Revisi UU Minerba yang baru disahkan oleh DPR RI menuai kecaman dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menilai proses legislasi tersebut terburu-buru, tidak transparan, dan hanya mengakomodasi kepentingan bisnis pertambangan.
Category: DKI Jakarta
Pembukaan 20 juta hektare hutan untuk program kedaulatan pangan dan energi akan memperparah krisis iklim
Gagasan kedaulatan pangan dan energi dianggap hanya omon-omon oleh Greenpeace Indonesia. Krisis iklim mengkhawatirkan.
Data karhutla di Indonesia amat memprihatinkan
Analisis terbaru Greenpeace Indonesia karhutla 2023 hampir dua kali lipat lebih besar dari data pemerintah.
Greenpeace sentil pemerintah soal pembatalan pensiun dini PLTU
Transisi energi Indonesia hanya janji kosong. Dampak krisis iklim dan polusi udara karena PLTU terus memburuk dan merugikan masyarakat.
![Sekjen KPA, Dewi Kartika saat memaparkan Catatan Akhir Tahun 2024 KPA di Khanah KPA, Pejaten Timur. [Foto: KPA]](https://www.ekuatorial.com/wp-content/uploads/2025/02/sekjen-kpa-IMG_9541-scaled-750x375-1-jpg.avif)
KPA: konflik agraria di Indonesia naik
Sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi dengan 111 kasus, disebabkan perkebunan sawit.
Pemerintah menjanjikan pengurangan sampah plastik dengan guna ulang
Produsen di Indonesia mesti mengurangi sampah plastik dengan melakukan pemanfaatan kembali atau guna ulang.
Mengurai bahaya besar pembakaran sampah pada hewan ternak dan manusia
Sapi di TPA yang terpapar pembakaran sampah berisiko terpapar polusi dioksin, dapat membahayakan kesehatan rantai makanan.
Survei KKI: konsumen mendesak pelabelan BPA dipercepat
Mayoritas konsumen di lima kota besar, termasuk Jakarta, Medan, dan Bali, ingin pemerintah mempercepat pelabelan BPA pada galon guna ulang.
Negara punya utang mengimplementasikan UU Reforma Agraria
Terlalu banyak derita konflik agraria yang dialami rakyat di Indonesia. UU Reforma Agraria mesti segera dijalankan.
Usulan revisi Undang Undang Pembaruan Agraria 1960 adalah pengingkaran konstitusi
Undang Undang Pembaruan Agraria merupakan panduan dalam mengelolah kekayaan agraria secara berkeadilan. UUPA adalah amanat konstitusi.