Jalan menanjak Kampung Narimbang semakin ke atas kian menyempit. Pepen Supendi bersama sejumlah warga dan beberapa jurnalis tiba di halaman samping PAUD Uswatun Hasanah, tempat yang cukup luas untuk menampung lebih dari empat mobil. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan yang nyaris setapak. Sesekali, sepeda motor melintas di jalur sempit itu.
Konon, jika proyek geotermal dibangun, jalan tersebut akan diperlebar. Namun, sebagian warga menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) itu. Mereka khawatir proyek tersebut akan mencemari dan merusak ruang hidup yang selama ini bergantung pada tanah dan air Gunung Tampomas. Kekhawatiran itu juga berkaitan dengan pengalaman daerah lain yang telah mengembangkan geotermal seperti di Dieng.
Dalam rombongan kecil bersama Pepen, ada Iyot, ibu rumah tangga berusia 44 tahun, dan Rizal, pemuda 25 tahun yang bekerja sebagai petani penyadap. Setibanya di kaki Gunung Tampomas yang dipenuhi semak belukar, Pepen mengajak rombongan naik beberapa meter ke bukit. Di sana, ia menunjukkan sebuah patok beton yang tertanam di tanah. Patok itu diduga berkaitan dengan rencana proyek PLTP Gunung Tampomas. Pepen mengaku menemukan beberapa patok lain di sejumlah titik di kawasan kaki gunung.
Setelah melihat patok tersebut, rombongan kembali ke jalan semula. Pepen kemudian menunjukkan berbagai tanaman yang tumbuh di antara ladang dan hutan, seperti salak, kelapa, melinjo, durian, aren, jengkol, dan petai. Bagi warga Narimbang, kekayaan alam itu merupakan sumber penghidupan yang tidak ingin mereka pertaruhkan demi proyek geotermal.
Rombongan tiba di rumah Pepen. Dua spanduk penolakan PLTP Gunung Tampomas terpasang di pagar besinya. Rumah itu menjadi semacam posko warga untuk membicarakan berbagai hal terkait rencana geotermal.
Di dalam rumah, sejumlah spanduk lain terpasang. Salah satunya berbunyi, “Jangan sampai mata air habis dan hanya menyisakan air mata”. Hari itu, Senin, 19 Oktober 2026, Pepen dan warga mendiskusikan aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan agenda rapat dengar pendapat di DPRD Sumedang yang rencananya akan digelar Rabu, 21 Oktober 2026.
Sejumlah warga telah menyiapkan alat peraga aksi, mobil bak, dan logistik. Beberapa di antaranya juga berencana menyertakan pertunjukan seni, seperti debus. Ibu-ibu pun akan ikut menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.
“Ngaranna oge repat dengar pendapat. Jadi pendapat aing kudu didenge ku sia (DPRD) (Yang namanya rapat dengar pendapat, jadi pendapat saya (warga) harus didengar oleh DPRD),” kata Pepen.
Mantan Kuwu Narimbang itu bertubuh tinggi. Ia berbicara apa adanya dalam bahasa Sunda sehari-hari. Sambil bercerita panjang lebar tentang geotermal, sesekali ia melinting tembakau dari daun talas yang dicampur rempah. Lintingan itu dimasukkan ke dalam pipa, lalu dibakar. Aromanya tercium harum.
Di kolong kursi, Pepen mengambil sekaleng tembakau rempah racikannya sendiri. Tembakau dari daun talas itu menjadi salah satu contoh pemanfaatan kekayaan alam yang dikenal warga Narimbang. Seperti masyarakat lain yang tinggal di kawasan gunung api Tampomas, warga di kaki gunung ini mengandalkan tanah yang subur dan sumber air untuk menopang kehidupan.
Pepen sendiri sehari-hari bertani kopi dan melinjo, menanam rumput untuk ternak, serta memelihara kambing. Menurut ceritanya, komoditas hasil ladang dan hutan yang pernah atau masih menjadi andalan warga Narimbang antara lain kopi, melinjo, salak, kelapa, durian, petai, padi, madu, jamur hutan, dan cengkih. Warga juga menanam sayuran serta memelihara kambing, sapi, dan unggas.
