Butuh Payung Hukum untuk Proyek Pembangunan MRT

Jakarta, Ekuatorial – Terkait penggunaan ruang bawah tanah pembangunan system transportasi cepat masal, sejumlah fraksi-fraksi mempertanyakan aspek legalitas atau payung hukum dari pembangunan MRT – Mass Rapid Transit itu agar di masa mendatang tidak ada kendala. Hingga saat ini, payung hukum yang ada baru Peraturan Gubernur – Pergub Nomor 167 Tahun 2012 tentang penggunaan ruang […]