The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ), atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar pelatihan jurnalis dan jurnalis warga untuk memperkuat narasi isu lingkungan hidup di tahun politik.
Sebanyak 20 jurnalis dan jurnalis warga dari berbagai kota di Jawa Barat berkumpul di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa-Rabu, 26-27 September 2023. Selama dua hari, peserta mendapat pelatihan terkait isu lingkungan hidup dan bagaimana menyampaikannya kepada publik agar bisa menjadi perhatian bersama.
Hadir sebagai pemateri Kaprodi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr. Muhammad Rais Abdillah, Direktur Harian Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) Fictor Ferdinand, Direktur Ekuatorial Asep Saefullah, dan Direktur Eksekutif SIEJ Alwan Ridha Ramdhani.
Pada hari kedua, peserta mengikuti rapat dengar pendapat antara jurnalis, jurnalis warga bersama penyelenggara pemilu, politisi muda dan pengamat politik.
Kegiatan di Bandung ini merupakan rangkaian terakhir dari pelatihan serupa yang telah digelar di Sorong, Kupang, Medan, dan Surabaya.
Ketua Umum SIEJ Joni Aswira mengatakan, Kongres SIEJ memberi mandat untuk menguatkan isu lingkungan di tahun politik dan mengajak masyarakat, aktivis, dan jurnalis untuk secara aktif mengawal isu ini.
Joni menjelaskan, Kementerian Keuangan RI menyebut Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp112,2 triliun akibat krisis iklim sepanjang 2023. Perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan berbagai bencana lainnya mengganggu rantai pasok hingga menyebabkan tekanan pada inflasi. Ini belum termasuk biaya sosial dan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.
Baca juga: SIEJ Sulut kunjungi ABC, bahas upaya pelestarian anoa
Menurut survei yang dilakukan YouGov, perusahaan riset pasar dan analisis data yang bermarkas di Inggris, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang tidak percaya pada pemanasan global. Fakta ini ditemukan dalam survei yang digelar dari 30 Juli hingga 24 Agustus 2020 terhadap 26.000 responden dari 25 negara.
Oleh karena itu penting untuk mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar lebih memahami dan peduli terhadap lingkungan tempat mereka hidup dan masalah-masalah yang menderanya.
Generasi muda, terutama milenial dan generasi Z, akan mendominasi suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka akan menjadi penentu masa depan politik bangsa, termasuk masa depan lingkungan hidup dan penanganan isu perubahan iklim.
Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019, ada 17.501.278 pemilih berusia 20 tahun, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang. Untuk pemilu 2024, jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60% dari total suara.
Bertolak dari kondisi tersebut, tahun politik menjadi momentum penting untuk menguatkan isu lingkungan di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
“Harapannya, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian bersama dan bisa menjadi perbincangan serta agenda yang diusung oleh para kandidat capres, pilkada maupun pileg yang akan bertarung di Pemilu 2024,” ujar Joni.
Salah satu upaya menguatkan isu lingkungan bisa dilakukan dengan memperkuat literasi media mengenai masalah iklim dan lingkungan di berbagai daerah, yang melibatkan media arus utama, media komunitas, maupun para pemuda pegiat konservasi. Kemampuan menggunakan platform media baru untuk mengangkat masalah iklim dan lingkungan di wilayah mereka menjadi penting ditingkatkan.
Media dan jurnalis harus menjadi mitra kolaboratif pemuda untuk aksi iklim. “Penting untuk memberi lebih banyak ruang untuk suara pemuda di media. Mereka harus didorong untuk menjadi pemimpin opini, mewakili berbagai komunitas untuk bersuara dan menuntut komitmen iklim dari politisi di wilayahnya masing-masing,” kata Joni.
Workshop digelar di lima kota yang mengalami kerusakan lingkungan, kawasan investasi sumber daya alam, dan daerah dengan kasus pelanggaran HAM, bencana dan kesenjangan sosial. “Harapannya, jurnalis dan jurnalis warga mendorong komitmen dari penyelenggara Pemilu dan politisi lokal untuk membawa isu-isu lokal yang berkaitan dengan lingkungan ke dalam agenda politik,” tandasnya.
Pada hari kedua, Rabu (27/9), peserta akan mengikuti dengar pendapat dengan penyelenggara pemilu dan politisi. Kegiatan ini diharap bisa mendorong narasi perubahan iklim dan isu yang berkaitan dengan lingkungan ke dalam kampanye dan debat kandidat calon kepala daerah, membangun sebanyak-banyaknya narasi perubahan iklim dan masalah lingkungan di antara politisi serta membangun kolaborasi dan berbagi pengetahuan antara wartawan dan komunitas dari aktivis lingkungan.
Rencananya dengar pendapat ini akan dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu dan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC. Selain itu akan hadir pula jajaran KPU dan Bawaslu Jawa Barat, pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan, dan jurnalis senior Nursyawal.