Narimbang dan Hasil Kebun yang Menghidupi Warga
Tidak semua komoditas masih memberikan hasil seperti dahulu. Pertanian salak di Narimbang, misalnya, kini bisa dibilang mati suri. Padahal, tanaman tersebut pernah menjadi salah satu sumber ekonomi warga. Menurut Pepen, kemunduran pertanian salak berkaitan dengan pembangunan jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Sebelum jalan tol dibangun, Narimbang dan Sumedang memiliki hubungan dagang dengan Cianjur, salah satu sentra produksi manisan. Petani Narimbang biasa mengirim salak ke kota tersebut untuk diolah menjadi manisan.
“Ayeuna aya jalan tol mah pan mati. Meureun senter produksi manisan, sale nanaon teh. Otomatis nu dieu ge terhambat da produksina anu ka ditu teh teu aya (Keberadaan tol diperkirakan berdampak pada industri manisan di Cianjur. Otomatis di sini juga terhambat produksi salaknya),” cerita Pepen.
Kini, banyak tanaman salak ditinggalkan petani. Pohon-pohonnya tumbuh seperti tanaman liar. Pepen menilai, persoalan ekonomi warga seperti itu kerap luput dari perhitungan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional.
“Ari kapentingan nasional mah itungan na teh global we meureun sa-Indonesia, ari mangsa nu kararieu mah henteu kapikirkeun (kepentingan nasional lebih menghitung dampak makro, sementara ekonomi mikro (seperti petani salak dan pedagang manisan) tidak dipikirkan),” ucap Pepen.
Berbeda dengan salak, melinjo masih menjadi salah satu komoditas andalan Narimbang. Pertanian melinjo tidak hanya memberikan penghasilan kepada pemilik pohon, tetapi juga membuka pekerjaan bagi buruh harian yang tidak memiliki lahan. Para buruh panen melinjo mendapat upah sekitar Rp120.000-150.000 per hari.
“Apan 120 sahari nu ngala teh. Ya nu anu anu untung mah modal henteu boga kebon. Nu lebih diuntungkeun mah (Sehari 120 ribu rupiah. Yang diuntungkan juga orang-orang yang tidak punya kebun),” kata Pepen.
Pada masa panen, produksi melinjo dari wilayahnya dahulu dapat mencapai tiga hingga lima ton sehari. Hasil panen tersebut dipasarkan hingga Cirebon. Melinjo memiliki dua musim panen, dengan bentuk dan tahap pengolahan yang beragam, mulai dari buah yang masih berkulit hingga biji yang telah dikupas.
“Ti dieu mah baheula lamun ieu nya tiap hari keur melinjo ieu na keur jaya jaya di ieu melinjo 3 ton 5 ton mah kaluar,” cerita Pepen.
Warga Narimbang juga terbiasa menjalankan sistem pertanian tumpang sari. Dalam satu lahan, mereka menanam beberapa komoditas sekaligus, misalnya melinjo, petai, jengkol, kopi, dan sayuran.
“Da di dieu mah peuteuy aya, sagala aya di dieu mah (di sini segala ada),” ucapnya.
Pola tanam tersebut, menurut Pepen, tidak lepas dari pengalaman warga menghadapi banjir pada masa lalu. Narimbang pernah dilanda banjir akibat pembukaan lahan. Pengalaman itu menjadi pelajaran bagi warga untuk lebih berhati-hati mengelola tanah. Pola tumpang sari dengan tanaman kayu-kayuan diyakini dapat mengurangi risiko banjir.
“Terakhir (banjir) teh taun 90-an 92,” cerita Pepen.
Sebagian warga juga menggarap lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman sebelum tanaman utama tumbuh besar. Ada pula yang menanam sayuran, tomat, dan padi. Beragam pola tanam itu menjadi bagian dari kegiatan pertanian masyarakat setempat.
