Generasi muda yang tergabung dalam koalisi Power Up menggelar aksi dan upaya audiensi di rumah pemenangan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 di Jakarta, Jumat (19/1/2024). Mereka ingin para kandidat berkomitmen mengatasi krisis iklim.
Kepada masing-masing capres dan cawapres, koalisi Power Up menyerahkan dokumen surat terbuka dan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief). Isinya, tuntutan serta hasil analisis kebijakan antara visi, misi dan gagasan para calon dengan rekomendasi sains dan kebutuhan Indonesia.
Power up menyebut, cuaca ekstrem dan bencana alam adalah ancaman global terbesar manusia yang akan sering dirasakan. Namun, mereka percaya, kebijakan nasional dan daerah yang tepat akan mengurangi dampak krisis iklim.
Seturut data Copernicus Climate Change Service (C3S), tahun 2023 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Hal itu juga sesuai dengan temuan BMKG yang mencatat suhu udara rata-rata Indonesia tahun 2023 meningkat 0,5ºC lebih panas dibanding suhu udara rata-rata periode 1991-2020.
Kami tidak mau menderita lebih parah lagi akibat ulah mereka yang sewenang-wenang merusak lingkungan demi kepentingan segelintir
Ginanjar, Koordinator Climate Rangers
Feby Nur Evitasari, Mahasiswi UIN Jakarta mengaku telah mengambil bagian dalam upaya perbaikan iklim dan mengurangi emisi karbon. Misalnya, menggunakan transportasi publik, menanam pohon dan memilah sampah.
Namun, tindakan-tindakan itu dianggap belum cukup. Menurutnya, upaya mengatasi krisis iklim harus didukung kebijakan pemerintah yang inklusif, sesuai rekomendasi sains, mempertimbangkan masyarakat terdampak dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Hingga saat ini kami tidak mendapatkannya dari para paslon. Bahkan, menurut kami tidak ada satupun calon yang benar-benar berkomitmen menghentikan pembangunan PLTU batubara baru dan melakukan pensiun dini PLTU batubara” kata Feby, Jumat (19/1/2024).
Deklarasi darurat iklim
Prisalo Luis, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasaiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menilai, generasi muda sudah bertahun-tahun menuntut deklarasi darurat iklim. Karena, kebijakan yang dibuat hari ini akan dirasakan hingga ratusan tahun kemudian.
“Para pemimpin seharusnya mewariskan bumi yang sehat kepada kami, bukan warisan bencana akibat kerakusan mereka mengeruk sumber-sumber energi fosil,” terang Prisalo.
Ginanjar, Koordinator Climate Rangers Jakarta menambahkan, generasi muda berhak menuntut kebijakan iklim dan energi yang berpihak dan melindungi mereka dari dampak buruk di masa depan. “Kami tidak mau menderita lebih parah lagi akibat ulah mereka yang sewenang-wenang merusak lingkungan demi kepentingan segelintir,” tegasnya.
Menurut Ginanjar, masing-masing paslon punya dosa pada lingkungan. Dia mencontohkan polusi Jakarta yang kerap kali bertambah buruk, peningkatan deforestasi untuk proyek ketahanan pangan, hingga tambang di Wadas dan Rembang.
Karena itu, melalui koalisi Power Up, generasi muda berupaya memastikan para paslon untuk berkomitmen mengatasi krisis iklim dan melakukan transisi energi bersih dan adil.
