PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Darmawan menekankan bahwa transisi energi bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah keharusan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. “Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyediakan energi yang terjangkau, aman, bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan unik dalam mendistribusikan energi terbarukan yang sumbernya tersebar. Untuk itu, PLN telah merancang rencana ambisius: membangun jaringan transmisi sepanjang 63.000 kilometer pada tahun 2040. Jaringan ini akan menjadi kunci untuk menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan dengan pusat-pusat kebutuhan energi.
“Tanpa transmisi, potensi energi terbarukan kita tidak akan termanfaatkan maksimal. Tidak ada transisi tanpa transmisi,” tegas Darmawan.
Untuk mewujudkan rencana besar ini, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Diperkirakan, total investasi yang diperlukan mencapai USD 235 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun hingga tahun 2040. Oleh karena itu, PLN mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, di mana proyek-proyek energi bersih dianggap bankable, layak, dan memiliki risiko yang terkelola.
Kemandirian energi
PLN juga berupaya mengurangi ketergantungan pada energi impor dengan mengembangkan sumber energi domestik yang lebih andal dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya soal memenuhi Perjanjian Paris, tapi tentang masa depan generasi penerus,” kata Darmawan.
Selain itu, PLN juga menjajaki pemanfaatan teknologi canggih seperti smart grid dan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi bersih di masa depan.
Darmawan menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan internasional. “Perubahan iklim adalah masalah global, sehingga membutuhkan kebijakan, strategi, inovasi teknologi, dan investasi bersama,” jelasnya.
“Dengan kolaborasi, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam transisi energi global,” tambahnya optimis.
Kemudian Darmawan juga mengungkapkan bahwa PLN tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam transisi energi. Langkah pertama yang signifikan adalah pembatalan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 13,3 GW dari RUPTL 2019-2028, serta pembatalan 1,3 GW dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) pembangkit listrik tenaga batu bara.
PLN juga menjadi pionir dengan melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di Indonesia, yang melibatkan 26 pembangkit listrik miliknya. Untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, PLN berencana mengganti 1,8 GW pembangkit batu bara dengan sumber energi terbarukan, dan 800 MW lainnya dengan gas alam.
“Tak hanya itu, PLN juga memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi alternatif yang efisien dan bersih. Cofiring, yaitu penggunaan biomassa sebagai bahan bakar campuran di pembangkit listrik tenaga batu bara, direncanakan akan diterapkan di 52 pembangkit pada tahun 2025,” paparnya.
Lebih jauh lagi, PLN memiliki rencana ambisius untuk membangun 21 GW pembangkit energi terbarukan, yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Hijau 2021-2030. Untuk memastikan penyaluran energi hijau yang efisien dan andal, PLN juga mengembangkan smart grid sebagai sistem pendukung yang canggih.
Keseluruhan upaya ini diperkirakan akan memberikan dampak positif yang besar, dengan potensi pengurangan atau penghindaran emisi CO2 secara kumulatif mencapai sekitar 3,2 miliar ton.
Transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. PLN, sebagai garda terdepan berupaya menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan energi bersih untuk Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia bisa mencapai kemandirian energi dan berkontribusi pada upaya global mengatasi perubahan iklim.
- Sengkarut Perdagangan Karbon yang Mengancam Iklim Indonesia
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan, dinilai justru mereduksi fungsi hakiki hutan menjadi sekadar angka-angka karbon yang bisa diperjualbelikan. - Tana Rongkong Menjerit, Masyarakat Adat Tolak Proyek Geothermal
Rongkong adalah tanah adat dengan nilai historis, budaya, dan ekologis yang sangat penting untuk dijaga. Terlebih lagi, wilayah ini adalah hulu sungai yang menjadi sumber kehidupan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara. - Polutan Udara Berbahaya Mengintai Kesehatan Warga Lima Kota Besar di Indonesia
Indonesia kini bertengger di peringkat ke-17 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan konsentrasi rata-rata enam kali lipat lebih buruk dari panduan tahunan WHO. - El Nino Memperparah Kemunculan Bara Sampah dan Dahaga Nasional
Iklim yang ekstrem memperbesar risiko ledakan api yang sulit dipadamkan di tumpukan sampah. Ketika terjadi, asap yang timbul sangat membahayakan kesehatan warga dan kualitas udara. - Sekolah Dikepung Tambang Emas Ilegal, Guru SMAN 8 Bungo Melawan!
Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat persemaian ilmu, malah bertransformasi menjadi ruang akustik yang penuh dengan kebisingan mesin tambang dari pagi hingga malam hari. - Greenwashing: Paradoks Pendanaan ‘Hijau’ di Balik Industri Nikel Pulau Obi
DELAPAN tahun lalu, saat Pingkan masih balita, ia diserang sesak napas. Ibunya, Lily Mangundap, panik. Ia bolak balik ke Pustu dan klinik perusahaan mencari obat untuk anaknya. Di Pustu, obat sesak napas tidak ada, di klinik perusahaan, Lily ditolak karena suaminya bukan pekerja tambang. “Puji Tuhan, dia masih umur panjang. Saya cari obat sampe dapa,… Baca Selengkapnya: Greenwashing: Paradoks Pendanaan ‘Hijau’ di Balik Industri Nikel Pulau Obi
