Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup.

Konsorsium Pembaruan Agraria mengecam keras vonis penjara terhadap 8 (delapan) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut. Pengadilan Negeri (PN) Maumere dengan nomor perkara 1/pid.b/2025/PN menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada warga. Warga merupakan korban kriminalisasi dengan tuduhan mencabut dan merusak plang milik perusahaan yang berada di bawah Keuskupan Maumere tersebut.

“Vonis penjara ini merupakan tindak kriminalisasi dan teror negara terhadap masyarakat yang sedang mempertahankan tanah dan wilayah adat mereka dari upaya perampasan. Faktanya, masyarakat merupakan korban perampasan tanah,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, dalam pernyataan sikap, diakses Rabu, 2 April 2025.

Pada 24 Juli 2024, perusahaan melakukan penggusuran paksa di Pedan Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Sebanyak 142 pohon dan tanaman warga yang merupakan sumber penghidupannya selama ini rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Pada peristiwa itu, masyarakat melakukan upaya perlawanan untuk mempertahankan tanah mereka. Salah satunya dengan merusak plang milik perusahaan yang menjadi alasan perusahaan mengkriminalisasi 8 warga. Mereka ditahan sejak Oktober 2024 hingga menerima putusan saat ini.

Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup, hak atas tanah, hak perlindungan keamanan serta hak memperoleh penghidupan dari sumber-sumber agraria. Terlebih putusan tersebut melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kewenangan hukum majelis hakim.

Putusan ini juga menandakan ketidakpahaman JPU dan Hakim PN Maumere dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim abai terhadap UUD 1945 tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pokok Agraria 1950 tentang Hak atas Tanah, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Ini adalah penyimpangan dari asas hukum yang berlaku, serta berpotensi memperburuk ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat adat yang sering kali menjadi korban konflik agraria dengan korporasi. Putusan ini juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa masyarakat adat dalam perkara ini hanya berusaha mempertahankan tanah leluhur mereka dari perampasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak Korporasi.

Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut mencerminkan gagalnya negara dalam menyelesaikan konflik agraria. Dalam catatan KPA, sebanyak 2.964 petani, masyarakat adat dan aktivis agraria dikriminalisasi karena mempertahankan konstitusionalitasnya atas tanah. Tingginya konflik agraria dan kekerasan yang mengikutinya menandakan bahwa kementerian/lembaga ibarat mesin mogok dalam menuntaskan masalah konflik agraria dan wilayah adat hingga ke akarnya.

Penyelesaian konflik kerap menggunakan cara-cara represif melalui aparat keamanan tanpa mengedepankan dialog damai. Negara seharusnya membuka ruang negoisasi yang adil dan solutif, hadir sebagai fasilitator pendekatan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak masyarakat adat tidak dikorbankan demi kepentingan perusahaan.

Atas dasar itu maka kami Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan tegas;

1. Menolak hasil Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Perkara 1/Pid.B/2025/PN.Mme yang menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap 8 (delapam) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut, sebab;
2. Mendesak Mahkamah Agung atau lembaga peradilan terkait untuk membatalkan dan membebaskan 8 (delapan) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut demi keadilan bagi masyarakat adat sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menuntut Mahkamah Agung atau lembaga peradilan terkait untuk melakukan evaluasi menyeuruh terhadap proses-proses peradilan terhadap konflik agraria yang tidak independen dan imparsial, serta menjamin keadilan dan perlindungan bagi petani, masyarakat adat dan nelayan sesuai mandat UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1950;
4. Menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas tindakannya yang telah menyebabkan konflik agrarian berkepanjangan dengan masyarakat adat, termasuk penguasaan tanah tanpa persetujuan, perusakan lingkungan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat;
5. Menyerukan solidaritas kepada seluruh elemen masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat di Nangahale.

• 
  Laut, Identitas yang Terancam Tambang Emas di Sangihe
  Aktivitas tambang emas yang mulai beroperasi di pulau kecil Sangihe mengubah kehidupan masyarakat. Pola hidup warga terganggu.
• 
  Menanti keberhasilan rehabilitasi macan tutul
  Predator terbesar di Pulau Jawa, macan tutul jawa (Panthera pardus melas) masih dalam status ‘terancam punah’
• 
  Menguatkan pemenuhan hak atas tanah warga Sulawesi Tenggara melalui pendidikan
  KPA dan ForSDa Gelar Pendidikan Kader di Kolaka, Sulawesi Tenggara di tengah ketimpangan kepemilikan tanah.
• 
  Persidangan gugatan warga terhadap perusahaan pemicu kabut asap terus bergulir
  Hakim persidangan didesak tidak hanya menghukum para tergugat, tetapi memerintahkan pemulihan lahan gambut yang rusak karena terbakar.
• 
  Menangkarkan kodok darah: upaya menambah indikator kesehatan lingkungan
  Taman Safari Indonesia menangkarkan kodok darah. Amfibi ini masuk dalam kategori kritis atau critically endangered menurut lembaga konservasi alam internasional, IUCN.
• 
  Pergerakan magma dan kaitannya dengan bencana vulkanik
  Diperlukan metode analisis kimia beresolusi tinggi untuk memahami pergerakan magma dari dalam bumi hingga menimbulkan bencana vulkanik.