Ketika ditanya apakah potensi pertanian dan peternakan tersebut dapat tergantikan oleh geotermal, Pepen menjawab tandas, “Moal (tidak).”
Menurutnya, kekayaan yang dimiliki warga tidak selalu dapat diukur dengan uang. Kehidupan di Narimbang menyediakan sejumlah kebutuhan yang harus dibayar mahal jika ingin diperoleh di kota besar.
“Jangan merasa naon? Merasa miskin cenah orang mah justru harus merasa kaya. Kenapa merasa kaya? Pengin suasana sesegar ini kalau di Jakarta harus punya uang berapa? Di Jakarta mah ayeuna AC sabaraha, cai sabaraha. Urang di mah gratis semua (Jangan merasa miskin. Kata orang, justru kita harus merasa kaya. Kenapa harus merasa kaya? Coba bayangkan, kalau ingin menikmati suasana sesegar ini di Jakarta, harus punya uang berapa banyak? Di Jakarta, sekarang AC berapa biayanya, air berapa biayanya? Sementara kita di sini, semuanya gratis).”
Air, Sumber Kehidupan Warga
Selain lahan pertanian, air menjadi sumber daya penting bagi warga Narimbang. Mata air alami mengalir ke rumah-rumah warga tanpa harus membayar biaya bulanan. Sejumlah sumber air di wilayah tersebut dimanfaatkan warga desa-desa sekitar, seperti Cibeureuyeuh, Cipemekar, Conggeang Kulon, Conggeang Wetan, Cacaban, Karanglayung, Sekarwangi, Bakan Asem, dan Padaasih.
Pepen mengkhawatirkan dampak geotermal terhadap sumber-sumber air alami tersebut. Ia menyinggung perubahan kondisi sumber air yang menurutnya terjadi setelah aktivitas penggalian pasir mengganggu mata air musiman. Di Narimbang terdapat mata air yang biasa muncul pada Maret, April, dan Mei. Namun, sumber-sumber air musiman itu disebut berkurang setelah terdampak galian pasir.
Jika tambang pasir saja berdampak pada mata air, Pepen khawatir pengeboran panas bumi Gunung Tampomas akan menimbulkan dampak lebih besar. Menurutnya, pengeboran panas bumi juga membutuhkan air.
Kekhawatiran mengenai sumber penghidupan warga itu turut disampaikan Iyot. Suaminya, Edo Suhada, bekerja sebagai buruh harian lepas di sektor pertanian. Pekerjaannya meliputi memanjat pohon melinjo, durian, dan cengkih, serta mencari hasil hutan seperti madu dan jamur.
“Upami penghasilan keluarga di pertanian sami,” kata Iyot.
Sebagian besar warga, menurut Iyot, masih mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan keluarga mengikuti musim panen, mulai dari melinjo, durian, hingga cengkih.
Pekerjaan suaminya tidak bergantung pada kepemilikan lahan. Sebagai buruh, ia bekerja di kebun milik orang lain. Ketika musim durian tiba, misalnya, ia memanjat pohon dan memanen buah. Pada musim cengkih, ia beralih menjadi pemetik. Ada pula pekerjaan merawat pohon durian, termasuk menyemprot tanaman dan mengikat buah menjelang panen.
Upah yang diterima berbeda-beda, mengikuti jenis pekerjaan dan musim. Iyot menyebut rata-rata upah harian suaminya sekitar Rp150.000, termasuk makan dan rokok. Namun, pekerjaan itu tidak tersedia sepanjang tahun. Musim panen biasanya hanya berlangsung dua hingga tiga bulan. Setelahnya, para pekerja harus menunggu musim berikutnya.
“Jadi intinya mah enggak kayak itulah pegawai misalkan yang punya gaji mah udah pabrik. atau itu mah jadi enggak tentu.”
