Penampakan berbagai jenis burung pernah menjadi pemandangan lumrah bagi warga di Desa Sagea. Namun kini berubah, seiring hadirnya industri pertambangan.
Penampakan berbagai jenis burung beterbangan, juga cuitan mereka, pernah menjadi pemandangan lumrah bagi warga di Desa Sagea. Namun suasana yang indah tersebut kini berubah, seiring hadirnya industri pertambangan nikel di kawasan tersebut.
Desa yang terletak di Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara itu sesungguhnya berada dalam koridor Key Biodiversity Area (KBA) — lokasi yang berkontribusi signifikan terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati global. Desa seluas 6.298 hektare itu juga terletak dalam wilayah garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, baik flora maupun fauna, terbilang tinggi.
Sekitar 3 km dari desa tersebut terdapat Goa Boki Maruru, goa alam yang cukup tenar di kawasan tersebut dan bisa dijelajahi melalui jalan darat maupun dengan menyusuri Sungai Sageyen.
Menurut warga Desa Sagea, dahulu berbagai jenis burung, khususnya paruh bengkok (Psittaculidae), hidup di kawasan yang asri itu. Keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya membuat dijadikan sebagai kawasan wisata.
Kehidupan terasa indah dan nyaman bagi warga setempat maupun para wisatawan yang berkunjung ke Sagea dan Goa Boki Moruru.
Bahkan pada tahun 2020 pemerintah setempat mengusulkan untuk menjadikannya sebagai Bentangan Alam Karst (KBAK) dan Geoheritage, atau Geopark Nasional. Upaya tersebut penting untuk melindungi warisan geologi serta ekosistem yang hidup di kawasan tersebut.
Datangnya penambang
Akan tetapi, semenjak perusahaan tambang tergiur dengan kekayaan alam berupa nikel yang terpendam di tanah Desa Sagea, juga karst dengan bebatuan kapurnya, semua mulai berubah.
Aktivitas pembukaan lahan tambang diawali pada tahun 2010 ketika PT First Pacific Mining (FPM) dan PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia mendapat izin menambang dari bupati Halmahera Tengah, masing-masing hingga tahun 2014 dan 2030.
Tak hanya nikel, karst dengan batu gamping (kapur) yang menyusunnya pun mulai menarik perhatian pengusaha, termasuk PT Gamping Mining Indonesia yang mengeksplorasi Sagea mulai tahun 2019. Menurut data komunitas #SaveSagea yang dihimpun dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan luas 226.402 hektare, terbebani 19 izin usaha pertambangan (IUP); 15 di antaranya operasi produksi 1 eksplorasi, 2 lainnya pencadangan. Luas total konsesi mencapai 46.129,1 ha.
Banyaknya usaha tambang yang beroperasi di Halmahera membuat pemerintah mendirikan kawasan industri nikel yang dikelola oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sejak 2018. IWIP didirikan juga untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai listrik.
Halmahera Tengah pun berubah menjadi kawasan industri berat. Lingkungan pun mulai rusak.
Kerusakan ekologis
Saat kami berkunjung ke Sagea, debu mengepul menjadi pemandangan lumrah dan mengotori jalanan utama.
Desa Sagea dengan 937 penduduknya pun merasakan dampak kerusakan ekologis yang mulai terjadi. Begitupula ekosistem flora dan fauna di sekitar desa.
Yani, warga Desa Sagea berjualan di kawasan tersebut bercerita sejak dahulu, berbagai spesies burung mendiami Goa Boki Moruru. Namun, setelah hadirnya tambang di sekitar populasi mereka mulai berkurang.
“Dulu itu banyak (burung kakatua, nuri) sekarang trda (tidak) sama kaya dulu. Setelah perusahan masuk,” cerita Yani, ketika diwawancarai Minggu (28/1/2024).
Ia menambahkan bahwa dahulu tak banyak yang berani masuk ke hutan karena gelap dan banyak hewan, termasuk burung, yang hidup di sana. Tetapi kini tidak. Bahkan banjir yang sempat melanda, menurut Yani, membuat kawanan burung maleo (Macrocephalon maleo) menghilang.
Andi Rahman, wisatawan yang telah beberapa kali mengunjungi Goa Boki Moruru, mengamati hal serupa. Ia curiga aktivitas perluasan lahan tambang telah mengancam habitat burung di kawasan tersebut.
