Langkah besar terkait masa depan salah satu mamalia terlangka di dunia kembali memicu diskursus publik, setelah pemerintah melontarkan wacana translokasi badak jawa.
Rencana pemindahan populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur, langsung menarik perhatian para pemerhati lingkungan dan akademisi, mengingat kompleksitas ekologis serta risiko tinggi yang menyertai perpindahan satwa bercula satu tersebut ke habitat baru.
Di tengah upaya penyelamatan badak jawa dari kepunahan, diduga kuat ada udang di balik batu kebijakan pemindahannya, sehingga memunculkan pertanyaan motif dari rencana kontroversial tersebut.
Terutama setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Alasan Pemerintah
Wacana pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon pertama kali mencuat ke publik melalui pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
“Kita harus menyelamatkan badak jawa karena populasinya sangat rentan jika hanya berada di satu lokasi,” tutur Hasim, menyampaikan alasannya di balik rencana pemindahan badak jawa.
Hasim mengklaim ada kecemasan dari pemerintah terhadap risiko kepunahan badak jawa akibat bencana alam, seperti letusan Gunung Anak Krakatau atau ancaman penyakit, mengingat seluruh populasi badak jawa saat ini terkonsentrasi di Semenanjung Ujung Kulon.
Populasi badak jawa saat ini memang berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.
Jumlah badak jawa yang tersisa di alam liar kini tinggal menghitung hari jika tidak ditangani dengan kehati-hatian ekstrim. Hanya tersisa badak jawa saat ini yang masih hidup, itupun berstatus sangat terancam punah (critically endangered).
Pemindahan ke Alas Purwo bukan Solusi
Merespons rencana translokasi tersebut, para pakar konservasi dan lingkungan mengungkapkan berbagai catatan kritis mengenai tantangan biologis yang akan dihadapi.
Setidaknya ada sejumlah risiko besar dalam pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, mengungkapkan bahwa pemindahan satwa liar berukuran besar seperti badak jawa menghadapi risiko tinggi, mulai dari stres transpor, kegagalan adaptasi pakan, hingga potensi penularan penyakit dari satwa lain di habitat baru.
Selain itu, perbedaan karakteristik vegetasi antara hutan hujan dataran rendah Ujung Kulon dan ekosistem di Alas Purwo dikhawatirkan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik badak jawa.
Kekhawatiran juga berpusat pada aspek keragaman genetik dan tingkat stres satwa selama proses pemindahan. Risiko kematian akibat pembiusan dan proses mobilitas jarak jauh menjadi momok tersendiri bagi keberlangsungan hidup individu badak yang tersisa.
“Dalam biologi konservasi, memindahkan hewan langka bukan sekadar memindahkan individu antarlokasi atau ternak antarkandang. Badak Jawa telah berevolusi dan menyesuaikan diri, serta memiliki hubungan ekologis dengan lingkungannya selama ratusan hingga ribuan tahun,” ungkapnya.
Dugaan Penambangan Emas di Balik Pemindahan Badak
Organisasi lingkungan WALHI menduga kuat wacana pemindahan badak jawa ini tidak murni didasarkan atas pertimbangan konservasi biologis semata.
Menurut WALHI, rencana pemindahan badak jawa oleh Hashim diduga kuat berkaitan dengan upaya memuluskan rencana perluasan tambang emas di wilayah Ujung Kulon.
WALHI melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa, dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Salah satu konteks yang perlu dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Penetapan tersebut menegaskan, negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski begitu, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Dugaan tersebut semaki relevan ketika Kementerian ESDM memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum wilayah di sekitar kawasan konservasi.
Kementerian ESDM menjelaskan, Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan regulasi perundang-undangan sektoral yang berlaku.
Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, penetapan WUP belum cukup menjadi dasar kegiatan penambangan. Suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.
“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Anggia.
Meski begitu, Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, menuturkan pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya.
Alih-alih melakukannya, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK.
Terlebih, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya.
“Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.




