Kriminalisasi terus terjadi, RUU Masyarakat Adat 16 tahun nyangkut di legislatif
Tanpa payung hukum yang kuat dan komprehensif, kehidupan masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan.
Kategori: Perhutanan Sosial
UGM desak rehabilitasi vegetatif dan agroforestri pada hulu DAS yang rusak
Agroforestri tidak sekadar soal menanam pohon, tetapi tentang menata kembali lanskap alam
WALHI Sumut menolak perambahan hutan, mendukung perhutanan sosial
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.
Di balik sertifikasi RSPO, kepastian hak masyarakat Kabupaten Seruyan Terabaikan
Koalisi organisasi masyarakat sipil menemukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Seruyan melanggar HAM.
Masyarakat bermukim di kawasan hutan Jawa Barat mendapatkan kepastian hukum
KLHK terbitkan SK PPTKH 10 Kabupaten di Jawa Barat. Perjuangan rakyat bermukim di kawasan hutan hasilkan kepastian hukum.
Membela warga Kiyura dan Iwaka yang terdampak perkebunan kelapa sawit
Walhi Papua dan Lepemawi mendampingi masyarakat terdampak kelapa sawit di Kiyura dan Iwaka. Perkebunan kelapa sawit merusak lingkungan.
WALHI: Hentikan kriminalisasi petani pemilik lahan Batui
Situasi semakin memanas ketika salah seorang pemilik lahan, Sukrin Enteding, menjadi korban tindakan represif saat mencoba untuk mediasi.
Petani kecil bukan penyebab deforestasi di Indonesia
Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil ini akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola sumber daya alam.
Pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan
Pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat: pelestarian sumber daya alam Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan.
Memuat artikel...
Memuat artikel...