Kebijakan dekarbonisasi mengalami sejumlah tantangan bahwa Indonesia terlena dan ketergantungan dengan sumber daya alam ekstraktif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan tengah memacu pertumbuhan ekonomi hijau sekaligus dengan menurunkan emisi karbon. Hal itu sudah direcanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 202O-2024.
Untuk mewujudkannya, hal utama yang dilakukan yakni melakukan pembangunan berketahanan iklim. Terutama di sektor pertanian dan kelautan dengan memerhatikan perubahan garis pantai dan pola hujan selama ini turut memengaruhi produktifitas yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Dalam perjalanannya ada inisiatif pembangunan rendah karbon untuk menumbuhkan ekonomi hijau sebagai pilar utama,” kata Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas, Nizhar Marizi dalam Dialog Nasional bertajuk “Road to COP30 Improving Indonesia’s Position for Advancing the National Climate Action and Commitments” di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Langkah utama yang dilakukan Bappenas yakni dengan mendorong ekonomi sirkular dan industri yang lebih hijau. Hal itu dapat didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat melakukan inovasi
“Pembangunan rendah karbon yang diajukan Bappenas karena ini menjadi mesin utama pertumbuhan utama ke depan untuk perumbuhan ekonomi dan penurunan emisi. Ini bisa menurunkan PDB lebih dari satu persen, bisa menurunkan emisi 43 persen pada 2045. Pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung kami hingga 2045,” katanya.
Meski begitu, Nizhar mengakui kebijakan dekarbonisasi mengalami sejumlah tantangan bahwa Indonesia terlena dan ketergantungan dengan sumber daya alam ekstraktif seperti batu bara dan minyak. Hasil produk ekstraktif tersebut menurutnya sering menjadi perbincangan utama mengenai indikator makro yang melibatkan Bappenas, Kemenkeu dan Bank Indonesia.
“Dari sini bisa dilihat kita sudah tersandera dengan sistem itu. Apakah kita bisa melepaskan asumsi-asumsi sektor fosil dan kita bisa konsentrasi dengna menghitung pendapatan negara dari sektor di luar migas,” katanya.
Kemudian, kata Nizhar, target dari program hijau yang dicanangkan Bappenas juga beririsan dengan tanggung jawab sosial berupa subsidi yang diberikan kepada warga negara yang membutuhkan di setiap periode pergantian presiden RI.
“Seharusnya sudah mulai bisa mengurangi subsidi energi secara bertahap dan tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba dan perlu hati-hati. Kita harus memperhitungkan kemampuan kita,” tuturnya.
Alin Halimatussadiah dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menerangkan guna mendorong investasi ekonomi hijau decoupling atau memisahkan pertumbuhan ekonomi dari kerusakan lingkungan dapat menjadi pilihan.
“Bisa tidak kita tumbuh bersamaan. Decoupling ada relatif dan absolut. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan emisi turun itu decoupling,” katanya.
Berdasarkan pengamatannya, Inggris merupakan salah satu negara menunjukan tren decoupling absolut atau pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi karbon yang signifikan. Sedangkan Indonesia menurutnya saat ini masih belum menunjukan tren decoupling relatif.
“Strateginya ekonomi kita saat ini bertumbuh pada ekonomi ekstraktif pertambangan dan pertanian. Ini yang berisiko bagaimana caranya kita mengontrol industri ekstraktif ini,” paparnya.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pengestu memaparkan target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di dalam memerlukan strategi dengan melihat kondisi perekonomian global. “Negara-negara berkembang setuju perlu perubahan dan perlu bantuan dari segi pendanaan dan teknologi,” katanya.
Perempuan yang juga Ketua Dewan Pembina WRI Indonesia tersebut menyarankan perlu menyambungkan Pusat Data Iklim Nasional atau National Climatic Data Centre (NCDC) ke turunan masing-masing sektor sebagai bentuk adaptasi pengurangan emisi karbon di Indonesia. Sektor-sektor yang terkait tersebut menurutnya perlu diitegrasikan secara mikro dan makro agar saling terkoneksi.
“Mengapa daya saing hari ini diukur dari sustainability chain itu akan menentukan barang kita bisa dieksport untuk memperkuat rantai pasok dengan menggunakan energi hijau dan akan dipantau keberlanjutan aksi dan menjadi peluang ekonomi dan bisa menarik investasi,” jelasnya.
- Siasat menyeimbangkan dekarbonisasi dengan pertumbuhan ekonomi
- Perjuangan Kasepuhan Ciptamulya menjaga mata air dari gempuran tambang
- APINDO Sumsel bersama petani kopi meretas jalan investasi hijau
- Transisi hijau untuk keadilan iklim, alam dan manusia
- Indonesia menuju COP30, antara janji dan realitas di lapangan
- Hadapi tiga krisis planet, suara pemuda Indonesia menggema di Abu Dhabi
