DELAPAN tahun lalu, saat Pingkan masih balita, ia diserang sesak napas. Ibunya, Lily Mangundap, panik. Ia bolak balik ke Pustu dan klinik perusahaan mencari obat untuk anaknya. Di Pustu, obat sesak napas tidak ada, di klinik perusahaan, Lily ditolak karena suaminya bukan pekerja tambang.
“Puji Tuhan, dia masih umur panjang. Saya cari obat sampe dapa, kong kase minum,” cerita Lily kepada saya, pada Senin, 13 April 2026. “Tapi sejak saat itu, setiap satu dua bulan, dia dapa sesak napas turus karena memang di sini badebu sekali. Debu dari jalan, dari alat-alat berat, dari tambang, dari batubara, samua ada di sini.”
Lily tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Perubahan lingkungan yang masif di kampung membuat Lily harus merawat dan melindungi anak-anaknya dari penyakit, terutama Pingkan yang kerap sesak napas sejak kecil.
Pingkan di diagnosa mengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak berusia 1,5 tahun. Sejak saat itu, Lily menyiapkan berbagai peralatan medis di rumah. Ia menggambarkan rumahnya seperti “apotek”. Sebuah lemari terisi penuh obat-obatan, infus, suntik, hingga nebulizer, alat bantu pernapasan. Ia belajar mandiri menggunakan peralatan itu untuk pertolongan awal anaknya.
“Jadi saat dia sesak napas, langsung saya kase obat. Kalu kondisi makin parah, saya bawa ke rumah sakit di Bacan. Kalau hanya berharap di Pustu, anak akan susah sembuh. Obat susah. Puskesmas deng rumah sakit juga jauh. Butuh biaya basar kalau bolak-balik,” terang Lily.
Hingga saat ini, di usia 10 tahun, kata Lily, penyakit asma Pingkan masih sering kambuh. Tapi sejak masuk sekolah dasar, Lily berhenti beri obat-obat sintesis karena khawatir anaknya overdosis.
“Dari kecil dia minum obat kimia turus jadi saya khawatir, saya tako ada apa-apa di kemudian hari. Makanya skarang, kalau dia kambuh, saya kase minum obat herbal saja.”
Kini Lily lebih memilih meracik ramuan herbal seperti kunyit, bawang putih, jahe dan madu sesuai anjuran dokter yang bisa meredakan peradangan pada saluran pernapasan.
Keluhan kesehatan serupa anak Lily banyak dialami bayi, anak-anak, hingga orang dewasa di Desa Kawasi. Sarbanun Lewer, 45 tahun, warga setempat, mengatakan empat cucunya di rumah juga kerap mengalami sesak napas dan batuk berkepanjangan. Salah satu cucunya, bayi berusia enam bulan, baru-baru ini di diagnosis bronkitis, iritasi pada saluran pernapasan.
“Anak-anak tara sakit bagaimana, debu baku tacampur masuk sampe di dalam rumah. Apalagi panas, di atas seng [atap], abu warna hitam bamerah-merah,” kata Sarbanun. “Jadi di rumah ini, setiap hari harus kase bersih peralatan dapur, kalu tarada piring deng gelas kotor semua.”
Penyakit pernapasan menjadi keluhan paling sering yang tercatat di Pustu Desa Kawasi. Data unit pelayanan kesehatan itu mencatat 1.530 kasus ISPA sepanjang 2021 hingga 2022. Dalam periode yang sama, 303 bayi usia di bawah satu bulan tercatat datang berobat. Pada 2022 saja, jumlah bayi berusia satu hingga lima tahun yang tercatat mengidap ISPA mencapai 567 orang.
Angka itu bahkan melampaui jumlah penduduk Kawasi yang hanya sekitar 1.120 jiwa pada 2022. Petugas kesehatan setempat memperkirakan lebih dari 700 warga, dari bayi hingga orang dewasa, terserang ISPA setiap tahun.
Warga menduga perubahan lingkungan di Kawasi berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Trimegah Bangun Persada atau Harita Nickel, anak usaha Harita Group. TBP menjadi pelaksana kawasan industri bersama anak perusahaan dan entitas asosiasi lainnya dengan menguasai konsesi seluas total seluas 11.500,88 hektare.
