Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup.

Menyukai ini:

Suka Memuat...

Konsorsium Pembaruan Agraria mengecam keras vonis penjara terhadap 8 (delapan) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut. Pengadilan Negeri (PN) Maumere dengan nomor perkara 1/pid.b/2025/PN menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada warga. Warga merupakan korban kriminalisasi dengan tuduhan mencabut dan merusak plang milik perusahaan yang berada di bawah Keuskupan Maumere tersebut.

“Vonis penjara ini merupakan tindak kriminalisasi dan teror negara terhadap masyarakat yang sedang mempertahankan tanah dan wilayah adat mereka dari upaya perampasan. Faktanya, masyarakat merupakan korban perampasan tanah,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, dalam pernyataan sikap, diakses Rabu, 2 April 2025.

Pada 24 Juli 2024, perusahaan melakukan penggusuran paksa di Pedan Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Sebanyak 142 pohon dan tanaman warga yang merupakan sumber penghidupannya selama ini rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Pada peristiwa itu, masyarakat melakukan upaya perlawanan untuk mempertahankan tanah mereka. Salah satunya dengan merusak plang milik perusahaan yang menjadi alasan perusahaan mengkriminalisasi 8 warga. Mereka ditahan sejak Oktober 2024 hingga menerima putusan saat ini.

Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup, hak atas tanah, hak perlindungan keamanan serta hak memperoleh penghidupan dari sumber-sumber agraria. Terlebih putusan tersebut melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kewenangan hukum majelis hakim.

Putusan ini juga menandakan ketidakpahaman JPU dan Hakim PN Maumere dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim abai terhadap UUD 1945 tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pokok Agraria 1950 tentang Hak atas Tanah, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Ini adalah penyimpangan dari asas hukum yang berlaku, serta berpotensi memperburuk ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat adat yang sering kali menjadi korban konflik agraria dengan korporasi. Putusan ini juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa masyarakat adat dalam perkara ini hanya berusaha mempertahankan tanah leluhur mereka dari perampasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak Korporasi.

Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut mencerminkan gagalnya negara dalam menyelesaikan konflik agraria. Dalam catatan KPA, sebanyak 2.964 petani, masyarakat adat dan aktivis agraria dikriminalisasi karena mempertahankan konstitusionalitasnya atas tanah. Tingginya konflik agraria dan kekerasan yang mengikutinya menandakan bahwa kementerian/lembaga ibarat mesin mogok dalam menuntaskan masalah konflik agraria dan wilayah adat hingga ke akarnya.

Penyelesaian konflik kerap menggunakan cara-cara represif melalui aparat keamanan tanpa mengedepankan dialog damai. Negara seharusnya membuka ruang negoisasi yang adil dan solutif, hadir sebagai fasilitator pendekatan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak masyarakat adat tidak dikorbankan demi kepentingan perusahaan.

Atas dasar itu maka kami Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan tegas;

1. Menolak hasil Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Perkara 1/Pid.B/2025/PN.Mme yang menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap 8 (delapam) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut, sebab;
2. Mendesak Mahkamah Agung atau lembaga peradilan terkait untuk membatalkan dan membebaskan 8 (delapan) orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut demi keadilan bagi masyarakat adat sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menuntut Mahkamah Agung atau lembaga peradilan terkait untuk melakukan evaluasi menyeuruh terhadap proses-proses peradilan terhadap konflik agraria yang tidak independen dan imparsial, serta menjamin keadilan dan perlindungan bagi petani, masyarakat adat dan nelayan sesuai mandat UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1950;
4. Menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas tindakannya yang telah menyebabkan konflik agrarian berkepanjangan dengan masyarakat adat, termasuk penguasaan tanah tanpa persetujuan, perusakan lingkungan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat;
5. Menyerukan solidaritas kepada seluruh elemen masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat di Nangahale.

• 
  Langkah Pulang Seorang Ranger
  Langkah Pulang Seorang Ranger ket: Mahli, Ranger Forum Konservasi Leuser (FKL), menggendong seorang anak yang berhasil diselamatkan saat banjir, melewati medan berlumpur usai evakuasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. foto: Dok pribadi. Ekuatorial – Hujan turun sejak pagi ketika Mahli melangkah meninggalkan rumahnya di Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah. Langit kelabu menggantung rendah, namun… Baca Selengkapnya: Langkah Pulang Seorang Ranger
• 
  Kilau tambang emas ilegal menganiaya Nenek Saudah hingga lebam
  Nenek Saudah dianiaya sampai tak sadarkan diri. Karena dianggap telah meninggal dunia, tubuh Nenek Saudah kemudian dibuang ke semak-semak di tepi sungai.
• 
  Abai dengan bencana, petugas negara tempatkan ekonomi di atas ekologi
  Pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis menjadi salah satu penyebab utama kerentanan terhadap bencana.
• 
  UGM desak rehabilitasi vegetatif dan agroforestri pada hulu DAS yang rusak
  Kejadian banjir bandang di hilir merupakan hasil dari buruknya pengelolaan hulu DAS.
• 
  Dua dekade APSN, sampah masih jadi persoalan
  Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pengelolaan sampah Indonesia masih pelik 20 tahun setelah Aksi Peduli Sampah Nasional dicanangkan.
• 
  YLBHI: negara tampil inkompetensi dan gagal menghadapi bencana di Sumatera
  Di tengah kondisi ekologis yang rapuh, negara justru gagal menghadirkan sistem tanggap darurat yang memadai.