Air Sungai Ciliwung yang dulu pernah menjadi sumber kehidupan bagi warga Jakarta, kini nasibnya tampak legam dan berbau. Pakar Pencemaran dan Ekotoksikologi dari IPB University, Prof Etty Riani, memperingatkan jika tidak ada intervensi yang radikal dan sistematis, sungai yang menjadi saksi bisu dari krisis ekologis di Ibu Kota ini sedang menuju titik kelumpuhan total.
Krisis ini memang bukanlah fenomena baru. Sepanjang periode 2024 hingga awal 2026 saja Sungai Ciliwung sudah menunjukkan percepatan degradasi yang mengkhawatirkan. Sejarawan Adolf Heuken dalam bukunya, Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta, pernah mencatat bagaimana Ciliwung pernah menjadi jantung transportasi dan air bersih di masa lampau. Potret masa lalu itu kini kontras dengan kenyataan ilmiah yang ada di depan mata.
Penurunan kualitas air Ciliwung sudah menjadi ancaman toksikologis yang nyata. Berdasarkan data pemantauan dari sistem Online Monitoring (ONLIMO) milik KLHK pada Semester I 2025, mutu air Sungai Ciliwung tercatat telah tercemar hingga 95,5 persen. Artinya, hanya tersisa 4,5 persen bagian sungai yang masih memenuhi ambang batas baku mutu minimal.
Satmoko Yudo dalam risetnya yang dipublikasikan dalam Jurnal Teknologi Lingkungan menjelaskan, beban organik di segmen hilir terutama antara Manggarai hingga Masjid Istiqlal, telah mencapai titik jenuh. Konsentrasi Biochemical Oxygen Demand (BOD) di titik ini melonjak hingga 126 mg/L, jauh melampaui batas aman untuk air baku minum yang seharusnya tidak melebihi 2 mg/L.
Angka tersebut menandakan kondisi air yang mendekati anaerob yang berarti kehidupan akuatik hampir mustahil bertahan. Tanpa oksigen yang cukup, proses pembusukan alami terhambat, menghasilkan gas Hydrogen Sulfide (H2S) yang memicu aroma busuk di sepanjang bantaran.
“Berbagai parameter pencemar seperti BOD, COD, nutrien (N, S, P), hingga gas beracun seperti amonia dan H2S telah melampaui ambang baku mutu. Ditambah lagi tingginya kandungan deterjen serta mikroplastik,” jelas Prof Etty.
Musuh dari Dalam Rumah
Tanggapan umum biasanya menunjuk industri sebagai biang kerok dari pencemaran air sungai. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan fakta yang berbeda.
“Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen,” ujarnya saat Festival Ciliwung 2025.
Laporan Inventarisasi Sumber Pencemar Lingkungan 2025 dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, turut merinci hampir 90 hingga 99 persen rumah tangga di sepanjang aliran sungai membuang grey water atau air bekas mandi dan cuci langsung ke drainase tanpa pengolahan. Limbah ini kaya akan deterjen dan fosfat yang memicu eutrofikasi atau ledakan tumbuhan air yang justru mencekik sisa-sisa oksigen di dalam sungai.
“Lahan tidak bertambah, manusia bertambah, akhirnya sungai yang dirambah,” imbuh Prof Etty.
Kacau di Hulu, Suram di Hilir
Suramnya air di hilir sungai Jakarta sebenarnya berakar dari kekacauan tata ruang di hulu. Di awal tahun ini Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku sedang menata Ciliwung. Program normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta dilanjutkan dengan target sepanjang 4 kilometer hingga akhir tahun 2027.
Pembebasan tanah dikebut sepanjang tahun 2026 di wilayah Cawang, Rawajati, dan Pengadegan serta penetapan lokasi di 10 kelurahan lain untuk mengejar target tahun 2027.
Hingga kini, normalisasi segmen Pintu Air Manggarai-Jalan MT Haryono sepanjang 7,01 km dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 14,99 km pada dua sisi baru terealisasi 8,24 km. Sedangkan segmen Jalan MT Haryono-Jalan TB Simatupang sepanjang 12,89 km dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 18,70 km sudah terealisasi 8,90 km.
Berkaca dari Jepang
Sementara itu, Prof Etty juga membandingkan penanganan Sungai Ciliwung dengan keberhasilan Jepang membersihkan sungai di sana dalam waktu satu dekade. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya ditopang oleh teknologi, tetapi juga disiplin dan sistem yang kuat.
“Jepang tidak ada kompromi soal bantaran sungai. Alih-alih gedung, mereka membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau sarana olahraga yang berfungsi sebagai penampung luapan air saat debit tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Jepang disebut melakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara besar-besaran, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi masif hingga ke tingkat masyarakat terkait budaya 3R (reduce, reuse, recycle).
Pembenahan Tidak Bisa Instan
Sebagai upaya mencegah semakin terpuruknya kondisi Ciliwung dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Prof Etty merekomendasikan pembangunan IPAL berskala besar dengan kewajiban setiap rumah tangga terhubung ke sistem tersebut, serta penataan bantaran sungai melalui relokasi warga ke hunian layak.
Prof Etty turut menekankan pentingnya mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai RTH, melakukan penghijauan di wilayah hulu, serta memperkuat penegakan hukum melalui denda tegas dan sanksi sosial bagi pelanggar.
Selain itu, audit lingkungan terhadap industri di sepanjang DAS Ciliwung perlu dilakukan secara berkala. Pembentukan lembaga khusus lintas wilayah dari hulu hingga hilir di bawah koordinasi pemerintah pusat juga dinilai penting agar pengelolaan sungai lebih terpadu.
“Upaya pembenahan tidak bisa dilakukan secara instan. Jika kita serius mengombinasikan pembangunan infrastruktur, ketegasan hukum, dan perubahan perilaku sosial secara berkesinambungan, hasilnya baru akan terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Tanpa itu, Ciliwung hanya akan menjadi warisan yang semakin kotor bagi generasi mendatang,” pungkasnya