Jakarta, Ekuatorial – Hingga tahun ini, Indonesia baru memetakan 16 persen wilayah daratnya pada skala 1:25.000. Sedangkan untuk pemetaan wilayah laut masih nol persen. Lemahnya data informasi geospasial ini memicu berbagai permasalahan di Indonesia, terutama terkait dengan program pembangunan nasional.
Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, selasa (9/9), mengatakan saat ini berbagai instansi dan lembaga di Indonesia membutuhkan data akurasi tinggi. Proses pengukuhan kawasan hutan, penetapan batas wilayah administrasi, perencanaan wilayah, kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, pengurangan risiko bencana, hingga pengamatan perubahan bentuk muka bumi memerlukan data informasi geospasial yang akurat.
“Ketersediaan informasi geospasial dasar untuk skala menengah dan besar masih sangat kurang,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan program One Map, maka data informasi geospasial di Indonesia juga akan menjadi lebih baik luas dan akurat.
Selain itu, Ridwan juga mengatakan kebanyakan masih berupa data peta dua dimensi. Padahal data mengenai kontur dasar laut dan ketinggian gunung, juga perlu dituangkan dalam informasi yang lebih komprehensif.
“Untuk itu yang akan dilakukan adalah pembuatan model empat dimensi untuk pemetaan wilayah Indonesia,” jelasnya.
Menanggapi meningkatnya kebutuhan informasi geospasial di Indonesia, Asep Karsidi, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan terdapat sekitar 171 Undang-Undang yang menyebutkan terdapat 94 data spasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, dan semuanya bermuara pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
Ia membenarkan bahwa informasi geospasial sangat diperlukan untuk menunjang proses pembangunan. “Oleh karenanya BIG menjalankan UU no. 4 tahun 2011, yang mencakup tiga hal penting, yaitu menjamin ketersediaan Informasi geospasial dasar, semua masyarakat dapat menggunakannya, dan kemudahan dalam mengakses,” jelasnya.
Untuk menjamin pemanfaatan informasi geospasial, dalam rangka pembangunan dan pemanfaatannya perlu ditekankan pada aspek akuisisi dan pemrosesan untuk menjamin ketersediaan informasi geospasial, pengelolaan, dan penyebarluasan kepada masyarakat.
Sementara itu menurut Agung Harjoko, Deputi III Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan bahwa informasi geospasial merupakan elemen terpenting dalam pembangunan nasional.
Berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya, dan lain-lain juga sangat terkait dengan data geospasial.
“Pemanfaatan informasi geospasial, selain untuk pendidikan juga untuk mengetahui banyak hal lain seperti sebaran ikan dan kapal serta mendapatkan data-data yang berkenaan dengan kebencanaan,” katanya.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu Ia mendorong agar Indonesia mampu dan mempercepat perampungan pemetaan seluruh kawasan Indonesia, sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat cepat teratasi. “ Untuk memanfaat teknologi baru diperlukan skenario perencanaan untuk mendorong pengembangan sistem perencanaan – sehingga proses adaptasi dapat dicapai dengan lebih baik,” katanya.
Senada dengan hal itu, Heru Prasetyo Ketua Badan Pelaksana REDD+ Indonesia juga mengemukakan bahwa di sektor kehutanan sangat memerlukan informasi geospasial yang akurat. Ia menegaskan bahwa lembaga sangat membutuhkan informasi geospasial dalam pengukuran emisi dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas.
“Data informasi geospasial merupakan kunci utama dalam berbagai program REDD+, tanpa ada informasi geospasial REDD+ go to hell,” tegasnya. Ia menggambarkan dengan informasi geospasial yang akurat, maka kejadian-kejadian seperti pembakaran hutan dan mitigasi bencana akan lebih mudah dipantau.
“Dalam rangka mengurangi deforestasi dan degradasi lahan lahan gambut dan hutan, mutlak membutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan data geospasial akurasi tinggi,” ujarnya. BP REDD+ mengharapkan informasi geospasial nantinya akan dijadikan sebagai guide untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari bumi. Januar Hakam