Bagi keluarga yang bergantung pada pekerjaan musiman, pendapatan tidak selalu pasti. Iyot khawatir jika sumber daya alam terganggu, hasil pertanian akan berkurang dan pekerjaan suaminya ikut terdampak. Dampak itu, menurutnya, tidak hanya dirasakan pemilik kebun, tetapi juga buruh yang bekerja di lahan orang lain.
“Jadi otomatis bakal kena dampakna nu teu punya lahan oge,” kata Iyot.
Keberagaman hasil alam selama ini memungkinkan warga memperoleh penghasilan dari berbagai jenis tanaman secara bergantian. Selain melinjo, durian, dan cengkih, ada kelapa yang dapat dipanen sepanjang tahun.
“Aya untungna di dieu mah jadi antara musim duren, musim melinjo jeung musim lain teh teu serempak.”
Bagi warga yang tidak memiliki kebun, hutan juga menjadi sumber penghidupan. Iyot mencontohkan Karim, seorang warga yang tidak mempunyai lahan pertanian. Ia mengandalkan hasil hutan, antara lain jamur dan madu, untuk memperoleh penghasilan.
“Cuma dia mah dari gunung (hutan). Itu mah asli penghasilan dari gunung, (seperti) jamur (hutan).”
Karena itu, Iyot khawatir perubahan kondisi alam akibat pembangunan geotermal akan memengaruhi sumber penghidupan warga, termasuk mereka yang tidak memiliki lahan sendiri.
“Lamun engkena sumber daya alam misalkeun otomatis pasti kena dampaknya pasti berkuranglah,” ucapnya.
Pengalaman Iyot Melihat Geotermal di Dieng
Kekhawatiran Iyot bukan hanya didasarkan pada kemungkinan dampak yang ia bayangkan. Ia pernah berkunjung ke Dieng bersama rombongan dan melihat langsung kawasan yang telah beroperasi dengan proyek panas bumi. Pengalaman itu menjadi salah satu alasan warga Narimbang tidak ingin Tampomas mengalami persoalan serupa.
“Nya otomatis ai ningali nu kamari di dieng kan eta mah nya nu nuju berjalan kitu nya. Otomatis ningali nya di ditu kitu nya seueur lah seueur dampakna kan saur warga oge air bersih meureunan sesah nya,” ujar Iyot.
Dari percakapannya dengan warga setempat, Iyot mendengar bahwa ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan. Ia juga mendapat cerita tentang mata air baru yang muncul dengan air panas dan bau tidak sedap. Iyot mengaitkan kondisi tersebut dengan kandungan hidrogen sulfida (Hâ‚‚S), zat yang disebutnya berbahaya.
“Mata air-mata air anu baru, anu panas, nimbulkeun bau yang tidak sedap, terus, nya nu ngandung zat H2S tea. Gitu. Tah, eta kan zat yang berbahayanya,” kata Iyot.
Selain persoalan air, Iyot mendengar laporan mengenai kecelakaan akibat kebocoran pipa panas dan ledakan di kawasan tersebut.
“Teras dina ayeuna seueur laporan-laporan anu ti dieu teh nya seueur tos seueur makan korban, tos seueur korban. Dinu kebocoran-kebocoran e tabung. Nya pipa panas eta, pipa panas eta, tinu ledakan, tinu eta.”
Pengalaman dan cerita yang didengarnya di Dieng memperkuat kekhawatiran Iyot terhadap ketersediaan air bersih dan kualitas udara jika geotermal beroperasi di Tampomas.
“Ya otomatis lah. Lamun misalkeun terjadi eta geotermal teh tah dampakna teh meureunan sapertos kumaha komo tos ningali kitu nya contona. Contoh anu di dieng pan sapertos kitu. Tah janten warga di dieu teh otomatis pan alim dugikeun ka sapertos kitu.”
