Jakarta perlu solusi jitu. Kapasitas PLTSa Merah Putih di Bantargebang masih sedikit, tak signifikan mengurangi metana—gas rumah kaca yang 25 kali menyebabkan pemanasan global dibanding karbon dioksida.
KETIKA penduduk Jakarta tidur, ketika lampu-lampu kafe redup, pintu-pintu mal menutup, Ismoyo Sunandar sedang menyetir truknya ke Bantargebang. Pegawai Satuan Pelayanan Lingkungan Hidup Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ini butuh lima jam berkeliling ke-15 titik, mengumpulkan sampah dari Jalan MT Haryono, lalu ke Bukit Duri, berakhir di Manggarai. Menjelang tengah malam, ia baru mengarahkan truk sampahnya ke timur, ke Bekasi, satu jam dari Tebet.
Biasanya, Ismoyo baru sampai di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada dinihari. Ia harus mengantre menurunkan sampah karena ada 399 truk lain yang datang berbarengan dari pelbagai penjuru Jakarta.
Antre itu bisa berjam-jam, bahkan hingga subuh. Jika hujan, Ismoyo baru bisa menurunkan sampah dan narik truknya lagi ketika matahari naik sepenggalah. “Baru pulang jam 12 siang,” kata laki-laki 45 tahun yang menjadi sopir truk sampah sejak 2018 ini pada pertengahan Maret 2022.
Petugas TPST Bantargebang membagi tiga jadwal pembuangan sampah dari Jakarta: pagi, menjelang tengah malam, dan dinihari. Pada pagi jumlah truk lebih banyak, mencapai 600 unit. Pada malam, seperti jadwal Ismoyo Sunandar, hanya 400 unit. Pada hari itu, total sampah orang Jakarta yang tercatat timbangan Bantargebang sebanyak 7.223 ton.
Satu per satu truk sampah naik ke lembah gunung sampah Bantargebang di zona 2. Di sini empat backhoe menyambut ribuan ton tumpahan sampah itu. Secara estafet mereka mengumpulkan sampah hingga membentuk gunungan. Di zona 2, puncak gunung sampah diperkirakan sudah menyundul 50 meter dari lokasi paling dasar di dekat kantor TPST.
Sampah apa saja ada di Bantargebang, campur-baur meruapkan bau karena bersekutu dengan sampah lama di bawahnya. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, 53% sampah adalah sisa makanan. Lainnya, sekitar 23% kertas, plastik, dan polietilena. “Makanya ada belatung dan baunya menyengat,” kata Tarpiah, 50 tahun, seorang pemulung di Bantargebang. “Saya pernah tak bisa makan empat hari.”
Jakarta mungkin mewakili Indonesia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada 2021 tiap orang Indonesia membuang makanan hingga 184 kilogram setahun. Angka ini berasal dari rata-rata per kapita proses produksi makanan hingga makanan sisa yang berakhir di tempat pembuangan.
“Sisa makanan yang menjadi sampah membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan 4-5% PDB,” kata Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup BAPPENAS. Belum lagi emisi sampah sisa makanan sebanyak 18,59 juta ton setara CO2 setahun.
Menurut Suprihatin dan tim peneliti dari IPB University, pada 2017, jumlah metana di TPST Bantargebang sebanyak 500.000 ton. Metana adalah gas rumah kaca yang terbentuk dari dekomposisi bakteri sampah organik. Gas metana atau CH4 adalah gas yang tak berbau tapi daya rusaknya terhadap atmosfer 25 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida.
Meski begitu, karbon dioksida tetap jadi penyebab utama pemanasan global karena jumlahnya paling banyak di atmosfer dan mendekam paling lama dibanding lima gas rumah kaca lain di selubung bumi.
Keberadaan gas metana di tempat pembuangan sampah terbukti pada 21 Februari 2005, ketika Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah di Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, meledak dan longsor. Sebanyak 157 orang tewas dan dua desa terkubur gunung sampah setinggi 60 meter yang guyah karena hujan juga gas metana yang meronta akibat dekomposisi. Hari tragedi kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.