Apalagi, menurut Andi, di Desa Sagea tidak ada perburuan besar-besaran yang bisa mengurangi populasi burung secara drastis, seperti yang terjadi di beberapa desa lain di Halmahera Utara.
“Di sini (Desa Sagea, red.) kelihatan (perburuan burung) tidak menjadi satu mata pencaharian khusus. [Berbeda dengan] di Desa Kosa (desa di Tidore Kepulauan), sebagian orang menggantung hidup dari situ,”jelasnya.
Adlun Fikri, aktivis #SaveSagea menyatakan semakin hari burung-burung endemik di kawasan Goa Boki Moruru semakin terbang menjauh akibat lingkungan mereka terganggu oleh aktivitas tambang.
“Kalau kita membandingan dulu, sebelum industri ada, dengan sekarang atau saat saya masih kecil, di pinggiran kampung masih dengar kicauan burung, burung tawon, nuri. Memang semakin hari burung semakin menjauh karena aktivitas manusia, paling parah aktivitas tambang,” katanya, Sabtu 27 Januari 2024.
Ia bilang, industri ekstraktif membutuhkan lahan skala besar untuk melakukan penambangan. Bisa dipastikan satwa liar bakal tergusur, bahkan terancam punah.
“Meskipun kita belum punya data pasti berapa jenis burung liar ada di sini (kawasan Boki Moruru, red.) tetapi secara umum hampir sama dengan penyebaran burung di Maluku Utara,” kata Adlun.
Ia pun ragu pemerintah setempat memiliki data terkait ekosistem di kawasan tersebut.
“Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi. Karena kalau mau melindungi tapi tanpa data jenis-jenisnya maka percuma. Kita pun belum mengetahui pemerintah daerah memiliki data atau tidak,” kata Adlun.
Mengancam keanekaragaman hayati
Beberapa pemerhati lingkungan lain yang kami temui juga mengungkapkan kekhawatiran serupa.
Bahkan Masri Santuli, dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang juga warga Sagea, menyatakan perubahan lingkungan kawasan Goa Boki Moruru telah terjadi sejak tahun 2013.
Tak hanya di Boki Moruru, aktivitas tambang juga berdampak pada Danau Yonelo (Talaga Lagaye Lol) di sebelah barat Desa Sagea.
“Baik hujan satu hari, maupun dua hari saja banjir. Apalagi daerah Sagea itu disebutkan daerah DAS, daerah aliran sungai. Banyak DAS di belakang Sagea di Goa Boki Moruru,” jelasnya.
Menurutnya, sebelum hadirnya korporasi ini keanekaragaman hayati (biodiversity) Boki Moruru dan Danau Yonelo sangat banyak, terutama burung-burung seperti kakatua putih, nuri, bidadari dan lain-lain.
“Bahkan kita mau ke Boki Moruru kadang kala kita mendapati rusa. Tapi sekarang, setelah ada perusahan, kita tidak melihat beberapa hewan yang ada di sekitar situ,” lanjutnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih menganggap biodiversitas bukanlah hal yang berharga hingga penting untuk dijaga.
Pemerintah, sambungnya, tak peduli burung-burung itu bakal punah.
“Beda dengan potensi tambang, karena nikel memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding dengan biodiversitas. Padahal, satu daerah kalau biodiversity hilang akan terjadi degradasi alam, keusakan ekologi akan terjadi,” beber Masri.
Sementara itu, Direktur Walhi Maluku Utara, Faisal Ratuela, menegaskan bahwa pengembangan kawasan PT. IWIP dan operasi perusahan tambang nikel lambat laun akan berdampak pada populasi burung di hutan Halmahera Tengah.
Operasi perusahaan, jelas Faisal, akan mempersempit ruang hidup para satwa. Mereka akhirnya akan punah atau pergi mencari tempat yang lebih aman.
“Kami melihat pembukaan kawasan secara masif menghilangkan habitat burung paruh bengkok dan jenis lainya. Burung yang hidup di tempat tersebut mengalami penurunan akan secara signifikan,” kata Faisal.
Hilangnya burung-burung tersebut, lanjutnya, akan merusak kestabilan ekosistem di Boki Moruru.
Ditanya sikap harus diambil oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah agar burung endemik bisa terselamatkan, ia mengatakan moratorium kembali industri pertambangan.
“Pengetatan perizinan itu menjadi kata kunci perlindungan dan ekosistem hutan di wilayah tersebut,” tegas Faisal.
