Di pelosok Desa Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi, sebuah bangunan megah senilai Rp27 miliar berdiri membisu di tengah hamparan hijau. Pabrik biomassa milik Perhutani itu seharusnya menjadi jantung dari ambisi besar transisi energi Jawa Barat—mengolah pohon kaliandra menjadi bahan bakar pendamping (co-firing) untuk PLTU Palabuhanratu. Namun, hingga Agustus 2025, mesin-mesin di dalamnya justru tak bersuara, menyisakan ironi di balik jargon energi terbarukan.
Proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) ini sejak awal digadang-gadang sebagai solusi hijau. Targetnya ambisius: memproduksi 11.500 ton biomassa per tahun mulai kuartal II 2025. Namun, realita berkata lain. Saat uji coba dilakukan, mesin utama yang didatangkan langsung dari Cina justru mengalami kerusakan fatal.
Akibatnya, gunungan bahan baku kayu yang sudah siap olah hanya menjadi saksi bisu kegagalan teknis ini. Padahal, di atas lahan seluas 4.351 hektare, pohon-pohon kaliandra telah ditanam sejak 2019 dan seharusnya mulai dipanen tahun ini. Ketidaksiapan industri pendukung ini memicu kritik tajam dari para aktivis lingkungan yang melihat adanya ketidakmatangan dalam perencanaan proyek.
Kecemasan di Jantung Ekologi Sukabumi
Di balik angka-angka produksi, ada detak kecemasan warga yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Hanjuang Barat, bagian dari Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Bagi Fazri Mulyono, Ketua LMDH Karya Bakti, proyek ini bukanlah berkah, melainkan ancaman bagi masa depan air mereka.
“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana luasan area yang akan dibabat saat panen kaliandra ini,” ungkap Fazri dengan nada khawatir5. Hutan Hanjuang Barat bukan sekadar kumpulan pohon; ia adalah penyangga utama sumber air bagi warga di Kecamatan Waluran, Jampang Kulon, Ciracap, hingga Surade.
Kekhawatiran Fazri beralasan. Dengan kebutuhan produksi biomassa mencapai 5 ton per jam, ia meragukan kelestarian hutan jika kaliandra terus dieksploitasi dalam skala masif5. Apalagi, ia menemukan laporan bahwa penanaman kaliandra di lapangan dilakukan secara asal-asalan—sistem “terobos” tanpa pemeliharaan yang membuat banyak bibit gagal tumbuh.
Menanggapi arus penolakan tersebut, pihak Perhutani KPH Sukabumi mencoba menenangkan keadaan. Bambang Bunyamin, Kasi Produksi dan Ekowisata, menjamin bahwa HTE tidak akan memicu penggundulan hutan. Menurutnya, kaliandra adalah tanaman yang “ramah” karena mudah tumbuh kembali setelah dipangkas—hanya butuh waktu satu minggu untuk muncul tunas baru.
Perhutani juga mengklaim telah melibatkan 22 LMDH dan ratusan petani dalam skema pemberdayaan masyarakat8. Bahkan, 30 persen lahan HTE diklaim boleh digarap warga untuk tanaman pangan dan buah-buahan, asalkan bukan tanaman sayur yang merusak struktur tanah. Namun, bagi warga yang sudah sering melihat lahan eks tebangan pinus yang tak kunjung direboisasi, janji-janji “hutan lestari” ini terdengar seperti kaset lama yang diputar ulang.
Tabir “Solusi Palsu” di Balik Co-firing
Persoalan menjadi semakin pelik ketika Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat membongkar apa yang mereka sebut sebagai “kosmetik lingkungan”. Skema co-firing—mencampur biomassa dengan batu bara—dinilai bukan solusi transisi energi yang jujur.
Fauqi Muhtaromun dari Walhi memaparkan fakta pahit: penggunaan biomassa di PLTU hanya berkisar 5 sampai 10 persen, sementara 90 persen sisanya tetaplah batu bara yang kotor1011. “Klaim menurunkan emisi itu tidak betul,” tegasnya. Alih-alih mengurangi karbon, pembukaan hutan untuk penyediaan biomassa justru dianggap menambah jejak emisi baru.
Lebih mengejutkan lagi, Walhi menemukan indikasi bahwa biomassa yang diproduksi di Sukabumi berpotensi dijual ke Korea sebagai komoditas ekspor, bukannya digunakan untuk kebutuhan transisi energi nasional. Jika ini benar, maka hutan Sukabumi dikorbankan bukan demi kemandirian energi bangsa, melainkan demi keuntungan dagang semata.
Menanti Kejujuran di Hulu Ciletuh
Kini, proyek HTE di Sukabumi berada di persimpangan jalan. Antara mesin pabrik yang rusak, bibit kaliandra yang gagal tumbuh, dan kecemasan warga akan hilangnya sumber air, proyek ini membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan mesin.
Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh. Apakah proyek ini benar-benar solusi untuk bumi, atau justru masalah baru yang dibungkus dengan label “hijau”? Selama batu bara tetap menjadi tulang punggung listrik dan hutan terus dibabat untuk pasokan biomassa yang minimalis, transisi energi ini hanya akan tetap menjadi fatamorgana di ufuk Geopark Ciletuh.
Reportase kolaboratif Ekuatorial dengan SukabumiUpdate
- Karbon Biru dan Pertaruhan Ekologi Nusantara di Hari Lamun Sedunia 2026
- Tambang Emas Ilegal Gerogoti Kawasan Penyangga TN Laiwangi Wanggameti
- Tambang Emas Skala Kecil Jadi Sumber Utama Emisi Merkuri di Indonesia
- Bandung Bidik 40% Pengolahan Sampah Lewat Gerakan RW
- Izin Freeport Diperpanjang, Ketidakadilan Ekologis Kian Dalam di Papua
- Jawa Barat Dikepung PLTU Paling Mematikan di Indonesia