Sisa makanan yang menjadi sampah membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan 4-5% PDB
Medrilzam, direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Perkiraan Suprihatin tentang jumlah metana di Bantargebang, seperti termuat dalam jurnal Teknilogi Industri Pertanian IPB University Volume 18 (1), berdasarkan konstanta produksi gas ini di tempat pembuangan akhir. Di TPA, rata-rata produksi gas metana 235 liter terbentuk dari tiap kilogram sampah yang terdekomposisi. Kini produksi metana sampah di Bantargebang rata-rata mencapai 1,3 juta ton setahun.
Tiap 1 ton sampah yang terdekomposisi di tempat pembuangan akhir akan menghasilkan 0,2-0,27 ton gas metana. Sementara tiap mengonversi 1 ton sampah menjadi kompos akan menghasilkan 0,53 ton pupuk. Maka dengan mengompos 7.233 ton sampah di Bantargebang, seharusnya bisa mencegah 1.952 ton metana sehari menguap ke atmosfer.
Masalahnya, tak ada pengomposan di Bantargebang. Ada 6.000 pemulung yang memilah sampah plastik, logam, kertas di TPST ini yang hasilnya dijual ke pengepul. Juga ada mesin pemilah semi otomatis untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih. PLTSa ini didirikan pada 2019 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN).
Pada 21 Februari 2022, masa dua tahun proyek percontohan ini rampung. PLTSa Merah Putih dianggap bisa berjalan secara mandiri sehingga pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional itu, BRIN menyerahkan operasionalnya kepada pemerintah DKI Jakarta. “Ini terobosan yang sangat baik, terima kasih kepada BRIN,” kata Gubernur Anies Baswedan saat menerima penyerahan PLTSa itu secara daring.
Penyerahan dari BRIN diwakili Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Mego Pinandito. Menurut dia, PLTSa Merah Putih sesungguhnya sudah diserahkan pengelolaannya pada 2020. Berkapasitas mengolah sampah 100 ton per hari, PLTSa ini bisa menghasilkan listrik 700 kilowatt.
Dengan beroperasinya PLTSa Merah Putih, kata Mego, Jakarta menjadi kota pertama dari 12 kota yang mendapatkan prioritas membangun PLTSa. Mengubah gas metana menjadi listrik, kata Mego, adalah inovasi yang akan menjawab problem sampah di kota-kota besar. BRIN menghabiskan biaya Rp 100-150 miliar untuk membangun PLTSa ini.
Praktiknya, listrik yang dihasilkan PLTSa Merah Putih, dari 100 ton sampah yang diolah sehari, sebesar 300 kilowatt—cukup menerangi 60 kilometer jalan tol. Menurut Audi Harfan, Manajer PLTSa, semua listrik dari pembangkit dipakai untuk menghidupkan mesin-mesin pengolah sampah dan penerangan kantor PLTSa. “Belum kami jual ke PLN,” katanya.
Yang merepotkan, kata Audi, adalah pemilahan sampah rumah tangga di Bantargebang. Sampah dari Jakarta belum terpilah, baik jenis maupun ukurannya. Sehingga PLTSa membangun mesin pemilah semi otomatis sebelum mengirim sampah ke bak penampungan berkapasitas 500 ton. Dari bak ini sampah yang terpilah tersebut, terutama plastik, keramik, logam, kaca, dan botol polietilena, dibakar di bawah suhu 8000 Celsius.
Panas dari pembakaran sampah itu yang menghidupkan turbin untuk menghasilkan energi gerak sebagai sumber listrik. Asap emisinya kemudian ditangkap oleh penyaring di cerobong untuk dipakai sebagai energi tambahan menggerakkan turbin.
Sisanya didinginkan untuk mencegah gas buang tak menjadi zat dioksin dan furan—dua zat kimia beracun yang bisa mengubah genetika manusia—di udara. Proses pembakaran itu juga menghasilkan abu. “Ini diolah menjadi paving block untuk area parkir gedung Dinas Lingkungan Hidup,” kata Audi.
Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang cipta kerja mengeluarkan abu hasil pembakaran pembangkit listrik dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan tak lagi menjadi limbah B3, kata Audi, PLTSa tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk mengolahnya terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan menjadi batako atau paving block yang bisa mengikat zat-zat beracunnya.
Menurut Audi, master energi terbarukan dari Newcastle University, Inggris, pembangunan PLTSa Merah Putih tidak ditujukan menghasilkan listrik. Tujuan utamanya adalah menghancurkan secara cepat sampah untuk mencegah overloaded sampah di Bantargebang. “Listrik itu bonus saja,” kata dia.
