Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meluncurkan inisiatif pendanaan bernama Dana Nusantara (Nusantara Fund), yang disebut sebagai skema pendanaan pertama di dunia dalam penyaluran hibah secara langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.

Inisiatif pendanaan ini merupakan bagian dari komitmen Indigenous Peoples and Local Communities (IPLC) Forest Tenure Pledge atau Perjanjian Kepemilikan Hutan di Conference of the Parties (COP) 26 Glasgow, Skotlandia, 2021 silam.

Sejumlah lembaga donor dalam konferensi itu berkomitmen untuk meningkatkan dukungan langsung pada masyarakat adat dan komunitas lokal dengan nilai mencapai $1,7miliar (Rp25,28 triliun) sepanjang 2021-2025, sebagai upaya mengembalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan.

Di Indonesia, Dana Nusantara diluncurkan dengan dukungan awal sebesar $3juta dari para filantropi internasional termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation. Darren Walker, Presiden Ford Foundation mengatakan, Dana Nusantara bergabung dengan kelompok organisasi terpilih di negara pemilik hutan tropis untuk membantu memenuhi target IPLC Forest Tenure Pledge. Dalam 5 tahun ke depan, pendanaan ini diharapkan dapat mencapai $20juta.

Menurutnya, Dana Nusantara secara langsung digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengelola lingkungan hidup, mengurangi emisi, membangun kekayaan ekonomi lokal dan mengelola sumber daya yang penting untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan iklim global.

Dana tersebut juga diyakini akan berkontribusi pada pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan target nol emisi di Indonesia

Sebab, sebagai kelompok yang paling dekat dengan upaya-upaya pelestarian alam, masyarakat adat dan komunitas lokal dinilai belum mendapat dukungan pendanaan yang semestinya.

Contohnya, seturut laporan Rainforest Foundation, dari total $2,7miliar pendanaan global untuk perubahan iklim hanya $270juta atau 1% yang ditujukan pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Bahkan, dari 1% itu hanya $47juta yang disalurkan langsung pada masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia.

“Saya berharap para donor dan penyandang dana di mana saja akan bergabung dengan kami dan berkomitmen untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelestarian wilayah tempat tinggal mereka,” ujar Darren Walker dalam peluncuran Dana Nusantara di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (8/5/23).

(Kiri ke kanan) Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal AMAN), Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) dan Zenzi Suhadi (Direktur Eksekutif Walhi) dalam konferensi pers peluncuran Dana Nusantara di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (8/5/23).

Target yang ingin dicapai dari Dana Nusantara adalah meningkatkan pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat, dan lokasi prioritas reforma agraria sebesar 20 juta hektare (ha), pendaftaran tanah dan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal seluas 7,8 juta ha, hingga rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta ha wilayah serta lahan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dana Nusantara juga ingin mewujudkan berbagai model produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan, hingga membentuk pusat-pusat pendidikan rakyat.

Target-target tersebut diperkirakan akan berdampak langsung pada setidaknya 30 juta orang atau 11% dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada 30 juta ha hutan dan lahan atau 1/6 dari toal luas daratan Indonesia.

“Karena selama ini hutan ditebang, lingkungan dihancurkan, hak masyarakat dirampas atas dasar pertumbuhan ekonomi. Sekarang kami mau mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan masyarakat di tingkat tapak bersamaan dengan proses pemulihan lingkungan dan pengakuan hak komunitas lokal dan masyarakat adat,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi.

Dana Nusantara disebutnya sebagai bentuk dukungan pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini telah membangun ekonomi, pemulihan lingkungan, menjaga hutan, dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Dengan meluasnya partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga alam dan sumber-sumber pangannya, dipercaya akan memberi dampak positif bagi masyarakat di Indonesia dan dunia.

“Udara bersih yang kita hirup, pangan yang kita nikmati, karena masyarakat adat dan komunitas lokal mampu menjaga bumi dan memproduksi pangan bagi kita,” tambah Zenzi.

