Artikel

Masyarakat Adat di NTT Dijerat Hukum karena Pertahankan Tanah Leluhur

KPA mencatat, setahun pemerintahan Prabowo, sedikitnya terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai 914.547, 936 hektar.

Akar permasalahan bukan sekadar hujan deras belaka, tetapi berkaitan erat dengan struktur tanah dan kondisi geologi lokal.

Bencana yang semakin terlihat sebagai kenormalan, kegagalan struktur perencanaan yang menempatkan ruang resapan air sebagai lahan pembangunan semata.

Penolakan lahir karena proyek skala besar kerap dilakukan tanpa dialog dan persetujuan yang benar.

Di balik keterlambatan pasokan BBM ramah lingkungan, muncul dugaan bahwa struktur harga pokok penyediaan (HPP) BBM justru menjadi pengunci utama.

Pembakaran sampah plastik berpotensi menghasilkan senyawa berbahaya yang mencemari udara dan produk makanan di sekitarnya.

Riset biodiversitas dan tata kelola Hak Kekayaan Tntelektual (HKI) menjadi fondasi penting dalam melindungi aset bangsa.

Konsesi geothermal mencakup kawasan permukiman, tongkonan, serta ruang hidup masyarakat yang telah dihuni selama puluhan generasi.

Jangka Benah adalah periode waktu memulihkan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu akibat perkebunan kelapa sawit monokultur,

Masyarakat Adat Rantau Kasai menolak tanah ulayat mereka digunakan oleh PT Agrinasi kembali memanaskan konflik agraria di Rokan Hulu.