Revisi UU Pesisir Ditengarai Tanpa Konsultasi Publik

Jakarta, Ekuatorial – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP-PPK) dengan menggelar konsultasi publik serentak di 3 lokasi, yakni Universitas Brawijaya, Malang, Universitas Diponegoro, Semarang, dan Institut Pertanian Bogor – IPB, Senin (9/9) tanpa melibatkan nelayan tradisional dan masyarakat adat yang tersebar […]