Jutaan manusia membangun peradaban tepat di atas riak air pesisir Indonesia. Lahan basah menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah estuari, mangrove, dan rawa gambut. Tetapi harmoni ini tengah berada di titik nadir. Pembangunan infrastruktur yang masif telah mengubah lanskap air secara drastis, menciptakan efek lingkungan yang merugikan bagi penghuninya yang selama ini bergantung pada ekosistem tersebut.
Lahan basah bukan sekadar hamparan lumpur atau hutan bakau yang becek. Secara ekonomi, nilainya sangat fantastis. Dalam laporan ilmiah bertajuk Assessing the Environmental and Socioeconomic Impacts of Mangrove Loss in Indonesia, Bank Dunia mengestimasi nilai jasa ekosistem mangrove rata-rata mencapai USD 15.000 atau sekitar Rp 235 juta per hektar setiap tahunnya.
Di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, angka ini bisa melonjak hingga USD 50.000 per hektar. Mangrove berfungsi sebagai penyimpan karbon biru (blue carbon) yang andal, benteng abrasi, hingga tempat pemijahan biota laut.
Mirisnya, benteng laut ini sedang digempur habis-habisan oleh aktivitas antropogenik. Buku Bencana Ekologis: Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia yang diterbitkan WALHI pada Oktober 2025, menyuarakan kritik tajam terhadap konsekuensi logis dari keputusan politik dan ekonomi yang timpang sehingga menyebabkan bencana di wilayah pesisir. WALHI menyoroti bagaimana izin-izin industri ekstraktif dan reklamasi sering kali merampok ruang hidup masyarakat.
Salah satu potret pilu terekam di Teluk Weda, Maluku Utara. Aktivitas pertambangan nikel di sana dilaporkan telah menghancurkan ekosistem mangrove dan padang lamun secara masif. WALHI mencatat, pembuangan limbah industri dan sedimen ke laut membuat air menjadi beracun bagi biota laut, dan secara otomatis mematikan mata pencaharian nelayan lokal. Belum lagi polusi termal dari pelepasan air panas industri yang memicu pemutihan terumbu karang (coral bleaching), semakin memperburuk kerusakan rantai makanan di laut.
Degradasi Ekosistem Mendorong Kemiskinan Struktural
Dampak kerusakan wilayah pesisir Indonesia turut berkontribusi pada terjadinya krisis kemanusiaan. Nelayan kecil dengan populasi lebih dari 95 persen dari total 2,4 juta nelayan di Indonesia, menjadi kelompok yang paling terpukul. Penurunan fungsi mangrove menyebabkan stok ikan berkurang drastis.
Misalnya di Sumatera Utara, sebanyak 56,3% jenis ikan yang biasa ditangkap nelayan kini menjadi langka akibat degradasi ekosistem. Kondisi ini memaksa nelayan melaut lebih jauh, meningkatkan biaya operasional, dan memperparah jeratan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan yang mencakup 10.666 desa pesisir, mencapai angka yang mengkhawatirkan yaitu 12,18 juta jiwa. Kemiskinan ini bersifat struktural karena masyarakat kehilangan aset alamiah untuk hidup, sementara akses terhadap sumber daya baru tertutup oleh ekspansi industri.
Strategi Mengelola Lahan Basah
Di tengah situasi yang kian mendesak, pemerintah Indonesia mencoba merumuskan arah baru melalui dokumen Strategi Nasional (Stranas) Pengelolaan Lahan Basah 2045, yang diluncurkan pada Februari 2023 silam. Vivi Yulaswati yang saat itu menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, dalam peluncuran dokumen tersebut menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi.
“Dokumen Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah ini kami luncurkan, diharapkan akan menjadi umbrella bagi inisiatif pengelolaan lahan basah, baik dari pemerintah maupun juga nonpemerintah,” ungkap Vivi.
Stranas ini menetapkan target ambisius hingga tahun 2045, termasuk penurunan emisi pada ekosistem mangrove hingga 87% melalui rehabilitasi dan penurunan laju deforestasi. Tetapi ambisi itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang kerap terbentur dengan rumitnya regulasi.
Solusi Para Ahli
Guna menghadapi degradasi ekosistem di wilayah pesisir, para ahli kini mulai beralih pada Nature-based Solutions (NbS) atau Solusi Berbasis Alam. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan fungsi hidrologi dan proses alami daripada sekadar menanam bibit mangrove secara seremonial.
Dengan memulihkan aliran pasang surut dan dinamika sedimen, mangrove dapat melakukan regenerasi secara alami dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan penanaman manual yang sering kali memiliki tingkat kematian bibit yang tinggi.
Standar Global IUCN untuk NbS juga menekankan keberhasilan restorasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal. Di beberapa daerah, kearifan lokal terbukti menjadi kunci. Misalnya di Kalimantan Selatan, pemanfaatan tanaman purun sebagai kerajinan tangan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, sekaligus insentif bagi mereka untuk menjaga kelestarian rawa tempat purun tumbuh.
Buku Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Air Tawar karya Dolly Priatna dan kawan-kawan (2022) juga mengingatkan, restorasi harus mempertimbangkan karakteristik biofisik, sosial, dan ekonomi di tingkat tapak agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh negara dan masyarakat.
Masa depan pesisir Indonesia sangat bergantung pada seberapa berani pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan dan penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan. Sebagaimana diperingatkan oleh WALHI, setiap bencana ekologis yang kita lihat hari ini sebenarnya sudah dimulai sejak tanda tangan pertama pada izin industri diberikan.
Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pesisir, lahan basah Indonesia akan terus menyusut. Bersamaan dengan hal itu, perlindungan alami bagi jutaan penduduknya akan runtuh. Lahan basah adalah warisan alam yang penopang peradaban dan harus dijaga demi keselamatan generasi mendatang.