Sejak ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada 2020, ekspansi bisnis Harita terus berkembang pesat. Dari sebelumnya hanya menambang nikel memproduksi feronikel untuk industri stainless steel atau baja tahan karat, berikut berkembang memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Dalam lima tahun setelah fasilitas pabrik pengolahan bahan baku baterai diresmikan, perusahaan mencatatkan lonjakan keuangan. Pada kuartal ketiga November 2025, laba bersih mencapai Rp22,40 triliun. Keuntungan tersebut didorong oleh peningkatan volume produksi dan penjualan bijih nikel.
Namun keuntungan tersebut tidak serta merta membuat warga hidup semakin sejahtera dan terhindar dari polusi. Sebaliknya, operasional Harita semakin memperburuk keadaan lingkungan dan sosial di Kawasi.
Jaringan Advokasi Tambang mencatat operasi Harita selama ini berdampak pada rusaknya ekosistem laut, sumber mata air tercemar, ancaman keanekaragaman satwa, sengketa lahan, penggusuran paksa, kriminalisasi warga, hingga udara kotor bagi masyarakat.
Temuan logam berat seperti nikel dan Cr6+ terakumulasi pada sumber air minum. Perairan dan biota laut juga ditemukan kandungan logam berat meningkat signifikan. Ini semua memicu gangguan kesehatan warga dan penurunan kualitas lingkungan.
Pembukaan lahan skala besar juga memicu deforestasi dan menghancurkan ruang hidup warga Kawasi dan sekitarnya. Warga Kawasi bahkan terancam di relokasi atau dipindah paksa ke kawasan Eco-village, perumahan yang dibangun hasil kerja sama perusahaan dan pemerintah tanpa melibatkan partisipasi warga.
“Orang-orang dong bilang torang di Kawasi ini sejahtera karena kampung ada tambang besar. Tapi dong tara tau tambang so rampas samua tong pe hidup deng tong pe anak-anak pe masa depan, sekarang ini tong menderita,” ujar Lily.
Ketergantungan batubara
Setiap kali berangkat ke kebun melewati kubah tertutup berukuran 600 x 140 meter, Samsir Lawedi selalu mencium aroma belerang. Bukan kebetulan, warga Kawasi berusia 51 tahun itu bahkan mengatakan sudah terbiasa menghirup bau menyengat itu setiap hari.
Kubah itu hanya salah satu tempat penyimpanan batubara. Di sampingnya juga terdapat timbunan batubara tanpa penutup. Jarak tampungan ‘emas hitam’ dari pemukiman hanya sekitar dua ratus meter. Bahkan hanya berjarak sekira sepuluh langkah kaki dengan bangunan sekolah satu atap SMP dan SMA.
Sekira empat tahun lalu, sewaktu ke Kawasi, aktivitas bongkar muat batubara bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar. Anak-anak bermain di halaman sekolah saat debu dan suara alat berat beradu. Baru pertengahan 2023, para siswa dipindahkan ke sekolah baru di kawasan Eco Village, perumahan yang disiapkan perusahaan untuk merelokasi warga.
Pasokan batubara yang masif mencerminkan ketergantungan industri nikel Harita pada energi fosil. Sebuah riset bahkan mencatat “tidak terlihat ada penurunan penggunaan batubara” di kawasan industri tersebut.
Laporan Market Forces memperkirakan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara captive Harita di Pulau Obi diperkirakan sebesar 910 megawatt dari total 1.670 megawatt yang direncanakan–sebagian di antaranya masih dalam tahap konstruksi.
Di sisi lain, kapasitas energi terbarukan masih terbatas. Harita hanya menggunakan tenaga surya sekitar 40 megawatt. Dengan kapasitas hampir 42 kali lebih besar, pembangkit batubara captive disebut tetap menjadi tulang punggung energi industri nikel Harita. Sementara tenaga surya hanya berperan sebagai pelengkap.
Ketergantungan pada batubara juga membuat jejak karbon industri nikel menjadi sangat besar. Laporan yang sama mencatat emisi karbon Harita meningkat tiga kali lipat dari dari 3,74 juta ton pada 2022 menjadi 10,87 juta ton pada 2024.
Trend Asia menyebut emisi karbon atau gas rumah kaca Harita pada 2022 saja setara dengan empat kali lipat emisi Timor Leste pada 2021. Sementara kenaikan emisi Harita pada 2024 di atas, jika dibayangkan setara dengan lebih dari 2,3 juta mobil yang terus menerus berjalan selama setahun. Dalam perhitungan sederhana, bisa setara dengan perjalanan mobil sejauh 54 miliar kilometer atau sekitar 1,3 juta kali mengelilingi bumi.