Kekhawatiran tersebut juga muncul dalam sejumlah laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengenai operasi panas bumi di Dieng. Laporan organisasi itu mencatat kecelakaan, ledakan pipa dan sumur, serta kebocoran gas hidrogen sulfida (Hâ‚‚S) (Sumber: Kembali Telan Korban, Evaluasi dan Hentikan Ekspansi Proyek Panas Bumi di Indonesia).
Menurut JATAM, pada 30 Juni 2007 terjadi ledakan pada pipa panas bumi yang menyebabkan sedikitnya 14 orang di sekitar lokasi mengalami luka serius. Peristiwa serupa kembali terjadi pada 13 Juni 2016 di sumur Pad 30. Enam pekerja dilaporkan mengalami luka bakar serius dan harus dirawat di rumah sakit.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Juli 2024, JATAM juga menyebut operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng telah menyebabkan korban jiwa dan puluhan orang mengalami keracunan gas Hâ‚‚S akibat kebocoran berulang. Organisasi tersebut menyoroti belum adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dampak jangka panjang paparan gas beracun, termasuk Hâ‚‚S dalam konsentrasi rendah, terhadap kesehatan warga.
Persoalan yang disoroti JATAM tidak hanya menyangkut keselamatan pekerja dan kesehatan masyarakat. Organisasi itu juga menyebut pencemaran air sumur dangkal yang menjadi sumber air minum warga di sekitar kawasan geotermal. Dalam laporan lainnya, JATAM mengaitkan kegiatan panas bumi dengan persoalan air dan penurunan produktivitas pertanian di sejumlah wilayah operasi.
Yuyun dan Kebun yang Menopang Kehidupan
Seperti Iyot, Yuningsih, 51 tahun, juga mengandalkan kebun sebagai sumber penghidupan. Di lahan seluas sekitar 200 tumbak, ia menanam singkong, melinjo atau tangkil, pisang, kelapa, rambutan, alpukat, dan sejumlah tanaman lain. Salak yang sebelumnya ditanam kini kurang berkembang. Ia berencana menggantinya dengan pisang dan singkong.
Kebun itu dahulu dikelola bersama suaminya, Soleh Supriatna, yang meninggal sekitar lima tahun lalu. Soleh dikenal sebagai aktivis yang turut berjuang bersama warga, termasuk kepala desa, dalam menyikapi rencana geotermal. Sejak suaminya tiada, Yuningsih tetap mengurus kebun dengan bantuan orang lain. Ia rutin memeriksa kondisi tanaman dan memperkirakan hasil yang akan dipanen, termasuk jengkol.
Kebun tersebut menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian Yuningsih. Ia memiliki dua anak. Anak sulungnya telah menikah, sedangkan anak bungsunya masih kuliah di Bandung. Karena itu, ia memikirkan keberlangsungan kebun tersebut, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak dan cucunya.
Jarak kebun dari patok rencana geotermal sekitar 300 meter. Yuningsih mengaku belum mengetahui secara pasti apakah jalan untuk proyek tersebut akan melewati lahannya. Namun, ia tidak ingin menjual tanahnya.
“Kalau tanah dijual 100 200 juta, anak incu bagaimana,” ucap Perempuan yang akrab disapa Yuyun.
Kekhawatiran Yuyun juga berkaitan dengan air. Lahan yang kini menjadi kebun itu dahulu merupakan sawah. Menurutnya, sawah membutuhkan pasokan air yang cukup, sedangkan ketersediaan air di wilayah tersebut kini berkurang. Ia menyebut mata air Cipari berada di bagian bawah dan digunakan untuk kebutuhan sawah. Sementara itu, mata air Ciputrawangi dimanfaatkan untuk wilayah selatan dan daerah tempat tinggalnya. Cipeureuh, menurut keterangannya, berada lebih dekat dengan titik geotermal.
Air merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga. Air digunakan untuk mencuci, membersihkan diri, menyiram tanaman, dan mengairi sawah. Tanpa air, Yuyun mempertanyakan bagaimana warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan pertanian.
“Air penting pisan bagi darah apalagi ibu nyuci gegeroh siram kembang. Jadi kalau ga ada air bade ti mana. Sawah ga akan jalan,” ujar Yuyun.
