Sejumlah aktivis lingkungan Aceh menilai ada sejumlah persoalan lingkungan yang sangat mendasar dan diabaikan Pemerintah Aceh dalam menyusun Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, yang telah disahkan DPRA pada akhir tahun 2013 lalu. Antara lain hilangnya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun tersebut. Hal itu disampaikan oleh para aktivis tersebut kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Olof Skoog, di Banda Aceh, Senin (16/06/2014) sore.
[Baca selengkapnya di Aceh Terkini]
Related Posts
Generasi muda tuntut komitmen iklim calon presiden
Januari 25, 2024
Power Up menuntut para calon presiden dan wakil presiden berkomitmen mengatasi krisis iklim sesuai rekomendasi sains dan kebutuhan Indonesia.
Pemerintah Diminta Jelaskan Kondisi Hutan Papua
Juni 17, 2014
Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk menjelaskan status hutan Papua kepada publik. “Ketika Barnabas Suebu menjabat sebagai gubernur ia mendedikasikan 90 persen hutan Papua untuk mitigasi perubahan iklim, namun sayangnya illegal logging terus terjadi,” ujar Direktur Resource Management Development (RMD) Institute, Robert Mandosir di Jayapura Senin (16/6). Baca selengkapnya di Tabloid Jubi
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lombok Timur
Juni 17, 2014
Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS IP) bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Lotim. Koordinator program lombok – WCS IP, Tasrif Kartawijaya mengatakan potensi perikanan dan pariwisata patut dikembangkan dengan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan berkelanjutan. [Baca selengkapnya di Lomboknews.]
