Di tengah riuh kerumunan aksi global menuntut keadilan iklim pada Ahad, 15 November 2026, tiga bentangan spanduk di tangan jajaran pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyuarakan pesan yang kontras dengan bahasa diplomatis di ruang-ruang sidang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). “Energy is a right, not a commodity,” bunyi spanduk merah di sisi kiri. Di sebelahnya, dua spanduk hijau menegaskan seruan yang sama lugasnya: “The sea is life, not a commodity” serta desakan untuk menghentikan pembakaran hutan demi mengeruk keuntungan (“Stop burning our forests for profit”).
Pesan dari jalanan dalam momentum Global Day of Action itu menjadi cermin kegelisahan masyarakat sipil ketika perundingan iklim global di Antalya, Turki, memasuki pekan kedua pada Senin, 16 November 2026. Di balik panggung negosiasi yang penuh jargon ambisi hijau, Indonesia justru didorong untuk tidak sekadar mengejar etalase target transisi energi, melainkan memastikan setiap kebijakan iklim tidak mengorbankan daya dukung ekosistem dan hak-hak dasar rakyat.
Direktur Eksekutif Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menilai delegasi Indonesia perlu segera mengoreksi arah perundingan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengulang pola lama dengan menetapkan target-target baru yang terdengar ambisius di forum internasional, tetapi miskin perlindungan nyata bagi keselamatan lingkungan dan warga di tingkat tapak.
Ketimpangan Arah Negosiasi dan Beban Ekologis Ekstraktivisme
Hingga pekan pertama COP31 ditutup, meja perundingan belum melahirkan keputusan final. Arah pembahasan pada pekan penentuan kini bergantung pada draf cover decision yang tengah disusun oleh Presidensi Australia.
Namun, sinyal yang menguat dalam draf perundingan justru memicu kekhawatiran. Target elektrifikasi global sebesar 35 persen pada 2035 mengemuka sebagai tema utama, sementara agenda transisi untuk meninggalkan energi fosil hanya ditempatkan sebagai inisiatif sukarela di luar jalur negosiasi resmi.
“Target elektrifikasi global 35 persen pada 2035 menguat sebagai tema utama, sementara [transisi] dari energi fosil hanya dibahas sebagai inisiatif sukarela di luar jalur negosiasi,” ujar Boy, Senin (16/11/2026).
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, dorongan elektrifikasi yang dilepaskan dari batas-batas ekologis menyimpan risiko besar: memindahkan beban krisis dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan tinggi terhadap energi fosil sekaligus menghadapi tekanan masif akibat ekspansi industri ekstraktif.
Catatan Walhi menunjukkan betapa dalamnya jerat ekonomi ekstraktif tersebut. Sepanjang 2025, produksi batu bara Indonesia menembus angka 790 juta ton. Di saat bersamaan, aktivitas pertambangan nikel terus meluas dengan beban ekologis yang tinggi, sementara sedikitnya 740.260 hektare hutan alam tercatat berada di dalam area konsesi.
“Indonesia masih belum serius lepas dari candu energi [fosil dan terus] menghancurkan hutan alam untuk melayani ekstraksi,” tegas Boy.
Kontradiksi di Antalya dan Luka Konflik di Kampung
Sorotan tajam juga diarahkan pada draf teks Belém-Antalya Mechanism untuk transisi berkeadilan yang dinilai belum sejalan dengan mandat awal yang telah disepakati di Belém. Di dalam negeri, klaim “transisi berkeadilan” kerap kehilangan makna ketika berhadapan dengan realitas perampasan ruang hidup.
Walhi mencatat berbagai proyek yang mengatasnamakan transisi energi di Indonesia justru mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Pengabaian hak warga untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri itu telah menyulut letusan konflik yang tak berkesudahan di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, hingga Sulawesi Tenggara demi melayani ambisi rantai pasok transisi energi.
Tak hanya di sentra pertambangan mineral kritis, proyek-proyek yang dinilai sebagai “solusi palsu” krisis iklim juga merambah wilayah Nusa Tenggara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, hingga Gorontalo. Alih-alih memulihkan lingkungan, proyek-proyek tersebut memicu kerusakan ekologis dan menabrak penolakan warga setempat—sebuah praktik yang kian dimuluskan melalui penyematan status Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Indonesia tidak bisa memperjuangkan transisi berkeadilan di Antalya sambil merampas dan [menggusur] masyarakat di kampung. Delegasi harus mendorong FPIC dan hak rakyat atas wilayah [kelola dalam] operasional mekanisme ini, memberi masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan peran utama sebagai pengambil keputusan,” kata Boy.
Hutan yang Terlupakan dan Jerat Kredit Karbon
Di luar isu energi, tata kelola hutan menjadi titik buta lain dalam arsitektur COP31. Tak satu pun tema prioritas Presidensi COP31 secara spesifik mengangkat persoalan kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun perlindungan masyarakat adat.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan krisis hutan di Indonesia berada pada level mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi, emisi akibat kebakaran sepanjang Januari hingga September 2026 diperkirakan mencapai 307,6 juta ton karbon dioksida—melampaui lebih dari dua kali lipat ambang batas target FOLU Net Sink 2030.
Ironisnya, api juga menjilat kawasan yang semestinya menjadi benteng penyerapan karbon. Walhi mendeteksi sedikitnya 446 titik panas di dalam 12 konsesi yang terhubung dengan proyek karbon. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa skenario overshoot kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celsius akan dijadikan celah untuk melegitimasi skema kredit karbon sebagai pengganti kewajiban nyata melindungi hutan alam.
Menghadapi situasi tersebut, Walhi mendesak delegasi Indonesia memanfaatkan sisa hari perundingan di Antalya untuk membawa krisis hutan dan karhutla ke meja negosiasi. Langkah konkret yang dituntut mencakup penghentian penerbitan kredit karbon dari konsesi yang terbukti terbakar, serta penguatan pendanaan iklim melalui pendekatan nonpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6.8 Perjanjian Paris.
Di penghujung perundingan, transparansi dan akses keadilan finansial menjadi ujian terakhir bagi diplomasi iklim Indonesia. Delegasi pemerintah diminta menuntut kejelasan garis dasar target pelipatgandaan dana adaptasi yang dapat diakses langsung oleh komunitas di garis depan krisis iklim, sekaligus membuka secara transparan seluruh aliran dana iklim—termasuk skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)—hingga ke penerima akhirnya.
- Menguji Komitmen Iklim Indonesia di COP31

- Diplomasi Iklim Indonesia COP31 dan Ancaman Ekspansi PSN

- Merajut Ekosistem Energi Bersih Indonesia di Balik Ambisi PLTS 100 GWp

- Hidup Bersahaja Warga Kaki Gunung Tampomas tanpa Perlu Geotermal

- Lonjakan Kasus ISPA Seiring Meningkatnya Kebakaran Hutan di Papua

- Lahan Gambut Lindung Dibakar di Lingkar Konsesi Korporasi





