Indonesia memiliki hutan mangrove sekitar 3 juta hektar yang tumbuh menutupi sekitar 95 ribu kilometer garis pantai. Data KLHK terbaru menunjukkan 637 ribu hektar lahan mangrove kritis. Rencana pemerintah meresorasi hutan magnrove dalam empat tahun dipandang ambisius, namun ada peluang berhasil jika menggunakan teknologi.

Kondisi mangrove di Indonesia kritis. Pemerintah, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (1/2/2021), menyatakan lahan mangrove seluas 637 ribu hektar, kritis. Angka tersebut setara dengan luasan keseluruhan mangrove di Malaysia. Pemerintah menindaklanjutinya dengan mencanangkan upaya restorasi yang ditargetkan selesai dalam empat tahun.

Namun para pemerhati lingkungan hidup menganggap program tersebut ambisius. Mereka berpendapat waktu empat tahun belum cukup untuk memulihkan ekosistem mangrove di Indonesia. Namun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyebutkan, walaupun pemerintah menargetkan program restorasi dilakukan dalam empat tahun, program restorasi secara keseluruhan tidak berhenti disitu karna pemulihan ekosistem mangrove membutuhkan waktu sepuluh hingga limabelas tahun.

Keberadaan hutan mangrove amat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Selain menjaga keseimbangan ekosistem penghuninya, mangrove juga bisa mencegah erosi, abrasi, dan meredakan hantaman gelombang laut ke daratan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan mangrove. Pertama karena pembabatan mangrove untuk kepentingan budidaya ikan; karena konversi mangrove menjadi lahan pertanian dan perkebunan sawit; pembangunan infrastruktur, dan terakhir, pembukaan lahan permukiman.

Untuk lebih mengetahui bagaimana kondisi, tata kelola, dan upaya penyelamatan mangrove di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, Selasa, 2 Februari 2021.

Indonesia dikenal memiliki kawasan mangrove yang cukup luas, bagaimana Anda melihat kondisinya saat ini?

Mangrove di Indonesia jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan negara lain. Banyak yang menyebut luasnya mencapai 3,3 juta hektare (ha), di bawah kita itu Brasil dan Australia. Kedua negara tersebut luas mangrovenya hanya 900 ha. Ketika ditarik dari kacamata dunia, sebanyak 20 persen mangrove dunia ada di Indonesia. Potensi besar sekaligus menjadi beban besar.

Potensi dari sisi ekonomi punya nilai besar, kalau mangrovenya banyak maka bisa dikatakan ikannya juga banyak. Ada kekayaan lain yang bisa kita petik dari keberadaan mangrove dalam kurun waktu 5-10 tahun yakni pengelolaan biodiversity. Mangrove ternyata bisa menjadi bahan baku kosmetik dan obat-obatan.

Untuk potensi jangka panjang, lokasi-lokasi yang sedang rusak ketika direstorasi kembali akan menumbuhkan mangrove menjadi pohon besar. Dalam 15 tahun mangrove bisa menyerap karbon sampai 200 ton perhektare dari kayu yang tumbuh. Fungsi hidrologisnya akan memperbesar nilai ekonomi. Kita punya kekayaan besar sekaligus punya banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan kerusakan mangrove.

Menurut Anda, apa pentingnya mangrove untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia?

Sangat penting sebab kita negara kepulauan, pusat perekonomian kita terletak di wilayah pesisir. Kita juga menyadari ternyata garis pantai terkikis secara pelan-pelan. Dalam satu tahun pergeserannya mencapai 5 meter. Selain itu kita tahu bahwa banyak peristiwa alam yang terjadi di laut. Mangrove adalah benteng terhadap proses pengrusakan dan bencana alam di laut. Ketika tidak ada mangrove maka akan terjadi kerusakan lebih parah di darat.

Dalam rapat Komisi IV, Menteri LHK menyatakan 637 ribu hektare luas mangrove dalam kondisi kritis, bagaimana tanggapan Anda?

Luas yang disampaikan oleh Menteri LHK merupakan angka yang disepakati oleh stakeholder untuk melanjutkan perbaikan. Angka tersebut sebanding dengan luas mangrove di seluruh Malaysia. Masalah yang ditimbulkan karena rusaknya mangrove adalah erosi lahan, rumah untuk ikan dan hewan akuatik terancam, sekaligus memunculkan emisi karbon.

Cadangan emisi mangrove di bawah tanah dapat mencapai 800 ton pertahun, saya katakan itu sebagai estimasi kasar. Kondisi kritis berpotensi mengakibatkan 800 ton karbon tersebut menguap. Akibatnya terjadi emisi gas rumah kaca.

Hal tersebut juga menjadi perhatian para pengamat dan pemerintah. Emisi yang dihasilkan oleh mangrove lebih mematikan dibanding emisi dari sektor kehutanan. Emisi mangrove bisa 3-5 kali dibandingkan dengan emisi hutan. Dari itu, ketika 637 ribu ha mangrove tidak segera direstorasi akan menjadi ancaman lingkungan. Ini sangat mengkhawatirkan ketika tidak segera diambil tindakan. Syukur saat ini ada upaya untuk melakukan restorasi seluas 637 ribu ha.

Bicara soal kerusakan mangrove, apa faktor utama kerusakan ekosistem tersebut?

