Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Kategori: Kalimantan

1 artikel
Juli 20, 2011

PEMBANGUNAN EKONOMI PERPARAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

Solo,-Pilar pembangunan berkelanjutan meski digagas 21 tahun yang lalu (1992), yang dikenal dengan Agenda 21, sebuah  kesepakan global  yang mengintegrasikan 3 pilar pembungunan  yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya dalam tahap impelementasi tak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Bahkan menurut pengakuan Sha Zukang dari UN-DESA, tak ada satu pun Negara di dunia yang mengintergasikan tiga pilar pembangunan […]

Juli 19, 2011

AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DIBAHAS DI SOLO MEETING

Solo, BERLING-Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional, kali ini Solo dipilih menjadi  tempat penyelenggaraan High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD), yang selanjutnya disebut Solo Meeting. Hasil dari dialog diharapkan akan memberikan kontribusi untuk persiapan Konferensi Rio+20.Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Sekretariat Jenderal UNCSD selaku penyelenggara Rio+20 […]

Juli 15, 2011

KONFERENSI TENURIAL INTERNASIONAL AKUI HAK HUTAN ASIA TAK ADIL

Pada sesi penutupan, Jumat (15/7), Konferensi Internasional Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tatawirausaha di Senggigi, Lombok menyimpulkan komunitas lokal di banyak negara Asia tak mendapat hak tenurial yang adil, karena hak mereka diambil negara. Pada hari penutupan, Konferensi Internasional Tenurial Hutan mengakui fakta 68 % hak tenurial hutan di negara-negara Asia dikuasai negara. Sementara di […]

Juli 13, 2011

NASIB ORANG ASAL MALAYSIA

Perjuangan Masyarakat Adat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, khususnya di Sabah dan Serawak di mana etnis-etnis Dayak yang sama dengan Kalimantan bermukim, juga mempunyai perjuangannya sendiri.Senggigi-Secara legal, Konstitusi Malaysia Artikel 161.E memang mengakui adanya hak Masyarakat Adat, yang oleh negeri serumpun Melayu ini disebut sebagai ”Orang Asal”. Dan di negara-negara bagian seperti Sabah […]

Juli 11, 2011

TATA BATAS HUTAN TAK JELAS, RIBUAN DESA KENA GETAHNYA

Gara-gara tata batas wilayah kehutanan di Indonesia yang belum juga jelas di peta nasional, ribuan desa tumpang tindih wilayahnya dengan kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan (Kemhut). Senggigi– Tata batas hukum kehutanan di Indonesia yang masih belum jelas membuat hanya 14 juta hektar hutan yang selesai dipetakan secara hukum atau hanya 10,5 persen dari total luas […]

Juli 4, 2011

SURAT KEPUTUSAN MENHUT DITUDING LANGKAHI INPRES MORATORIUM

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 323 tahun 2011 tentang peta indikatif moratorium hutan langsung kena kritik. Greenomics menyatakan SK itu tumpang tindih dengan Inpres Moratorium, juga dengan pernyataan pers dari Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) Agus Purnomo yang mengoreksi tuduhan kelompok sipil awal Juni 2011.Jakarta-Kelompok Sipil Greenomics, Senin (4/7) memprotes SK Menhut […]

Juni 29, 2011

GAJAH DAN ORANG UTAN MALAYSIA DAPAT RUMAH BARU

Sementara populasi gajah dan orang utan Kalimantan terancam punah, kabar baik datang dari negeri tetangga, Malaysia. Mereka menyediakan ratusan hektar hutan sebagai rumah baru yang legal untuk konservasi kedua spesies itu. Jakarta-Orang Utan dan Gajah Kalimantan dapat rumah baru secara legal di Malaysia, Selasa (28/6). Forest Stewardship Council (FSC) yang adalah lembaga non profit pelestarian […]

Juni 22, 2011

JAKARTA MASUK KATEGORI MISKIN AIR

Menyambut hari jadi Jakarta ke-484, kelompok masyarakat sipil ramai-ramai mengklaim ibukota sudah masuk kategori kota miskin air. Sekalipun sebenarnya Jakarta memiliki sumber air yang melimpah. Jakarta-Pepatah tua-tua kelapa, makin tua makin banyak santannya, rupanya tak berlaku buat Jakarta. Di hari jadi Jakarta, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air ramai-ramai mengklaim ibukota […]

Juni 22, 2011

GARA-GARA AIR, KELOMPOK SIPIL AKAN TUNTUT GUBERNUR JAKARTA

Gara-gara akses air bersih yang buruk, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air berniat menuntut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).Jakarta-Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air, Rabu (22/6) menyatakan berniat mengajukan tuntutan hukum sipil atau citizen law sue ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk memutuskan kontrak distribusi air pipa PAM JAYA […]

Memuat artikel...

Memuat artikel...