Peneliti sampah BRIN, Reza Cordova, mengamini penjelasan Audi. Menurut dia, PLTSa adalah solusi hilir, yakni daur ulang sampah menjadi produk lain. Sementara solusi sampah terintegrasi adalah 3R, yakni reduce (kurangi), reuse (gunakan kembali), dan recycle (daur ulang). Dalam segitiga itu mengurangi sampah menjadi solusi utama di hulu. “Mau sebanyak apa pun pengolahannya kalau kita tidak mengurangi sumbernya, sampah tidak akan berkurang,” kata dia.
Dalam kasus Indonesia, reduce adalah solusi gampang-gampang susah. Dengan 53% sampah berasal dari rumah tangga, jika jenis sampah ini bisa dicegah masuk TPA, separuh problem bisa selesai. Masalahnya, kata Reza, masyarakat belum semuanya bersedia memanfaatkan sampah sisa makanan. “Survei kami tahun 2021 kepada 2.000 responden, 90% tahu 3R, tapi hanya 40% yang mau melakukannya,” kata dia.
Dengan problem sampah yang sudah akut itu, ternyata Indonesia belum punya peta jalan mengelola sampah. Indonesia baru punya Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang penanganan sampah. Ada lima strategi yang hendak dicapai pemerintah dalam mengelola sampah hingga 2025: mengubah pola pikir masyarakat soal sampah, menangani sampah di darat, menangani sampah di laut, memperbaiki kelembagaan, dan pengembangan serta riset.
Indonesia masih di tahap pertama, yakni berjuang mengubah pola pikir masyarakat agar memakai 3R melalui pelbagai kampanye dan pembentukan bank sampah di tingkat RW. Belum lagi soal kelembagaan yang belum sinkron. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangaan sudah punya niat mengatur sampah plastik sekali pakai, tapi belum menjadi kebijakan nasional.
Pemerintah Jakarta sebetulnya sudah mendorong tiap Rukun Warga memiliki bank sampah. Hingga 2021, ada 3.118 bank sampah di Jakarta. Artinya, jumlah bank sampah melebihi jumlah RW sebanyak 2.742. Namun, baru 10% penduduk yang menjadi nasabah bank sampah di wilayahnya. “Ini kendala penanganan sampah di Jakarta,” kata Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.
Mau sebanyak apa pun pengolahannya kalau kita tidak mengurangi sumbernya, sampah tidak akan berkurang
Reza Cordova, peneliti sampah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Asep mengakui PLTSa hanya satu solusi di hilir dalam menangani sampah Jakarta. Ia setuju Reza bahwa metode manajemen sampah yang utama ada di rumah tangga. Jika masyarakat bersedia memilah sampah sejak dari rumah, lalu mereka menjadi nasabah bank sampah, Asep memperkirakan 77% sampah Jakarta tak perlu dikirim ke Bantargebang.
Saat ini bank sampah seluruh Jakarta baru menerima 26 ton sampah anorganik dari 1.753 ton sampah anorganik harian. Asep sadar kampanye memilah sampah dan menyetorkannya ke bank sampah perlu digenjot lagi. Apalagi, mulai tahun ini pemerintah hendak membangun empat pembangkit listrik dengan kapasitas total 6.400 ton sampah sehari.
Pembangunan pembangkit listrik menjadi program besar Jakarta menangani sampah di hilir dan menjadi bagian dalam mitigasi krisis iklim. Pemerintah ibu kota punya target mengurangi emisi 50% pada 2030 dari 54 juta ton emisi setara CO2 tahunan. “Saat ini baru tercapai 26%,” kata Asep. “Pengurangan emisi sektor limbah baru 4% dari sumbangan emisi 9%.”
Cara kerja PLTSa di empat lokasi itu, kata Asep, meniru PLTSa Merah Putih di Bantargebang. Empat PLTSa baru nanti juga memakai teknologi pembakaran. “Ini metode paling cepat dan karbon dioksida hasil pembakarannya lebih ramah lingkungan dibanding metana,” kata dia.
Liputan ini merupakan laporan utama dari serial laporan khusus yang terbit di Forest Digest edisi April – Juni 2022 dengan judul Guyah Karena Runtah dan didukung oleh Internews’ Earth Journalism Network.
