Piring gantung warisan budaya bernilai tinggi di Papua
Meskipun bukan asli produk lokal Papua, piring gantung memiliki sejarah pajang dari interaksi antara pedagang Tiongkok dan masyarakat Papua.
Artikel
Bahaya mikroplastik mengintai, sampel dari tiga Pulau dekat Jakarta terbukti terkontaminasi
Temuan Media Tour 4.0 oleh AZWI mengungkap pencemaran mikroplastik yang meluas di Kepulauan Seribu, mengancam ekosistem dan masyarakat.
Orang muda menanggapi dampak perubahan iklim yang semakin mendesak
Dari peringkat negara dengan tingkat paparan dan kerentanan perubahan iklim, anak-anak Indonesia termasuk yang paling rentan di dunia.
Temuan mikroplastik di Kepulauan Seribu, ancaman bagi lingkungan dan kesehatan
Temuan mikroplastik di Kepulauan Seribu mencerminkan buruknya pengelolaan sampah, sementara pembakaran tetap berdampak pada kesehatan dan lingkungan.
Pemberantasan mafia tanah harus selaras dengan penyelesaian konflik agraria
KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria. Diperlukan keseriusan memberantas mafia tanah.
Pengesahan Revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan
Proses kilat dan ugal-ugalan UU Minerba mencerminkan rakusnya kepentingan jangka pendek segelintir elit, mengabaikan bencana krisis iklim.
Walhi luncurkan riset dampak PLTU pada lingkungan
Tiga wilayah menjadi lokasi riset dampak PLTU pada kerusakan lingkungan, yakni Paiton, Pacitan, dan Cilacap.
PLN serukan kolaborasi untuk transisi energi di Indonesia
Transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak
Benang kusut, konflik warga Telemow vs perusahaan adik Prabowo
Desa Telemow, Sepaku, PPU, Kaltim, kesulitan setelah PT ITCI Kartika Utama mengklaimnya untuk suaka orangutan dan logistik IKN. Klaim ini disampaikan Kepala OIKN, Bambang Susantono, dengan sebagian saham dimiliki orang dekat Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dampak revisi UU Minerba yang ugal-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia
Revisi UU Minerba yang disahkan pada 18 Februari 2025 di DPR menuai kontroversi. Posesnya cepat serta memungkinkan ormas dan kampus mengelola tambang, dengan potensi dampak negatif bagi lingkungan dan sosial.