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA meyakini, Dana Nusantara dapat memperkuat modal sosial yang sebenarnya sudah dimiliki oleh serikat-serikat tani, nelayan dan masyarakat adat. Serta, memastikan kekuatan-kekuatan sosial itu makin kuat dan luas.

Lebih jauh, dia berharap, mekanisme pendanaan ini bisa menjadi cita-cita untuk memperkuat pendidikan, membangun sekolah-sekolah rakyat, membangun model ekonomi, model produksi, dan model konsumsi yang transformatif, yang selama ini cenderung dipaksakan.

“Diharapkan Dana Nusantara menjadi pendukung bagi organisasi-organisasi tani di tingkat tapak, masyarakat adat, serikat nelayan, perempuan di tingkat kampung untuk bisa punya cita-cita, tidak hanya mimpi saja,” jelasnya.

Dewi percaya, inisiatif pendanaan ini merupakan momentum gotong royong untuk memperkuat kesamaan visi, bahwa dalam upaya penyelamatan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam, gerakan di tingkat tapak harus menjadi pusat dari dukungan Dana Nusantara.

Prinsip fleksibilitas

Dalam tata kelola keuangan, pimpinan AMAN, Walhi, dan KPA didapuk sebagai Dewan Dana Nusantara. Mekanisme pendanaan ini didasari prinsip berbasis masyarakat, akuntabilitas, kesetaraan, fleksibilitas, inklusif dan transparan, serta penghormatan atas hak asasi manusia. Seturut prinsip-prinsip itu, teknis pengajuan proposal maupun pelaporan dibuat sesederhana mungkin.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, program yang akan mendapat dukungan pendanaan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan di masing-masing desa. Sementara, mekanisme pengajuan proposal ditentukan oleh masing-masing organisasi (Walhi, AMAN dan KPA). Program yang disetujui kemudian dikirim ke Dana Nusantara untuk diatur penyaluran dananya.

“Masyarakat tidak perlu membuat proposal seperti pada umumnya. Mereka hanya perlu tahu (program prioritas), membuat catatan sederhana, lewat video juga bisa. Pelaporannya juga bisa lewat foto atau video. Teknisnya dibikin tidak ribet, yang penting ada bukti,” terangnya.

Per Desember 2022, mekanisme pendanaan ini telah diuji coba pada 30 komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia. Di tingkat tapak, pendanaan ini digunakan untuk beberapa kegiatan seperti perbaikan hutan adat, usaha peternakan lokal, pengembangan akses pasar, usaha produksi kopi, usaha madu, hingga pengembangan sistem pertanian selaras alam dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia.

“Bukan kami yang tentukan, tapi mereka (masyarakat adat dan komunitas lokal). Karena mereka yang lebih tahu (kebutuhan prioritas). Yang harus kami lakukan adalah cepat merespons,” kata Rukka.

Menurutnya, uji coba itu bukan hanya untuk melihat dampak di lapangan tetapi juga menguji asumsi bahwa pendanaan itu sampai di tujuan dan digunakan sesuai prioritas. Dia menginginkan, Dana Nusantara dapat menjadi platform untuk mengkonsolidasikan upaya-upaya masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia, serta menjadi inspirasi terkait pendanaan sosial dan lingkungan dengan skema yang lebih sederhana.

About the writer

Themmy Doaly

Themmy Doaly has been working as Mongabay-Indonesia contributor for North Sulawesi region since 2013. While in the last nine years he has also been writing for a number of news sites in Indonesia, including...

1 comment found. See comment
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

1 comment

  1. Saya sangat se7 dengan adanya komitmen seperti ini “Bukan kami yang tentukan, tapi mereka (masyarakat adat dan komunitas lokal). Karena mereka yang lebih tahu (kebutuhan prioritas). Yang harus kami lakukan adalah cepat merespons,” kata Rukka, dan benar Masyarakatlah yg paham lingkungan alam, hanya kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dibeberapa t4 kita. salam dari ku di Papua

Leave a comment