Empat usaha peternakan sapi dapat izin untuk area seluas hampir 62.000 hektar di Pulau Trangan, salah satu area yang paling murni di Kepulauan Aru.
Sekolah Dasar Popjetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, tak seperti biasa, pada 27 Oktober 2017. Sekolah ramai, tetapi bukan oleh para siswa melainkan pejabat dan masyarakat. Hari itu, ada pertemuan tatap muka yang ternyata terkait rencana masuknya investor peternakan sapi disana.
Pejabat yang hadir antara lain, ada Amran Sulaiman, Menteri Pertanian; Johan Gonga, Bupati Kabupaten Aru; Zeth Sahuburua, Wakil Gubernur Maluku; Kapolda Maluku dan pengusaha, Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal dengan Haji Isam.
Di bagian dinding sekolah terpasang spanduk acara tatap muka antara Menteri Pertanian bersama pemerintahan desa dan masyarakat petani se-Kecamatan Aru Selatan.
Yosias Siarukin, warga Popjetur, penasaran melihat pertemuan itu dan coba mendekat. Yosias pernah ikut berjuang menolak masuknya perkebunan tebu, PT Menara Group di daerahnya, hingga selalu was-was ketika melihat pertemuan pejabat di desa.
Benar saja, pertemuan itu ternyata sosialisasi soal peternakan sapi.
“Saya lihat dalam rombongan itu juga ada pengusaha besar nama Haji Isam. Haji Isam sempat memperkenalkan diri sebagai pengelola peternakan,” kata Yosias, Juni lalu.
Yosias bilang, sosialisasi rencana peternakan sapi yang disampaikan Menteri Pertanian tak melibatkan semua masyarakat adat di Kecamatan Aru Selatan. Terlebih, masyarakat adat yang memiliki wilayah petuanan.
Dalam sosialisasi itu, kata Yosias, menteri akan menyalurkan bantuan sapi untuk dikelola masyarakat agar bisa lebih sejahtera.
“Bapak ibu doakan mudah-mudahan tahun depan (2018) kami kirim sapi ke sini, di tempat ini, pak camat kami akan kirim minimal 200 sapi yang besar ke sini,” begitu kata menteri dalam cuplikan video mengenai pertemuan sosialisasi peternakan sapi yang kami peroleh.
Amran mengatakan, pasca sosialisasi ini, pemerintah akan membawa investor untuk pemeliharaan sapi agar masyarakat sejahtera. Dia juga memperkenalkan Haji Isam sebagai investor itu.
“Tolong bapak ibu, kalau investor masuk harus tersenyum, tapi kalau bapak melotot matanya lari dia.”
Johan Apalem, Sekretaris Desa Popjetur mendampingi kepala desa menghadiri pertemuan di gedung SDN Popjetur. Dia mengatakan, Amran menjanjikan Popjetur, jadi pusat ekonomi, termasuk dengan ada investasi peternakan sapi ini.
Peternakan sapi, kata Johan, akan dikelola empat perusahaan di bawah bendera Haji Isam.
Sammy Kamsi, pendeta jemaat di Popjetur mengatakan, pernah melihat beberapa petugas dari Dinas Kehutanan datang di Desa Popjetur dan memasang patok di sekitar desa yang berjarak 100 meter dari setiap rumah.
“Mereka tanpa sosialisasi langsung menanam patok. Warga merasa terganggu dan cabut lagi patok-patok itu.” .
Satu tahun setelah itu, pada Juli 2019, Bupati Kepulauan Aru memberikan izin lokasi seluas 61.567 hektar kepada empat perusahaan budidaya pakan dan peternakan sapi.
Sebelum itu, setelah kunjungan Amran pada 2017, pejabat Kementerian Pertanian kemudian datang lagi di tahun sama dengan membawa 10 sapi yang langsung dibawa ke Balai Peternakan, sekitar dua kilometer dari pemukiman warga.
Kunjungan rombongan Menteri Pertanian pun direspon Pemerintah Kepulauan Aru pada Mei 2018 dengan mengadakan public expose rencana investasi peternakan sapi, dihadiri perwakilan empat perusahaan yang berencana membuka peternakan sapi itu.
Pada Juli 2018, datang dua kelompok perusahaan didampingi Dinas Pertanian Maluku untuk sosialisasi lanjutan sekaligus bertemu masyarakat.
“Dalam sosialisasi itu mereka menjanjikan ada bantuan 2.000 sapi,” katanya, tetapi sejak itu, mereka tak pernah lagi mendengar soal investasi ini. Sedangkan sapi-sapi di balai tadi satu per satu mati.
