Pemerintah Indonesia menerima dana segar senilai US$20,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari Bank Dunia untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Kalimantan Timur.

Dana ini merupakan pembayaran awal di bawah program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia. Dalam perjanjian ini, Indonesia akan menerima US$110 juta, atau sekitar Rp1,6 triliun, atas keberhasilan menurunkan emisi di sektor kehutanan.

Dalam keterangan resminya, Bank Dunia menyebut Indonesia jadi negara pertama di Asia Pasifik Timur yang menerima pembayaran dalam skema FCPF. Indonesia akan menerima pembayaran penuh setelah organisasi independen melakukan verifikasi pengurangan emisi. 

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program pengurangan emisi.

“Jangan dilihat nilai uangnya, tetapi ini menjadi bentuk apresiasi untuk Indonesia,” ujarnya di Paviliun Indonesia COP27 di Sharm el Sheikh, Selasa (8/11/2022).

Melalui keterangan resmi, Menteri Siti menegaskan program ini merupakan kesempatan bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan komunitas untuk menjaga hutan.

Ia berharap upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan ini akan membantu mengejar target pengurangan emisi di bawah Kesepakatan Paris.

Liputan ini diproduksi sebagai bagian dari program Climate Change Media Partnership 2022, sebuah beasiswa jurnalisme yang diselenggarakan oleh Internews’ Earth Journalism Network dan Stanley Center for Peace and Security, dan pertama kali terbit di Katadata pada tanggal 8 November 2022.