Jakarta, Ekuatorial — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, meresmikan pengoperasian PLTGU Blok II Sengkang dengan kapasitas 180 MW. Bersamaan dengan itu juga diresmikan mulainya pembangunan kilang Mid LNG Sistem Modular PT South Sulawesi LNG. “Saat ini daya yang tersedia untuk Sulsel lebih dari 1.100 MW dengan pemakaian sekitar 800 MW, jadi masih ada surplus […]
Category: Jawa
Kenaikan Suhu Permukaan Bumi ancam Spesies yang Ada
Jakarta, Ekuatorial – Kenaikan suhu atmosfer karena tingginya konsentrasi gas rumah kaca – GRK dirasakan semua mahluk hidup. Beberapa jenis spesies hewan bahkan amat sensitif. Penelitian yang dilakuka para ahli dari International Union for Concervation of Nature – IUCN yang meneliti semua jenis unggas,ampibi, dan terumbu karang di perairan tropis dengan total 16.857 spesies diteliti […]
Diduga Ada Mafia Pengadaan dan Perdagangan BBM di Dalam Negeri
Jakarta, Ekuatorial – Terkait tingginya harga bahan bakar minyak – BBM di dalam negeri, Badan Pemeriksa Keuangan – BPK diminta untuk mengaudit pengadaan dan produksinya. Membengkaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara – APBN juga tidak lepas dari semakin besarnya volume impor minyak ke dalam negeri. Hal ini merupakan letak kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan bisnis minyak an […]
Penunjukan Kontraktor proyek EOR Butuh Payung Hukum
Jakarta, Ekuatorial – Rencana Pertamina untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak di seluruh ladang minyak dan gas milik anak usahanya, PT Pertamina EP melalui mekanisme pengurasan tahap lanjutan alias enchanced oil recovery – EOR dengan menunjuk langsung kontraktor proyek butuh payung hukum dari Pemerintah berupa Peraturan Presiden – Perpres. Demikian hasil kesimpulan rapat yang diikuti Pertamina, […]
Jatam: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Ditopang Kekerasan
Jaringan Advokasi Tambang-Jatam Sulteng menyebut basis utama pertumbuhan ekonomi sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan dari konflik perebutan ruang antara rakyat dan kapitalis industri. Pemerintah Kabupaten disebut sebagai aktor yang mengobral izin. Hal itu dinyatakan Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulawesi Tengah, seperti rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, […]
Kemenhut Dianggap Lakukan Mal-Administratif
“Kementerian Kehutanan telah melakukan mal administratif dalam proses perizinan yang diperuntukkan untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa,” demikian Azlaini Agus SH, MH, wakil ketua Ombudsman menyampaikan dalam temu nasional hutan kemasyarakatan dan hutan desa, yang diselenggarakan oleh Kemitraan di Manggala Wanabakti. Mal administratif ini ditegaskan oleh salah satu peserta temu nasional dari Sulawesi Tenggara, […]
INDONESIA TOLAK TARGET PENURUNAN EMISI SUKARELANYA DIVERIFIKASI
Indonesia menolak bila target penurunan emisi sukarela sebesar 26 persen yang dibiayai sendiri lewat dana APBN/APBD diaudit oleh konsultan asing karena itu mengganggu kedaulatan negara. Indo KOPENHAGEN (RP) – Delegasi Indonesia menyatakan menolak keinginan negara maju yang memasukan target penurunan emisi sukarela dari negara-negara berkembang diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, […]
INI ALASAN LAPINDO BRANTAS RAIH PROPER 2012!
SIEJ-Jakarta, pertanyaan besar bergelayut di kepala para hadirin di acara penyerahan penghargaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Periode 2011-2012, ketika nama PT. Lapindo Brantas Inc disebutkan sebagai salah satu peraih peringkat hijau yang memiliki kriteria penilian aspek lebih dari yang dipersyaratkan atau beyond compliance. “Sudah parah ya, Kementerian Lingkungan Hidup kita tidak peka lagi […]
Sekali Masuk Sulit Dijerat
Mencegah peredaran limbah berbahaya sudah sulit, apalagi menindak pelaku perdagangan ilegal limbahnya. Sekali limbah masuk, tak mudah menjerat penyelundupnya. Hal itu diakui ahli hukum lingkungan dari International Center for Environmental Law (ICEL), Mas Achmad Santosa. Menurut dia, kesulitan menindak pelaku penyelundupan limbah berbahaya terjadi karena lemahnya aturan pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang (UU) […]
Jepang Tetap Tolak Komitmen Kedua Protokol Kyoto
Jepang kukuh tak ikut komitmen kedua Protokol Kyoto, 2013-2015 dan memilih tindakan sukarela. Mendesak Amerika dan Cina untuk terlibat aktif. SIEJ, Doha. Menteri Urusan lingkungan Hidup Global Jepang Masahiro Horie mengatakan kepada jurnalis, bahwa penolakan negaranya untuk sebuah perjanjian perubahan iklim yang mengikat, adalah bagian dari taktik untuk menekan Cina dan Amerika ikut serta dalam […]