Jakarta, Ekuatorial – Hingga tahun ini, Indonesia baru memetakan 16 persen wilayah daratnya pada skala 1:25.000. Sedangkan untuk pemetaan wilayah laut masih nol persen. Lemahnya data informasi geospasial ini memicu berbagai permasalahan di Indonesia, terutama terkait dengan program pembangunan nasional. Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) […]
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Alam dan Mineral DI Yogyakarta, Rani Sjamsinari meminta warga mengosongkan lima desa rawan bencana Gunung Merapi. Yakni Glagah Harjo, Kepuh Harjo, Umbul Harjo, Argosari, dan Wukir Harjo. Relokasi dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70/2014 tentang Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi. This story also appeared […]
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyita 250 jati ilegal beserta truk pengangkutnya dari kawasan hutan tanaman industri Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Kepala Subbidang Pusat Informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Dolfi Kumaseh, mengatakan pengemudi truk tidak mampu memperlihatkan dokumen kayu seperti surat keterangan hasil hutan yang sah. “Adapun, kayu yang […]
Jakarta, Ekuatorial – Amidst Indonesian inauguration in October, green group reminded elected president, Joko Widodo, on his promise for a better forest management during his campaigns. Chalid Muhammad, chair of Society for Community-Based Legal Form and Ecological, known also as HuMa, said that three main issues related to forest management in Indonesia. “First, natural resources […]
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) menyiapkan 10 ribu hektar lahan untuk perkebunan tebu di wilayah Kecamatan Kulisusu Barat, Bonegunu dan sebagian Kulisusu. Lahan tersebut berasal dari kebun masyarakat, Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPL). “Seluruh lokasi yang disiapkan sudah memenuhi syarat, bahkan masyarakat sudah menunggu kapan actionnya,” kata Asisten […]
Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dengan tegas mengatakan akan menggugat Gubernur Aceh Zaini Abdullah karena dianggap tidak menjalankan UU No 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung, kasus lainnya infrastruktur pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi dalam perusakan hutan,” jelasnya. Baca […]
Jakarta, Ekuatorial – Nine ministries and institutions officially declared their support for indigenous people’s recognition and protection, in Jakarta, on Monday (1/9). The National Programme for the Recognition and Protection of Customary Communities through REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) was launched in the present of Indonesia’s Vice President, Boediono. […]
Jakarta, Ekuatorial – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan, kemarin (27/8) meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan. Mekanisme PPH yang dicanangkan akan selesai dalam 5 tahun mendatang, dan akan menghasilkan output peta dengan skala 1 : 50.000 yang memiliki kekuatan hukum […]
Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi proyek percontohan pertama Program Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga atau PPH. Proyek ini diselenggarakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menggandeng Kementrian Kehutanan, BPN dan BIG (Baca: Menggenjot “Supersemar” Kehutanan di Akhir Kabinet. Pada Februari 2014, tim sosialisasi bertemu warga dua desa, […]
Memuat artikel...