Yuyun menolak rencana geotermal karena khawatir terhadap dampaknya pada sumber air, polusi udara, dan kemungkinan gempa. Ia juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila warga mengalami dampak dari proyek tersebut.
“Jangan ada geothermal karena takut air, polusi udara, gempa bade kumaha. Ga akan ada yang tanggung jawab,” katanya.
Menurut Yuyun, warga telah lama mengetahui rencana geotermal melalui informasi dari kepala desa. Ia menyebut perjuangan menolak rencana tersebut telah dilakukan suaminya bersama kepala desa dan warga lainnya.
Namun, ia melihat sebagian warga masih takut menyampaikan penolakan. Ada yang khawatir bantuan akan dihentikan, ada pula yang takut berhadapan dengan persoalan hukum. Meski demikian, menurut Yuyun, gerakan warga muncul dari inisiatif mereka sendiri.
Bagi Yuyun, persoalan ini berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan di kampungnya. Ia merasa kondisi alam yang subur saat ini masih memungkinkan warga memenuhi kebutuhan dari kebun dan sumber daya di sekitarnya. Ia tidak ingin keadaan tersebut berubah, terutama jika dampaknya harus ditanggung generasi berikutnya.
“Memang demi turunan. Kalau ibu mah sudah sepuh,” ucapnya.
Ia menegaskan keinginannya agar kondisi alam yang selama ini menopang kehidupan warga tetap terjaga. “Sudah enak subur gini jangan ada geotermal.”
Rizal dan Tradisi Menyadap Aren
Aren menjadi komoditas lain yang menjadi andalan warga Narimbang. Pohon aren memiliki banyak produk, mulai dari ijuk yang dapat diolah menjadi sapu, dan tentu saja nira atau lahang sebagai bahan pokok gula aren.
Rizal, 25 tahun, sehari-hari bekerja sebagai petani dan penyadap pohon aren. Perawakannya ramping. Ketika datang ke rumah Pepen, ia masih mengenakan pakaian kerja berupa sweater hoodie, dengan sebilah golok panjang terselip di pinggang.
Rizal juga aktif menolak rencana geotermal. Ia pernah diundang Gunung Institute untuk berbicara tentang penyadapan pohon aren, keterampilan yang diwarisinya dari sang ayah.
Nira hasil sadapannya dikirim ke Bandung menggunakan jeriken. Namun, menyadap aren bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan. Penyadap harus mengetahui pohon mana yang sudah siap diambil niranya. Ada pula hitungan hari dalam seminggu yang secara tradisional dipercaya sebagai penentu waktu baik untuk menyadap.
Tidak semua pohon menghasilkan nira. Rizal mengenal kepercayaan lokal tentang asal-usul pohon aren yang dianggap kurang produktif.
“Katanya pohon aren dari kotoran babi hutan jelek,” kata Rizal.
Selain menyadap, Rizal mengolah nira untuk dijadikan gula merah. Tahap pengolahan ini juga memiliki aturan yang diwariskan turun-temurun. Menurut kepercayaan yang dikenal dalam praktik tersebut, buih nira yang sampai terbakar dipercaya dapat membuat pohon aren tidak lagi menghasilkan nira sehingga tidak bisa disadap kembali.
Pohon aren memiliki beragam manfaat bagi kehidupan warga. Niranya diolah menjadi gula merah, buahnya dimanfaatkan untuk kolang-kaling, sedangkan ijuk dan bagian lainnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Bagi Rizal, menyadap aren bukan sekadar pekerjaan, melainkan keterampilan yang diwariskan dalam keluarga dan berkaitan erat dengan pemanfaatan alam di kaki Gunung Tampomas. Seperti warga lainnya, ia menggantungkan penghidupan pada hasil kebun dan hutan.