Dalam keterangan tertulis pada 6 April 2026, Harita mengklaim telah menetapkan target dekarbonisasi. Perusahaan menargetkan penurunan emisi sebesar 30 persen pada 2030 untuk fasilitas yang sudah beroperasi sejak 2022, serta akan diturunkan secara keseluruhan pada 2032. Target jangka panjang adalah mencapai emisi nol bersih sebelum 2060.
Perusahaan beralasan, kebutuhan energi besar dalam pengolahan nikel belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari energi terbarukan, terutama karena lokasi Pulau Obi yang terpencil dan belum terhubung jaringan listrik. Studi bersama USAID dan Climate Smart Ventures menilai penerapan energi bersih skala besar masih menghadapi keterbatasan teknis.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi dekarbonisasi kami berfokus pada pendekatan yang terintegrasi: meningkatkan efisiensi operasional dan menerapkan solusi energi alternatif yang paling memungkinkan,” kata Klaus Oberbauer, Manajer Keberlanjutan Harita Nickel.
Sebagai transisi, perusahaan mengklaim telah menjalankan efisiensi energi, mulai dari pemanfaatan panas sisa produksi, penggunaan biodiesel B45, minyak jelantah, hingga PLTS atap 50 MWp. Teknologi alternatif seperti hidrogen dan biomassa mulai dikaji.
Sementara untuk pengendalian emisi, cerobong pembangkit dilengkapi electrostatic precipitator yang diklaim mampu menyaring hingga 98,8 persen partikel debu. Termasuk memasang sistem pemantau emisi real-time.
Namun, menurut Astuti N. Kilwouw, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara, upaya-upaya perusahaan tersebut belum menyentuh akar persoalan, yakni ketergantungan struktural pada batubara dalam seluruh rantai produksi nikel.
“Yang terjadi di Kawasi bukan sekadar ketidakadilan lingkungan, melainkan kejahatan ekologis secara struktural,” kata Astuti. “Situasi ini semakin memperburuk beban hidup perempuan, mereka tidak saja rentan terpapar dampak lingkungan, tetapi juga menanggung konsekuensi sosial berlipat ganda.”
Menurut Astuti, perempuan menjadi korban paling utama dari segala kerusakan akibat operasional Harita. Mereka tidak saja harus merawat anak-anak dan keluarga yang sakit akibat penyakit, mereka juga harus tetap menjalankan peran domestik.
“Dalam jangka panjang, para perempuan juga yang harus menanggung risiko dari akumulasi paparan polusi ke depan. Tidak saja ISPA, tetapi penyakit yang kronis karena setiap hari menghirup dan mengonsumsi zat-zat kimia dari aktivitas industri nikel,” terangnya.
Sehingga, kata Astuti, klaim perusahaan mendukung transisi energi tak lain sebagai “kampanye menyesatkan”. Sebab rantai produksi proyek hilirisasi nikel Harita mulai dari hulu hingga hilir sangat destruktif, tak terkecuali perbankan yang mendanainya.
“Kuda troya” perbankan di balik industri kotor
Kegandrungan negara terhadap kendaraan listrik membuka ruang bagi sektor perbankan untuk terus mengalirkan pembiayaan ke industri nikel. Narasi transisi energi menjadi legitimasi, meski operasional industri seperti Harita di Pulau Obi masih bergantung pada batubara dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius.
Dalam kampanye Bersihkan Bankmu, praktik ini disebut sebagai “kuda troya” di mana perbankan membiayai energi kotor yang disamarkan di balik agenda transisi energi. Laporan Trend Asia mencatat, Harita mendapatkan kucuran dana dari perbankan nasional dan internasional, mulai dari pembiayaan awal hingga kredit sindikasi bernilai ratusan juta hingga miliaran dolar Amerika Serikat.
Lembaga keuangan yang terlibat antara lain Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, BNP Paribas, China Eximbank, CIMB Niaga, DBS Singapura, Indonesia Eximbank, KEB Hana, Maybank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), dan United Overseas Bank (UOB).
Skema pembiayaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pinjaman bilateral berskala kecil hingga berkembang menjadi pembiayaan sindikasi lintas negara. Model ini memungkinkan proyek industri berkembang cepat dengan dukungan likuiditas besar dari berbagai institusi keuangan global.
