Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok meminta pemerintah untuk mendorong produsen air minum dalam kemasan (AMDK) terutama galon guna ulang, untuk beralih secara bertahap ke kemasan bebas Bisphenol A (BPA) mulai tahun depan.
Usul tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana komitmen produsen menjalankan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024. Regulasi itu mewajibkan produsen AMDK dalam tenggat empat tahun harus sudah mencantumkan label peringatan jika bahan polikarbonat pada galon mereka mengandung BPA.
“Kalau dari sisi konsumen, kita sudah sangat mendesak, harus segera. Kalau perlu, jangan empat tahun, (tapi) dua tahun sudah selesai (transisinya). Kalau misalnya bisa 1-2 tahun, kenapa harus 4 tahun? Itu kan hanya ngulur-ngulur waktu kalau enggak disegerakan,” cetus Mufti saat dihubungi, pekan lalu.
Proses transisi ini bisa dimulai dengan membuat purwarupa (prototype) atau mengikuti langkah perusahaan AMDK yang produknya sudah bebas BPA. Misalnya, 5-10 persen galon yang diproduksi dan beredar di masyarakat sudah mencantumkan label BPA mulai tahun depan.
“Harus ada tahapan yang konkrit, harus berapa persen capaiannya pada 2025. Kemudian, di 2026 sudah harus berapa persen dan pada waktu empat tahun ke depan semua harus sudah full bebas BPA. Harus mulai bertahap, misalnya 5%, 10% sudah harus beredar di masyarakat,” harapnya.
Mufti mengatakan rekomendasi ini sudah disampaikan ke pemerintah. Agar transisi berjalan, BPKN mendesak pemerintah agar segera dibuat petunjuk teknis (juknis) sehingga produsen AMDK bisa segera beradaptasi melakukan persiapan.
Menurut dia, semestinya aturan tersebut tidak merugikan produsen. Sebab, adaptasi terhadap regulasi BPOM itu tidak mewajibkan produsen untuk mengubah brand kemasannya.
“Kan enggak mengubah merek, hanya kandungan, mengubah kemasan yang memang harus bebas BPA,” timpalnya.
Mufti menegaskan, permintaan transisi ini merupakan bagian tanggung jawab BPKN dalam menjalankan UU Perlindungan Konsumen, bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan menjadi nomor satu. Peraturan BPOM tentang label BPA merupakan bagian usulan BPKN yang berharap ke depannya Indonesia bebas BPA.
Adanya transisi ini, konsumen akan lebih mudah untuk beralih mengonsumsi air minum kemasan bebas BPA. Sebab, BPA dalam kemasan polikarbonat merupakan senyawa berbahaya yang bisa sewaktu-waktu mudah larut dalam air kemasan. Hampir banyak temuan, penelitian, jurnal yang mengatakan banyak penyakit yang timbul dari BPA. []
- Silikon penyubur tanaman dari ujung pipa limbah energi panas bumi
Limbah panas bumi diubah menjadi nanosilika yang dapat menyuburkan tanaman dan membantu menghubungkan energi bersih dan keberlanjutan bagi pertanian. - Tekanan pariwisata menghimpit ruang hidup kawasan karst Gunung Sewu
Jelajahi tantangan yang dihadapi Gunung Sewu dalam pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. - Belajar keberlanjutan dari Kampung Adat Banceuy
Bagi warga Kampung Adat Banceuy, keberlanjutan tidak pernah dimulai dari peta tata ruang atau laporan teknis tapi hidup dalam praktik sehari-hari. - Percepatan proyek PSEL bukan solusi tepat tapi masalah yang dibungkus kilat
Percepatan PSEL berpotensi mengulang kegagalan proyek sebelumnya yang serba cepat tapi tak efektif menyelesaikan masalah sampah. - Mahasiswa IPB ciptakan alat pembakaran sampah tanpa asap pekat
Insinerator atau alat pembakar sampah ini tidak menghasilkan asap pekat dan rendah emisi karena terkontrol sistemnya. - Dua dekade APSN, sampah masih jadi persoalan
Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pengelolaan sampah Indonesia masih pelik 20 tahun setelah Aksi Peduli Sampah Nasional dicanangkan.