Jakarta – Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung adaptasi perubahan iklim dinilai masih belum maksimal. Meskipun komitmen negara-negara maju mengenai adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang yang dipertanyakan oleh delegasi Indonesia dalam Perundingan Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Tianjin Cina, namun tetap memunculkan tanda tanya besar soal sejauh mana upaya Indonesia sendiri dalam mendukung adaptasi perubahan iklim tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Adaptasi Perubahan Iklim, World Wild Fund (WWF) Indonesia, Ari Muhammad, pada Jumat (8/10/10), bahwa sebenarnya masih banyak hal yang mesti dilakukan oleh Indonesia untuk turut mendukung upaya adaptasi perubahan iklim. Beberapa hal pun dapat dijadikan sebagai acuan mengenai bagaimana dan seperti apa upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung adaptasi perubahan iklim tersebut.
“Pertanyaannya kini adalah sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung adaptasi perubahan iklim ini. Kita belum tahu sektor mana yang menjadi prioritas Indonesia dalam adaptasi perubahan iklim dan sudah sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menilai teknologi yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Jangan sampai kita tidak tahu apa kebutuhan kita sendiri terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim tersebut,” ungkap Ari.
Lebih lanjut, menurut Ari, implementasi adaptasi perubahan iklim sebenarnya tidak hanya soal pendanaan saja. Meskipun memang sejauh ini apa yang terlihat dari upaya negara-negara maju untuk mendukung adaptasi perubahan iklim adalah dalam bentuk pendanaan (Adaptation Fund) kepada negara-negara berkembang. Namun, alokasi dan jumlahnya memang masih terus dibicarakan. Masalah pendanaan inilah yang kini tengah diperebutkan oleh negara-negara berkembang.
Sebelumnya, delegasi Indonesia dalam perundingan Perubahan Iklim PBB di Tianjin, Cina, 4 – 9 Oktober yang lalu, memang telah mempertanyakan komitmen negara-negara maju mengenai upaya adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia sengaja memberikan perhatian terhadap isu adaptasi. Hal itu terutama disebabkan oleh meningkatnya frekuensi bencana alam akibat perubahan iklim akhir-akhir ini.
“Dengan semakin banyaknya frekuensi peristiwa cuaca ekstrem serta bencana alam yang menyertainya, delegasi Indonesia mempertanyakan komitmen negara maju terhadap aksi adaptasi di negara berkembang,” ujar Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan perubahan iklim di Tianjin, Rachmat Witoelar, Kamis (7/10/10), seperti disebutkan dalam siaran pers yang disebarkan.
Dalam keterangannya, Rachmat menambahkan bahwa mengingat seriusnya situasi iklim dewasa ini, maka isu adaptasi harus menempati prioritas utama, sehingga mutlak untuk dilaksanakan tanpa menunggu-nunggu. “Reaksi positif sudah terlihat dari beberapa negara yang mendukung hal ini,” demikian urai Rachmat, yang dikenal juga sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).
Dalam pembicaraan mengenai adaptasi perubahan iklim di Tianjin, Indonesia berkepentingan untuk memasukkan isu-isu yang berkaitan dengan kelautan dan daerah-daerah pesisir ke dalam koridor negosiasi. Hasilnya, delegasi Indonesia telah berhasil memperjuangkan agar isu tersebut dapat diusung bersama oleh kelompok negara-negara berkembang. Selain itu, isu lain yang muncul dalam pembahasan mengenai adaptasi antara lain adalah pembentukan Komite Adaptasi dan National-Level Institutional Arrangements.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia juga ikut aktif terlibat dalam pembahasan topik-topik negosiasi lainnya. Salah satunya adalah dalam hal upaya mencapai kesepakatan mengenai pembentukan suatu badan pendanaan baru terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Rencananya, badan pendanaan baru itu akan diumumkan dalam pertemuan perundingan perubahan iklim di Conference of the Parties (COP) ke-16, 29 November – 10 Desember 2010 mendatang, di Cancun, Meksiko. (prihandoko)