Penolakan Warga Membayangi Rencana Geotermal Gunung Tampomas
Rencana pengembangan panas bumi atau geotermal di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam penelusuran sumber resmi, pada 2016 DPRD Kabupaten Sumedang mencatat warga dari Kecamatan Buahdua dan Conggeang menolak rencana eksploitasi panas bumi. Pada 10 Maret 2021, sejumlah perwakilan warga kembali mendatangi DPRD untuk menyampaikan keberatan.
Warga mengkhawatirkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan panas bumi akan mengganggu sumber mata air, pertanian, perikanan, serta kelestarian lingkungan di sekitar Gunung Tampomas.
Dalam audiensi tersebut, tokoh masyarakat Desa Cilangkap, Eme, menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kegiatan geotermal. Menurutnya, eksploitasi panas bumi berpotensi menghilangkan mata air, mencemari udara, merusak tanaman pertanian, dan mengganggu budidaya ikan. Warga juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka manfaat dan risiko proyek sebelum melanjutkan rencana pengembangannya.
“Kami atas nama warga masyarakat kecamatan Conggeang dan Buahdua memohon kepada DPRD Kabupaten Sumedang untuk melakukan hal yang sama dengan warga. Yakni, menolak ekploitasi panas bumi kawasan gunung Tampomas,” ungkap Eme.
Ketua DPRD Sumedang saat itu, Irwansyah Putra, menyatakan akan mengkaji aspirasi warga. Ia juga meminta Pemkab Sumedang menyosialisasikan dampak positif dan negatif proyek kepada masyarakat. Menurut Irwansyah, keputusan pemerintah untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proyek sebaiknya mempertimbangkan suara mayoritas Masyarakat (Sumber: DPRD Kabupaten Sumedang).
Pemerintah Mematangkan Rencana, Penolakan Belum Reda
Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dan daerah terus mematangkan rencana pengembangan panas bumi Tampomas. Pada 4 Maret 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertemu dengan Pemkab Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk membahas rencana eksplorasi.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris mengatakan, berdasarkan studi Badan Geologi, Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 megawatt (MW), dengan rencana pengembangan 55 MW.
“Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM,” ujar Harris.
Bupati Sumedang saat itu, Dony Ahmad Munir, menyambut rencana pengembangan tersebut. Ia berharap proyek dapat dipercepat melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
“Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa,” kata Dony.
Pemkab Sumedang juga menyatakan komitmen mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dony menyebut pemerintah daerah akan menggunakan pendekatan pentahelix dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobiliasi modal sosial masyarakat masalah-msalah di lapangan akan teratasi,” pungkas Dony (Sumber: Kementerian ESDM).
Laporan Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2 Juli 2024 mencatat kegiatan eksplorasi masih terkendala persoalan sosial. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dalam rapat pembahasan rencana penambahan data pengeboran landaian suhu pada 2 Juli 2024, mengatakan Pemkab telah melakukan sosialisasi selama setahun terakhir. Salah satunya dengan mengajak masyarakat mengunjungi kawasan panas bumi Kamojang untuk melihat langsung kegiatan pengeboran.
Tuti menyatakan Pemkab mendukung upaya pengeboran panas bumi dan berharap kegiatan dapat dilanjutkan pada 2025. Untuk menjaga kondisi sosial tetap kondusif, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Dalam rapat yang sama, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Agung Pribadi meminta Pemkab Sumedang membantu menyelesaikan persoalan sosial agar rencana pengeboran dapat dilaksanakan (Sumber: Badan Geologi).
Di tengah persoalan penolakan masyarakat, pemerintah kembali melanjutkan tahapan pengembangan panas bumi Tampomas. Pada 21 November 2025, Kementerian ESDM mengumumkan penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Tampomas kepada badan usaha. Wilayah yang ditawarkan mencakup 22.514 hektare di Kabupaten Sumedang, dengan potensi panas bumi sebesar 32 megawatt elektrik (MWe) berstatus cadangan mungkin.
