Di balik gemerlap narasi “nikel hijau” yang digadang-gadang sebagai jantung revolusi kendaraan listrik (EV) dunia, industri hilirisasi Indonesia justru tengah terjebak dalam paradoks besar. Sebuah laporan terbaru dari Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk “Indonesia’s Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel” mengungkapkan bahwa realitas di lapangan masih jauh dari label “hijau” yang dipasarkan.
Apa yang disebut sebagai nilai ekonomi hijau nasional untuk mendorong penggunaan EV sebenarnya adalah ledakan penggunaan batu bara yang terselubung. Ketergantungan industri pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive dan pasar baja tahan karat membuat Indonesia berisiko kehilangan momentum pertumbuhan EV global.
Dominasi Baja di Tengah Demam EV
Meskipun narasi pemerintah berfokus pada baterai, data industri tahun 2025 menunjukkan ketimpangan yang tajam. Sebanyak 83% dari total produksi nikel Indonesia justru diserap oleh sektor baja tahan karat (stainless steel), sementara hanya 17% yang dialokasikan untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Situasi ini menempatkan nikel Indonesia pada posisi yang rentan karena sebagian besar produksinya masih terikat pada pasar kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) melalui komponen baja tahan karat. Di saat yang sama, tren global mulai bergeser ke arah baterai tanpa nikel, seperti Lithium Iron Phosphate (LFP), yang kini menguasai lebih dari 80% pasar di Tiongkok karena biaya lebih rendah dan umur pakai lebih panjang.
“Ambisi nikel Indonesia yang berpusat pada kendaraan listrik mengabaikan kesiapan teknologi dan rantai pasokan domestik yang signifikan,” tegas Syahdiva Moezbar, Analis Industri CREA. Ia menambahkan bahwa, “Perluasan teknologi pemurnian nikel canggih seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dapat mendorong produksi turunan bernilai tinggi dan mengurangi ketergantungan pada baja tahan karat. Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks ‘nikel kotor’ menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang”.
Jejak Karbon dan “Lock-in” Energi Fosil
Tantangan utama dekarbonisasi terletak pada ketergantungan masif terhadap PLTU captive—pembangkit mandiri di luar jaringan yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW). Keterikatan karbon ini diperparah oleh celah regulasi dalam taksonomi hijau nasional yang masih mengklasifikasikan pembangkit batu bara tersebut sebagai aktivitas “transisional”.
Peta jalan dekarbonisasi industri nikel yang dirilis Bappenas dan WRI Indonesia membagi wilayah industri ke dalam tiga klaster emisi utama:
- Klaster 1 (Sulawesi Tengah): Mencatat emisi sebesar 59,7 juta ton $CO_2$ ($MtCO_2$), didorong oleh kapasitas peleburan masif dan ketergantungan batu bara.
- Klaster 2 (Maluku Utara): Memiliki tingkat emisi tertinggi sebesar 60,3 $MtCO_2$.
- Klaster 3 (Sulawesi Selatan & Tenggara): Mencatat emisi lebih rendah sebesar 48,6 $MtCO_2$, berkat pemanfaatan tenaga air oleh pelaku industri seperti Vale Indonesia.
Penurunan Kadar Bijih dan Dampak Lingkungan
Bukan hanya masalah energi, kualitas bijih nikel Indonesia juga mulai menurun. Kadar rata-rata bijih dilaporkan turun dari 1,8% menjadi sekitar 1,6%, yang secara otomatis meningkatkan intensitas emisi sebesar 5,8%. Selain itu, proses HPAL menghasilkan limbah tailing dalam volume besar; untuk setiap ton nikel yang diproduksi dengan kadar bijih 1,7%, dihasilkan sekitar 65 ton tailing.
Katherine, Analis CREA, menekankan bahwa memutus ketergantungan ini adalah langkah eksistensial. “Memisahkan industri nikel Indonesia dari ketergantungan pada PLTU captive bukan hanya sekadar target lingkungan, melainkan kebijakan industri strategis yang krusial demi visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, “Pergeseran ini tidak hanya menuntut peralihan ke teknologi rendah karbon, tetapi juga perencanaan tata ruang yang lebih cerdas, dengan menempatkan pabrik di dekat potensi energi terbarukan untuk menghindari ketergantungan karbon selama beberapa dekade ke depan. Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional”.
Sinyal Perubahan di Cakrawala
Meski tantangan membentang, inisiatif energi bersih mulai bermunculan. Di IMIP, proyek SESMO telah memulai konstruksi PLTS 262 MWp yang dilengkapi penyimpanan energi baterai untuk fasilitas HPAL. Sementara itu, kawasan IWIP di Maluku Utara tengah merencanakan pembangunan PLTS 2 GW dan tenaga angin 500 MW.
Keberhasilan Vale Indonesia di Sorowako yang menggunakan 365 MW tenaga air terbukti mampu menurunkan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi 2,3 $MtCO_2$ per tahun, menjadi bukti nyata bahwa integrasi energi bersih bukan sekadar mimpi.
Masa depan nikel Indonesia kini berada di persimpangan: tetap menjadi pemasok baja berbasis fosil yang rentan terpinggirkan, atau bertransformasi menjadi pemimpin energi strategis dunia dengan dekarbonisasi aset yang nyata. Tanpa reformasi radikal, label “hijau” nikel Indonesia hanyalah narasi yang tertahan di balik kepulan asap batu bara.
Simak analis lengkapnya pada Indonesia’s nickel: Aimed at EVs, but still parked in stainless steel
- BKSDA Aceh Selamatkan Orangutan yang Terjebak di Kebun Sawit
- Monster Baja Mengepung, Masyarakat Adat Imekko Papua Aktifkan Alarm Siaga
- Ironi di Piring Makan, Jejak Limbah di Hari Bumi
- Perlawanan Warga Maba Sangaji Bela Lingkungan Masuki Babak PK
- Mahkota Putih Nusantara di Tanah Papua Segera Menjadi Batu yang Gersang
- Ambisi B50 Bisa Menarik Ikat Pinggang Rakyat yang Sudah Ketat