Upaya Burung Indonesia mendata populasi
Burung Indonesia –organisasi konservasi burung dan habitatnya– pada tahun 2023 mendata keragaman burung di Provinsi Maluku Utara. Ada 350 jenis burung yang terdata dan 282, termasuk 29 jenis endemik, hidup di Kepulauan Halmahera.
Koordinator Kepulauan Maluku Burung Indonesia, Benny Aladin, saat ditemui pada Selasa (30/1/2024), menyatakan bahwa populasi burung di kawasan Goa Boki Moruru sudah berkurang.
Usaha yang bersifat ekstraktif seperti tambang, kata Benny, akan membabat hutan sehingga berpengaruh signifikan terhadap burung-burung.
“Dulunya ada, sekarang tidak ada karena tidak ada lagi habitat yang mereka pakai untuk mencari makan, berkembang biak, dan lainya,” kata Benny.
Populasi burung, lanjutnya, cenderung menurun di seluruh Maluku Utara, bukan hanya di Halmahera Tengah. Akan tetapi, penurunan di Halmahera Tengah terjadi paling cepat, terutama burung endemik seperti mandar gendang, cekakak murung, dan kepudang halmahera.
“Ada dua pilihan, burung bisa menyingkir atau lambat laut mati karena kekurangan sumber penghidupan. Kalau menyingkir pasti ada dampak ke burung lain, ruang satwa lain jadi penuh. Itu terjadi persaingan satwa ada di sana,” jelasnya.
Terkait data populasi, Benny mengatakan bahwa Burung Indonesia tengah menyusun rencana pendataan di kawasan Goa Boki Moruru.
“Ini memang masih rencana kami dengan teman-teman di Halmahera Tengah, termasuk Komunitas Bokimoruru, untuk inisiatif melakukan pendataan menyeluruh keanekaragaman hayati di sekitar kawasan karst Sagea. Hanya waktu saja belum cocok. Kemarin mereka sudah mulai data lokasi bagian dalam goa,” katanya.
Dikatakan kalau usulan kami kawasan daerah itu merupakan satu daerah konservasi tinggi. Jadi, selayaknya daerah memiliki nilai konservasi maka tidak ada cara lain selain melindungi daerah karst.
Benny meminta agar kawasan Halmahera dikelola dengan bijak, apalagi industri tengah masif di sana. Kalau tidak bijak dan salah langkah, sambungnya, akan berdampak tak hanya terhadap satwa, tetapi juga kepada manusia.
“Sekarang fenomena itu sudah terjadi,” kata Benny.
BKSDA mengklaim bekerja sesuai tupoksi
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Wilayah I Ternate, Abas Urasan menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Artinya, tim BKSDA hanya mengawasi lahan yang ada dalam kawasan konservasi. Di luar kawasan menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Saat ini, kata Abas Urasan, Desa Sagea belum ditetapkan sebagai wilayah konservasi.
“Di Kabupaten Halmahera Selatan itu ada 3 seperti di Bacan, Pulau Obi dan satunya lagi berada di antara kedua dua pulau tersebut. Serta ada di Kepulauan Sula dan dua berada di Taliabu. Untuk wilayah Desa Sagea itu belum,” katanya.
Abas menuturkan, saat ini ada perusahan tambang yang telah membangun komunikasi dengan BKSDA terkait konservasi alam di kawasan tambang.
“Jadi, kebetulan kemarin, di perizinan mereka (IWIP, red) ada kewajiban, pertama membuat sanctuary, semacam kandang untuk burung-burung endemik di situ. Kedua, kalau tidak salah, disisipkan sedikit kawasan yang mempunyai Kehati (keanekaragaman hayati) tinggi,” kata Abas.
Selain itu, menurutnya, BKSDA kerap memberikan saran terkait kawasan konservasi saat rapat perencanaan tata ruang bersama Dinas Kehutanan dan Dinas PUPR.
BKSDA sering mengusulkan agar beberapa daerah segera ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pasalnya, jelas Abas, jika telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maka siapapun tidak bisa melakukan kejahatan lingkungan di situ.
Abas juga mengakui bahwa memang telah terjadi penurunan populasi burung di Sagea. Akan tetapi, bukan hanya perusahaan tambang penyebabnya, melainkan juga pembukaan lahan permukiman penduduk.
Sejak 7 Februari 2024 kami telah berupaya menghubungi PT IWIP untuk mendapat tanggapan mereka terkait tulisan ini, namun tidak ada respons hingga tulisan diterbitkan.