Penawaran berlangsung hingga 19 Desember 2025. Badan usaha yang berminat harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sesuai ketentuan pemerintah. Dalam pengumuman tersebut, Kementerian ESDM menyebut Perjanjian Awal Transaksi (Pre-Transaction Agreement/PTA) dengan PT PLN (Persero) akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan (Sumber: Ditjen EBTKE Kementerian ESDM).
Meski demikian, penawaran wilayah tersebut belum berarti pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) telah dimulai. Dalam pemberitaan Radar Sumedang pada 2 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menyatakan belum ada aktivitas survei maupun eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Tampomas. Pemkab juga mengaku belum menerima dokumen resmi dari Kementerian ESDM terkait rencana kegiatan tersebut.
Tuti menegaskan, pencantuman kawasan panas bumi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak otomatis berarti proyek telah memperoleh izin pelaksanaan. (Sumber: Radar Sumedang).
Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi Tampomas tidak hanya berkaitan dengan potensi energi dan investasi. Penerimaan masyarakat, keterbukaan informasi, serta kekhawatiran terhadap sumber penghidupan warga masih menjadi persoalan yang menyertai rencana tersebut.
Geotermal Dikhawatirkan Menghilangkan Ruang Hidup Warga
Penolakan terbaru terhadap rencana proyek geotermal Gunung Tampomas disampaikan melalui aksi puluhan warga pada Rabu, 21 Oktober 2026. Mereka mendatangi kantor DPRD Sumedang di Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan perkebunan dan permukiman.
Aksi tersebut diikuti warga dari Kecamatan Conggeang dan Buahdua, antara lain dari Desa Narimbang, Conggeang Kulon, Sekarwangi, Cilangkap, Legok Kidul, Cibeureum Kulon, Padaasih, dan Sukamantri.
Dalam siaran persnya, warga menyatakan Gunung Tampomas merupakan sumber penghidupan masyarakat di kawasan kaki gunung. Kehidupan mereka bergantung pada lahan pertanian dan mata air yang mengalir dari kawasan tersebut. Karena itu, mereka menilai pembangunan geotermal berisiko mengganggu ruang hidup dan sumber penghidupan warga.
Warga menyebut, rencana proyek Gunung Tampomas telah bergulir sejak 2007. Kawasan ini sempat berstatus Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), sebelum statusnya diturunkan menjadi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) pada 2025. Dalam aksi tersebut, warga juga menyebut sedikitnya tiga patok telah dipasang sebagai penanda lokasi proyek.
Kekhawatiran warga turut disampaikan Meiki Paendong, Direktur Eksekutif Rhizoma. Menurutnya, pembangunan PLTP berpotensi menggunakan lahan budidaya masyarakat untuk pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan pipa panas bumi. Padahal, lahan tersebut selama ini digunakan warga untuk menanam berbagai komoditas, termasuk tanaman keras seperti kopi.
“Warga yang selama ini bergantung ruang hidupnya atau mata pencahariannya bergantung pada lahan-lahan budidaya itu otomatis akan hilang,” ujar Meiki, diakses dari BandungBergerak.
Ia menilai alih fungsi lahan pertanian dapat membuat warga kehilangan tempat bekerja dan sumber pendapatan yang selama ini menopang kehidupan keluarga. Kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan keluarga miskin baru.
Bagi warga, proyek geotermal tidak menjawab kebutuhan masyarakat Sumedang. Mereka juga merujuk pada pengalaman sejumlah daerah yang telah mengoperasikan geotermal, seperti Dieng di Jawa Tengah dan Sorik Marapi di Sumatera Utara, sebagai dasar kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Dalam pernyataan sikapnya, warga meminta pemerintah menghentikan proses lelang panas bumi di Tampomas, menolak proyek geotermal, mencabut status WPSPE Tampomas, serta mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 16 dan 17. Mereka menegaskan penolakan yang telah disuarakan sejak 2009 itu tetap berlaku hingga sekarang. Bagi warga, Gunung Tampomas merupakan sumber penghidupan yang tidak ingin mereka pertaruhkan.