Menurut laporan Trend Asia, pendanaan dimulai pada 2016 ketika Bank OCBC NISP bersama induknya, OCBC Bank, menyalurkan pinjaman ke PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa masing-masing US$17 juta dan US$13 juta. Dua tahun kemudian, pada 2018, bank yang sama kembali memberi tambahan US$13 juta kepada TBP, lalu meningkat pada 2019 dengan kredit sebesar US$30 juta.
Selain pinjaman langsung, pembiayaan juga datang melalui skema obligasi hijau. International Finance Corporation (IFC) mengucurkan dana US$150 juta ke OCBC NISP melalui obligasi hijau pada 2018, lalu menambah US$200 juta pada 2020. Dana ini tidak langsung ke proyek, melainkan lewat bank sebagai perantara, yang kemudian menyalurkannya kembali ke sektor industri, termasuk proyek di Harita.
Sejak 2019, pembiayaan proyek HPL melibatkan sindikasi bank besar seperti BNP Singapura, DBS Singapura, OCBC Singapura, OCBC dan Bank Mandiri memberikan pendanaan sebesar Rp3,56 triliun. Setahun kemudian, pada Juli 2020, pendanaan bertambah US$330 juta.
Pada 2021, HPL kembali mengajukan pinjaman pendanaan kepada DBS Singapura, UOB Singapura, Eximbank, Mandiri, BCA, OCBC Singapura dan Maybank senilai US$605 juta untuk ekspansi proyek yang sama. Kuat dugaan dana itu akan digunakan untuk proyek pembangunan PLTU batubara yang saat itu dalam tahap konstruksi.
Tak hanya itu, IFC juga memperluas perannya melalui bank lain. Pada 2021, IFC menanamkan investasi ekuitas sebesar US$15,36 juta di KEB Hana Bank, yang juga terlibat dalam pembiayaan sektor ini di Harita Group.
Memasuki 2022, pembiayaan bergeser ke pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan lanjutan. Konsorsium bank terdiri dari OCBC NISP, bersama OCBC, DBS Bank Ltd, Bank Mandiri, UOB Bank Ltd, UOB Indonesia, dan Bank KEB Hana kembali menyalurkan kredit sebesar US$530 juta untuk proyek smelter.
Di tahun yang sama, OCBC NISP juga memberikan pinjaman tambahan US$25 juta kepada PT Megah Surya Pertiwi untuk proyek lain di dalam kawasan industri.
Pada 2023, OCBC dan OCBC NISP kembali membuka fasilitas pinjaman baru senilai US$150 juta kepada PT TBP, memperpanjang jejak pembiayaan yang sudah berjalan sejak tujuh tahun sebelumnya.
Sebagai perusahaan terbuka, Harita Nickel, melalui PT TBP, juga meraup dana segar sekitar Rp9,9 triliun, hasil penawaran saham umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada April 2023. Dana tersebut, menurut prospektus, digunakan untuk melunasi utang, belanja modal, setoran ke entitas anak, hingga modal kerja.
Menurut laporan Market Forces pada 2026, total pinjaman perbankan ke perusahaan-perusahaan Harita mencapai sedikitnya US$1,28 miliar atau setara sekitar Rp21,5 triliun dalam periode 2021 hingga 2023. Dana tersebut digunakan untuk membangun smelter, fasilitas pemurnian, hingga ekspansi operasional.
Peran perbankan tidak hanya terbatas sebagai pemberi pinjaman. Dalam skema pasar global, menurut riset The Prakarsa, bank juga bertindak sebagai penjamin emisi efek atau underwriter yang membantu perusahaan menghimpun dana dari publik melalui penerbitan saham maupun obligasi seperti dalam IPO TBP tersebut.
Sejumlah bank global yang menjadi penjamin emisi dalam penawaran saham perusahaan di antaranya, Credit Suisse Group, BNP Paribas, Citigroup, Mandiri Sekuritas, DBS, OCBC Securities, dan UOB Kay Hian. Sebagian besar perbankan ini, kecuali Mandiri Sekuritas, tergabung dalam Net Zero Banking Alliance dari G-FANZ yang memiliki komitmen untuk transisi energi.
Greenwashing bank dan paradoks transisi energi
Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia, mempertanyakan komitmen keberlanjutan yang disampaikan perbankan dan praktik yang mereka jalankan. Perbankan, kata dia, menggunakan kata “hijau” tetapi justru membiayai industri nikel yang bergantung pada pembangkit batubara.