***
Swasembada daging sapi merupakan program Kementerian Pertanian 2016 yang bertujuan mengakselerasi tercapainya target pemenuhan kebutuhan sapi potong dalam negeri pada 2026.
Data outlook daging sapi nasional 2017 memperlihatkan, konsumsi per kapita daging sapi masyarakat Indonesia 2017-2021 rata-rata per tahun tumbuh 6,30%.
Proyeksi Kementerian Pertanian, konsumsi daging sapi nasional lima tahun ke depan secara agregat tumbuh rata-rata 7,55% per tahun.
Dari data outlook itu, terlihat proyeksi surplus maupun defisit daging sapi 2017-2021. Defisit daging sapi akan dialami Indonesia sampai 2020.
Kajian dari Kementerian Pertanian itu menyebutkan, swasembada daging sapi bisa tercapai pada 2021, dengan perkiraan surplus daging sapi 9.190 ton.
Pada 2017, data BPS memperlihatkan produksi daging sapi nasional sebesar 486 319.65 ton. Tahun itu, perusahaan Isam sudah peroleh izin peternakan sapi sekitar 20.000 hektar di Bombana. Pada 2019, keluar lagi izin bagi empat perusahaan peternakan sapi seluas 61.567 hektar di Kepulauan Aru.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor daging sapi Indonesia terus meningkat. Dari 65.020 ton setara US$234,27 juta tahun 2011, menjadi 167.130 ton atau US$690 juta di tahun 2019.
Pandemi COVID-19 sempat membuat impor daging sapi anjlok pada 2020 karena ada penurunan daya beli maupun penurunan pendapatan. Namun pada 2021—sebelumnya dalam proyeksi Kementerian Pertanian tahun itu Indonesia swasembada daging sapi—malah impor lebih banyak.
Pada 2021, impor daging sapi Indonesia berdasarkan data BPS 211.430 ton senilai US$785,1 5 juta, naik 26,51% nilainya dari 2020 sementara volume naik 33,76%.
Pada 2021, Indonesia mengimpor 84.950 ton daging sapi/kerbau senilai US$288,45 juta dari India, negara asal impor sapi/kerbau Indonesia terbesar.
Ketika masih bergelut dengan pandemi COVID-19, pada 2022, Indonesia menghadapi wabah baru, virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mulai merebak di Aceh dan Jawa Timur dan menyebar ke berbagai daerah. Virus diduga terbawa dari daging kerbau/sapi impor antara lain dari India.
Muhammad Munawaroh, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah cukup lama bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak, sejak 1980 an.
“Ini kebobolan akibat tidak ketatnya pengawasan impor hewan ternak ke Indonesia,” katanya saat dihubungi Mongabay, awal September.
Dia menduga ada dua penyebab masuknya PMK ke Indonesia. Pertama, melalui hewan ternak dari negara belum bebas PMK, kebanyakan negara Asia, seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. “Hewan yang masuk berupa domba,” katanya.
Juga ada dugaan PMK ini dari impor daging dari India. “Ini perlu penelusuran dan investigasi lagi,” katanya.
Secara regulasi pemerintah harus menghambat lalu lintas hewan ternak dan membatasi pergerakan di berbagai wilayah. “Agar tidak terjadi penyebaran secara masif,” katanya.
Dia juga menyinggung jalur ilegal pengiriman hewan ternak, misal, di Sumatera Utara. Muhammad bilang, di Indonesia ada lembaga karantina hewan yang harus menjalankan tugas mencegah penyakit baru masuk melalui hewan.
“Sekarang, sejauh mana Karantina Hewan mampu mengawasi, apalagi pintu masuk (hewan ternak) di Indonesia banyak juga. Artinya, mau tidak mau pengawasan harus diperketat.”
I Wayan Teguh Wibawan, Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, penularan virus PMK melalui udara dan untuk pencegahan, vaksinasi jadi pilihan utama. Juga pengawasan jalur-jalur ilegal perlu dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari PMK.
Merebaknya PMK didorong mobilitas barang, manusia dan hewan cukup besar. Apalagi, Indonesia masih dikelilingi negara-negara yang belum bebas dari virus PMK.
“Yang signifikan itu ada lalu lintas produk hewan, barang yang sifatnya ilegal. Itu yang paling berat.”