Kebanyakan dari kita menganggap kerusakan utama mangrove karena pembukaan lahan dan pembangunan inftrastruktur. Setelah diamati ternyata penyebab utama adalah adanya budidaya perikanan yang tidak sesuai denga praktik seharusnya. Banyak petambak ikan, udang, dan sejenisnya melakukan cara-cara yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Bisa dibilang 80 persen kerusakan mangrove diakibatkan konversi lahan mangrove menjadi tambak. Kedua, karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit; ketiga, pembangunan infrastruktur, dan terakhir, karena bencana, dan pembukaan untuk kepentingan permukiman.

Wilayah pesisir yang menjadi basis mangrove tidak sedikit diubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, industri, dan pembangunan. Bagaimana tanggapan Anda?*

Saya optimistis dengan adanya proses penyusunan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Lima tahun belakangan ini, mungkin diakibatkan media yang sangat masif mempromosikan perlindungan mangrove, tingkat kesadaran terhadap (pentingnya, red.) keberadaan mangrove semakin kuat, bahkan sampai tingkat kabupaten. Awal tahun lalu di Banyuwangi ketika ada mangrove ditebang, se-Indonesia heboh, sampai ada penggalangan Change.org.

Ini menyebabkan pemerintah mengatur tata ruang lebih baik dan dilindungi. Cuma, belum sampai ke tempat terpencil. Padahal Mangrove adanya di tempat terpencil. Kesadaran pentingnya mangrove masih kurang (di tempat terpencil, red.).

Sampai saat ini, meski ada pemberitaan dan kampanye dan upaya swasta melakukan restorasi, mangrove kita terus hilang. Saya rasa 2.000-5.000 hektare setiap tahun hilang. Ini faktornya karena kepedulian terhadap mangrove masih belum sampai level masyarakat di lapangan. Masih di tahapan akademisi, pejabat daerah. Belum sampai ke petambang dan masyarakat.

Anda tadi menyatakan pemerintah akan melakukan restorasi 637 ribu hektare mangrove, menurut Anda butuh berapa lama untuk memulihkan ekosistem mangrove?

Target pemerintah melakukan restorasi dari 2021 hingga 2024. Kalau dibagi per tahun maka didapat rata per tahun restorasi akan dilakukan seluas 140 ribu ha. Saya pikir ini sangat ambisius. Kita punya pengalaman dalam menjalankan program restorasi melalui program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) pada 2000-2010. Saat itu mangrove dapat direhabilitasi seluas 10.000 ha pertahun. Padahal kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kebijakan di lintas kementerian, kepolisian, hingga Babinsa (Bintara Pembina Desa). Sementara saat ini targetnya 150 ribu ha dalam satu tahun. Kita perlu waswas. Apa iya bisa dilakukan?

Saya secara pribadi ikut skeptis tapi ada peluang berhasil ketika menggunakan teknologi. Mungkin ini tidak akan mudah, tapi bisa dilakukan.

Menurut Anda apakah mangrove akan pulih dalam kurun waktu satu tahun atau empat tahun?

Restorasi yang umurnya baru 4 tahun masih jauh dalam proses restorasi ekosistem. Itu baru menumbuhkan  mangrovenya saja. Saya berharap pada pemerintah agar proses restorasi yang belum ada hasil tidak dilepasliarkan begitu saja. Butuh perawatan agar benar-benar dapat dilepas.

Menurut saya, ekosistem mangrove akan kembali pulih setelah berumur 15-20 tahun. Saat itu fungsinya sebagai pemijak ikan, flora, dan fauna, dan fungsi sebagai hidrologis dan mencegah erosi akan terbentuk.

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin punya fokus pada pembangunan, apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya restorasi?

Dalam beberapa kejadian, ada kecenderungan komitmen terhadap mangrove terabaikan meski dibekali informasi penting tentang mangrove. Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi mangrove. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun daerah yang disusun harus diikuti. Ketika masih memiliki ruang abu-abu apakah melakukan restorasi atau melanjutkan pembangunan sebaiknya pemerintah tegas untuk meyelamatkan mangrove. Pembangunan infrastruktur boleh dilakukan ketika tidak merusak ekosistem mangrove.

Saya pikir pemerintah masih ragu-ragu mengambil kebijakan perlindungan di wilayah perkotaan. Pemerintah lebih mementingkan pembangunan dibandingkan melindungi sisa mangrove. Saat pemerintah lebih mementingkan pembangunan maka kita mesti siap dengan konsekuensi jangka panjang yang dihasilkan dari rusaknya mangrove, seperti tak mampu menahan tsunami, emisi karbon, dan hilangnya hewan akuatik.

Seberapa optimistis Anda terhadap penyelamatan mangrove di Indonesia?

Dibanding 10-15 tahun lalu, sekarang sudah jauh lebih bagus, kendati tindakan untuk lebih serius mengelola mangrove belum tampak.

Apa yang harus dilakukan pemerintah selain merestorasi?

Melakukan peninjauan dan mengatur tata kelola mangrove di wilayah terpencil. Selain itu memberikan edukasi maupun penerapan teknologi kepada masyarakat khususnya petambak dan pelaku industri pertanian dan perkebunan. Selanjutnya pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan perlindungan mangrove. Jangan lenggak-lenggok ujung-ujungnya mangrove yang dikorbankan.

*Jawaban untuk pertanyaan ini telah direvisi untuk merefleksikan maksud dan pesan narasumber yang lebih tepat

Foto utama: Hutan mangrove di Danau Tabarisia, Memberamo Raya, Papua. Sumber: Mokhamad Ediladi/CIFOR via Flickr