Ia mencontohkan komitmen IFC melalui skema green equity approach (GEA) untuk menekan pembiayaan batubara. Namun, menurut Novita, komitmen itu masih ambigu karena perbankan masih tetap mendanai proyek beremisi tinggi seperti kawasan industri nikel di Pulau Obi.
“Dengan terlibat dalam pendanaan proyek tinggi emisi di kawasan industri seperti Harita di Pulau Obi, langkah perbankan ini semakin mundur dan bertentangan dari komitmen menurunkan emisi sebagaimana dalam Perjanjian Paris,” jelas Novita.
Novita juga menyoroti kebijakan domestik yang belum konsisten. Satu sisi pemerintah menargetkan net zero emission, tetapi disisi lain masih membuka ruang bagi PLTU batubara captive. Otoritas Jasa Keuangan dalam taksonomi hijau bahkan masih mengklasifikasikan batubara captive sebagai bagian dari aktivitas “transisional”, sehingga membuka akses pembiayaan bagi proyek berbasis fosil tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa ada kontradiksi antara agenda transisi energi dengan praktik industrialisasi yang masih bertumpu pada energi fosil,” ujar Novita.
Novita menegaskan, perbankan yang membiayai proyek industri Harita tidak bisa lepas tangan tangan. Dana yang mengalir ke perusahaan, kata dia, bersumber dari uang publik yang merupakan tabungan masyarakat di bank. Karena itu, lembaga keuangan seharusnya lebih ketat menelusuri rekam jejak lingkungan setiap penerima kredit.
“Kami tidak ingin uang yang disimpan di bank justru dipakai merusak ruang hidup masyarakat, membiayai kejahatan ekologis di Kawasi,” terang Novita.
Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menambahkan bahwa perbankan juga kerap membiayai industri nikel dalam bentuk “paket” kawasan industri.
Skema ini menurutnya memungkinkan bank mengklaim telah memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, padahal di dalamnya tetap ada PLTU batubara captive.
Ia menambahkan, klaim kendaraan listrik sebagai solusi rendah karbon menjadi menyesatkan jika sumber listriknya masih didominasi batubara, sementara proses produksi nikel sendiri juga bergantung pada energi fosil.
“Artinya klaim kendaraan listrik sebagai energi bersih menjadi semu. Yang harus dilihat adalah keseluruhan rantai pasok, dari hulu hingga hilir, bahkan sepanjang siklus produksinya,” kata Bhima.
Ia menyebut persoalan ini sebagai pergeseran dari sekadar narasi pemasaran menuju substansi yang belum benar-benar rendah karbon.
Bhima menilai perbankan bukan aktor pasif. Bank memahami risiko penggunaan batubara, namun tetap menyalurkan pembiayaan karena sektor nikel dan energi fosil dinilai lebih menguntungkan dibandingkan investasi energi terbarukan.
Sebab, selain memperoleh bunga pinjaman, bank juga berperan sebagai penjamin emisi (underwriter) saat perusahaan menerbitkan surat utang. “Jadi mereka mendapatkan keuntungan ganda dari pembiayaan sekaligus jasa keuangan lainnya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya standar pembiayaan yang lebih ketak. Bank seharusnya tidak menyetujui proposal berbasis paket kawasan industri, melainkan menelusuri penggunaan dana secara rinci serta memaksa dampak sosial di lapangan.
Julfikar Sangaji, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara, memandang praktik pembiayaan perbankan terhadap industri nikel seperti di Pulau Obi merupakan bentuk greenwashing sektor keuangan.
“Perbankan menjual narasi transisi energi dan ekonomi hijau, saat yang sama membiayai proyek kotor Harita yang mempercepat laju ekstraksi dan memperburuk kehidupan warga Kawasi. Inilah praktik greenwashing perbankan,” kata Julfikar.
Julfikar menilai label “keberlanjutan” pembiayaan perbankan pada industri nikel sangat menyesatkan, karena tidak menghitung keseluruhan rantai produksi. Dalam praktiknya, emisi besar justru terjadi saat penambangan hingga pengolahan nikel yang ditopang pembangkit listrik berbasis batubara.
“Jadi kami berpandangan bahwa perbankan yang membiayai Harita ikut bertanggung jawab terhadap setiap warga yang kehilangan ruang hidup, kehilangan udara sehat dan air bersih, dan generasinya yang kehilangan masa depan,” jelas Julfikar.[]
Liputan ini merupakan fellowship “Sustainable Finance and Energy Transition in Indonesia” dengan dukungan kolaborasi Ekuatorial dan SIEJ 2025.