Data Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) sampai pertengahan September 2022 menyebutkan, sudah 24 provinsi terpapar dengan 296 kabupaten dan kota dengan 53.412 lebih hewan ternak sakit, terbanyak sapi 505.456 lebih dan kerbau 22 ribuan lebih disusul kambing dan domba di bawah 5.000-an. Hewan ternak mati tertinggi pun sapi, lebih dari 7.000-an.
“Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, tetapi kerugian secara nasional,” kata Dewi Prasinta, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi BNPB, awal September lalu.
Tak jauh beda seperti dikatakan Armina Fariani, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri). Dia mengatakan, penyebaran PMK berpotensi menekan laju produksi daging dan populasi ternak di Indonesia.
Dampak PMK, katanya, cukup beragam. “Mulai dari penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong, penurunan fertilitas, melambatnya kebuntingan, hingga kematian hewan ternak,” katanya Juni lalu dikutip dari Bisnis.com.
Alih-alih menuju swasembada daging seperti target Kementan, ‘badai’ PMK –yang langsung menghantam peternakan hewan seperti sapi/kerbau– rawan makin menjauhkan Indonesia dari kemandirian.
Para investor
Ketika akan membuka peternakan sapi, perusahaan menyatakan mendukung program kerja Kementerian Pertanian yang menargetkan Indonesia jadi lumbung pangan dunia pada 2045, salah satu, dari produksi daging sapi.
Bagi Amran, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, hanya ada dua cara yakni investasi masuk dan ekspor, karena anggaran pemerintah terbatas. Investasi peternakan sapi pun makin terbuka, antara lain, kepada empat perusahaan di Kepulauan Aru.
Keempat perusahaan yang mendapatkan izin peternakan sapi di Kepulauan Aru adalah PT Kuasa Alam Gemilang (KAG), PT Cakra Bumi Lestari (CBL), PT Bintang Kurnia Raya (BKR) dan PT Ternak Indah Sejahtera (TIS).
Penelusuran Forest Watch Indonesia (FWI) dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham diakses pada 2019 menunjukkan, beberapa orang terkait Jhonlin Group menduduki kursi komisaris dan direktur perusahaan-perusahaan ini.
Komisaris KAG, Tamlikho, pernah jadi chief financial officer di PT Pradiksi Gunatama dan PT Eshan Agro Sentosa (EAS), dua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan sawit. EAS adalah sub-holding Jhonlin Group.
Tamlikho juga pernah menjadi accounting manager PT Jhonlin Group pada Oktober 2015 hingga Desember 2018. Pada September 2012-April 2014 Tamlikho juga menjabat sebagai finance, accounting and tax manajer PT Jhonlin Marine Trans.
Di KAG, Tamlikho didampingi Dedy Sadiin sebagai direktur. Tak banyak informasi tentang CBL. Tercatat, Darwin sebagai direktur dan Hepri Dianto Saroso sebagai komisaris.
Namun BKR juga terhubung dengan orang-orang Jhonlin Group.
Direkturnya, Ahmad Ricky Wiandi adalah corporate finance supervisor di Jhonlin Group, sejak September 2016. Sementara komisaris, Ezra Subandriyo juga pernah jadi marketing operations supervisor di group ini pada September 2020-Juli 2022.
Ezra juga supervisor di MMS Group Traffic dan marketing traffic supervisor Jhonlin Group pada Agustus 2015 hingga Mei 2019. Asep Dadang yang tercatat sebagai komisaris TLS juga auditor internal di Jhonlin Group.
Baca liputan selengkapnya disini.
Liputan ini merupakan bagian kedua dari serial liputan khusus tentang investasi peternakan sapi di Kepulauan Aru. Baca bagian pertama dari liputan ini:
***
Reporter: Chist Belseran, Della Syahni, dan Indra Nugraha
Kurasi foto: Ridzki R. Sigit
Editor: Sapariah Saturi
Kolaborasi antara Mongabay Indonesia, Metro Maluku, Titastory.id, dan Forest Watch Indonesia didukung oleh Internews Earth Journalism Network melalui proyek khusus tentang One Health dan daging yang berjudul ‘More Than Meats the Eye‘ yang menyatukan delapan outlet media dari berbagai negara dan lebih dari selusin reporter untuk meliput dampak daging pada kesehatan hewan, manusia dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik. Liputan ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2022.
‘More Than Meats the Eye’, yang menyatukan delapan outlet media dari berbagai negara dan lebih dari selusin reporter untuk meliput dampak daging pada kesehatan hewan, manusia dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.