Target Indonesia bebas malaria di tahun 2030 menghadapi tantangan baru yang sangat berat. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kejadian penyakit ini menunjukkan tren peningkatan yang tajam secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Sepanjang tahun 2025, kasus malaria di Indonesia melonjak hingga mencapai 706.297 kasus, mengalami peningkatan sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan 543.965 kasus, serta meningkat signifikan dari tahun 2023 yang berada di angka 418.000 kasus.
Eskalasi yang mengkhawatirkan ini terjadi di tengah keberhasilan 412 dari 514 kabupaten dan kota di tanah air yang telah dinyatakan bebas malaria. Kembalinya penularan lokal di beberapa wilayah serta konsentrasi kasus yang terpusat di kawasan hutan, menunjukkan dinamika penularan malaria sudah menjadi masalah ekologi yang mendalam.
Alih Fungsi Lahan jadi Habitat Baru
Faktor lingkungan dan alih fungsi lahan hutan bertindak sebagai pendorong utama di balik meluasnya wilayah perindukan nyamuk Anopheles. Ketika hutan primer dibuka untuk kawasan komersial, pertambangan, atau proyek infrastruktur, lanskap mikro mengalami perubahan radikal.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. R. Wisnu Nurcahyo, menjelaskan malaria masih sulit dikendalikan di Indonesia karena erat kaitannya dengan kondisi lingkungan.
Menurutnya, kondisi lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia sangat mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles sebagai vektor penular penyakit.
“Nyamuk sangat bergantung pada faktor lingkungan. Artinya, nyamuk dapat hidup dan berkembang biak dengan baik kalau lingkungannya mendukung. Itu yang menjadikan malaria di berbagai daerah di Indonesia sulit dikendalikan,” kata Wisnu.
Lebih lanjut, Wisnu mencontohkan, wilayah Papua menjadi penyumbang lebih dari 95 persen total kasus penularan malaria secara nasional. Kondisi geografis berupa curah hujan yang tinggi, topografi pegunungan, serta banyaknya genangan air jernih menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk ini.
Meski begitu, daerah endemis lainnya dengan kondisi geografis pendukung serupa kini banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, hingga kawasan Pegunungan Menoreh di Kulon Progo.
“Jika kondisi geografis mendukung, otomatis dengan mudah vektor malaria dapat berkembangbiak,” imbuhnya..
Dampak dari alih fungsi lahan ini terlihat di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Kasus malaria di daerah tersebut melonjak drastis hingga 25 kali lipat. Berawal dari 32 kasus pada tahun 2022 menjadi 815 kasus pada tahun 2023.
Sekitar 80 persen penderita adalah pekerja tambang emas aluvial. Aktivitas pertambangan yang membabat hutan menyisakan ribuan kubangan air terbuka tanpa naungan vegetasi, menciptakan lingkungan hangat yang mempercepat pertumbuhan larva nyamuk.
Risiko serupa juga membayangi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Wilayah kerja Puskesmas Sotek di daerah tersebut merupakan kawasan endemis historis yang mencatat 729 kasus pada tahun 2022.
Meskipun sempat turun ke zona kuning dengan 117 kasus pada tahun 2025, pembukaan lahan skala besar berisiko tinggi memicu resurgensi penularan akibat meningkatnya kontak antara pekerja konstruksi pendatang dan vektor penular.
Ancaman Senyap Malaria Zoonosis
Kerusakan ekosistem hutan tidak hanya memicu perkembangan vektor konvensional, tetapi juga membuka pintu bagi penularan malaria zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari satwa liar ke manusia.
Salah satu parasit zoonosis yang menjadi perhatian serius para peneliti adalah Plasmodium knowlesi. Parasit ini hidup secara alami pada primata, khususnya monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan orangutan, lalu ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles dari kelompok Leucosphyrus.
“Pada manusia, Plasmodium knowlesi ini sangat patogen. Dalam satu sampai dua hari bisa menyebabkan demam tinggi, dan kalau tidak segera diobati bisa menyebabkan kematian,” tutur Wisnu.
Secara klinis, Plasmodium knowlesi memiliki siklus pembelahan sel darah merah (eritrositik) yang sangat cepat, yakni hanya 24 jam. Hal ini menyebabkan jumlah parasit di dalam tubuh penderita melonjak secara eksponensial dalam waktu singkat, memicu komplikasi berat seperti kerusakan ginjal, kegagalan fungsi organ, hingga kematian.
Tantangan klinis ini diperparah oleh kendala diagnosis di puskesmas terpencil. Sekitar 57 persen kasus Plasmodium knowlesi sering kali salah teridentifikasi sebagai Plasmodium malariae karena kemiripan morfologi di bawah mikroskop standar, sehingga pasien tidak menerima pengobatan radikal yang tepat waktu.
Fragmentasi Lahan
Kaitan erat antara perubahan bentang alam dan risiko penularan ini didukung oleh proyek riset internasional bertajuk Evaluating Zoonotic Malaria Transmission and Agricultural Land Use in Indonesia (ZOOMAL), yang berlangsung dari tahun 2020 hingga Juni 2026.
Dipimpin oleh Dr. Matthew Grigg dari Menzies School of Health Research, dengan pendanaan senilai 4,62 juta dollar Australia, proyek ini menganalisis bagaimana konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Kalimantan Utara meningkatkan interaksi antara monyet reservoir dan pekerja perkebunan.
Fragmentasi hutan memaksa kawanan primata mencari makanan di area perkebunan kelapa sawit yang berdekatan dengan permukiman, sehingga meningkatkan probabilitas penularan secara drastis.
Di sisi lain, kerusakan hutan primer juga berdampak buruk secara sistemik pada kesehatan reproduksi masyarakat pedesaan.
Menurut sebuah studi ilmiah, deforestasi hutan primer berkorelasi langsung dengan peningkatan kematian bayi baru lahir (neonatal) pada rentang usia 1 hingga 27 hari.
Selain itu, Ibu hamil di daerah pedesaan yang sering terpapar malaria akibat kerusakan lingkungan juga berisiko tinggi mengalami anemia berat, kelahiran prematur, serta melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) akibat penumpukan parasit di plasenta.
Dinamika Pengobatan
Dalam aspek pengobatan, Wisnu menjelaskan bahwa pemerintah selama ini menyediakan obat-obatan antimalaria secara gratis bagi masyarakat di wilayah endemis.
Akan tetapi, efektivitas pengobatan menghadapi tantangan serius karena sejumlah obat lama, seperti obat Kina yang sudah tidak lagi efektif akibat resistensi parasit. Kondisi ini memaksa tenaga kesehatan menggunakan obat generasi baru yang harganya lebih mahal dan membutuhkan distribusi yang lebih kompleks.
Selain ketersediaan obat, distribusi obat dan tenaga kesehatan di wilayah endemis malaria masih terkendala oleh sulitnya akses dan faktor keamanan.
Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil kerap menghadapi keterlambatan diagnosis dan pengobatan, padahal malaria dapat berkembang menjadi kondisi berat dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani.
Oleh sebab itu, Wisnu menekankan, keberhasilan pengendalian malaria tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Edukasi terhadap masyarakat berperan sangat penting dalam pencegahan malaria, khususnya untuk pengendalian nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.
