Beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi mengalami likuifaksi seperti yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah pada 2018 silam.
Hal ini diungkapkan akademisi dan pakar geospasial Drs Agus S Budiarto MSc pada diskusi publik yang digelar di JG Center, Jl Ir Sukarno, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (3/6/2024).
“Di Sulawesi Utara ini ada peta yang saya ambil dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tentang zona likuifaksi yang dulu pernah terjadi di Palu dan ternyata di tempat kita juga mempunyai potensi likuifaksi,” kata Agus dalam diskusi yang mengusung tema “Menjaga Hutan Sulut dari Dampak Deforestasi” yang digelar bersamaan dengan nonton bareng sekaligus diseminasi dan diskusi publik.
Likuifaksi tanah, atau pencairan tanah, adalah fenomena ketika tanah kehilangan kekuatan atau kekakuan akibat adanya tegangan yang mendadak, misalnya getaran gempa bumi.
Daerah yang pertama kali yang disebut pakar geospasial ini adalah Kota Manado, ibu kota Sulut.
“Di Manado, daerah pantai adalah zona liquifaksi yang sangat mengkhawatirkan, lalu Minahasa Selatan di Amurang. Di pantai-pantai ini,” jelasnya.
Agus menjelaskan rata-rata bahwa daerah zona merah rata-rata berada di pantai. Beberapa pantai di Sulut termasuk dalam zona penekanan yang dapat mengalami likuifaksi secara merata dan struktur tanah menjadi rusak parah hingga hancur.
Kalau sudah begini, kata Agus, bangunan-bangunan yang ada di pinggir pantai tanahnya bisa hancur seperti yang terjadi di Kota Palu.
“Jadi perlu waspada. Ini tidak menakut-nakuti, ini sebagai kewaspadaan kita, bahwa kita itu memang hidup di daerah rawan bencana,” jelasnya.
Agus menerangkan, potensi likuifaksi ini dipicu oleh kondisi geografis Sulawesi Utara yang masuk dalam daerah Lingkaran/Cincin Api Pasifik, atau Ring of Fire. Daerah Cincin Api Pasifik ini mempunyai lempeng tektonik yang selalu aktif bergerak, sehingga kerap terjadi gempa besar-besaran di kawasan dalam cincin.
“Baru-baru ini gempa yang ada di utara, ada di Jepang, menimbulkan tsunami dan lain-lain. Dan di Indonesia ada jalur itu semua. Baru-baru ini di Gunung Ruang (Sulawesi Utara), itu juga masuk dalam jalur itu,” terangnya.
Selain mendengarkan pemaparan dari pakar geospasial, diseminasi dan diskusi publik turut menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jemmy Ringkuangan, Kepala BPBD Minahasa Utara Theodore Lumingkewas, Koordinator Edukasi Program Selamatkan Yaki Purnama Nainggolan dan Jurnalis Kolaborator Themmy Doaly (ekuatorial.com).
Dalam acara tersebut juga diadakan nonton bareng film dokumenter berjudul “Penjagal Hutan Kalimantan”, yang merupakan hasil liputan investigasi kolaborasi enam media melalui The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama Depati Project di hutan di Kalimantan.
Koordinator SIEJ Simpul Sulawesi Utara Findamorina Muhtar berharap apa yang terjadi di Kalimantan tidak terjadi di Bumi Nyiur Melambai.
“Pokoknya hutan Sulut harus dijaga dari deforestasi yang merugikan banyak orang,” harap Finda.
- Konsekuensi Mahkamah Konstitusi memerintahkan tidak menerbitkan peraturan pelaksana berkaitan UU KSDAHE
- Menavigasi pencemaran dan perjuangan hidup di tepi perairan Cilincing
- Belajar dari Kearifan Orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay, Kalimantan Timur
- BPKN: industri AMDK ‘kurang menghormati’ aturan label peringatan BPA
- Pengelolaan IPAL Sarimukti belum maksimal