, serta layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender. Namun, tantangan implementasi masih terlihat pada kesenjangan akses, literasi kesehatan, serta hambatan sosial dan budaya.
Ke depan, Johanna menekankan perlunya pemetaan kelompok perempuan berdasarkan irisan kerentanan, penganggaran yang sensitif terhadap perbedaan kebutuhan, serta evaluasi kebijakan yang mengukur dampak pada kelompok paling rentan, bukan hanya capaian agregat.
“Keadilan tidak lahir dari keseragaman kebijakan, melainkan dari keberanian memahami perbedaan,” ujarnya. Menurutnya, kesehatan perempuan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.
Pendidikan perempuan krusial tekan kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan wajah yang timpang secara gender. Perempuan tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menandakan masih kuatnya hambatan struktural yang mereka hadapi, terutama dalam akses pendidikan dan peluang ekonomi.
Temuan ini ditegaskan dalam riset yang dipublikasikan di jurnal Ecoducation oleh tim peneliti dari Universitas Tidar. Penelitian yang dipimpin Aditya Kumala Dewi tersebut menganalisis hubungan antara pendidikan perempuan dan tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan data panel antarwilayah.
Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah tingkat kemiskinan.
“Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan,” tulis Aditya Kumala Dewi dan tim dalam artikelnya.
Data yang dikaji dalam penelitian itu juga menunjukkan persentase perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.
Para peneliti menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif gender. “Pembuat kebijakan harus fokus pada perluasan akses ke pendidikan yang berkualitas dan menerapkan kebijakan yang inklusif gender untuk memperkuat dampak pendidikan terhadap penanggulangan kemiskinan,” tulis mereka.
Riset tersebut menyimpulkan bahwa investasi pada pendidikan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan strategi efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Tanpa intervensi yang serius pada sektor pendidikan perempuan, upaya pengentasan kemiskinan dinilai akan berjalan lebih lambat dan tidak merata.