Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Tag: Badan Pengelola REDD+

24 artikel
Februari 10, 2015

Kalteng Tetap Jalankan Program REDD+

Palangka Raya, Ekuatorial – Pembubaran Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pusat tidak berpengaruh terhadap program yang menjadikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai pilot project program ini. “Program-program REDD+ di Kalteng tetap berjalan seperti biasa, walaupun badan pengelolaannya itu bubar […]
Januari 29, 2015

Peleburan Badan REDD+ Menafikan Perjanjian Indonesia – Norwegia

Jakarta, Ekuatorial – Peleburan REDD+ Indonesia ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Norwegia yang dibuat tahun 2010. Demikian diungkapkan Heru Prasetyo, sekarang mantan kepala badan REDD+, Jakarta, Kamis (29/1). Dalam perjanjian yang disebut Letter of Intent (LoI) bernilai 1 miliar dolar AS itu, telah disebut adanya persyaratan […]
Januari 9, 2015

BP REDD+ Bantah Dilebur ke KLHK

Jakarta, Ekuatorial – Menanggapi isu peleburan BP REDD+ ke dalam Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Heru Prasetyo selaku Kepala BP REDD+ pada Jumat (9/1) mengatakan isu tersebut tidak benar. Adapun ia menjelaskan bahwa ia benar telah bertemu dengan Ibu Menteri KLHK, Siti Nurbaya untuk membahas beberapa hal penting terkait […]
Desember 9, 2014

Negosiasi REDD+ Terhambat Jaring Pengaman

Ekuatorial, Lima – Kegagalan untuk menyepakati isu jaring pengaman (safeguards) dalam negosiasi REDD+ berpotensi terabaikannya hak-hak masyarakat yang kehidupannya tergantung hutan. Jaring pengaman dalam REDD+ adalah pendekatan atau tata cara yang menjamin bahwa aktivitas REDD+ tidak merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Pendekatan ini dirumuskan dan disepakati dalam COP16 di Cancun, Mexico. Jaring pengaman dalam REDD+ […]
November 24, 2014

Indonesia Masukkan Data REDD+ ke Perundingan Internasional

Jakarta, Ekuatorial – Dari lima kegiatan utama pengurangan emisi di Indonesia, baru dua kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam dokumen tingkat emisi rujukan Indonesia untuk perundingan COP 20 di Peru. Heru Prasetyo, Kepala Badan Reduksi Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Plus Indonesia (REDD+), mengatakan hal tersebut karena mempertimbangkan ketersediaan data dan prasyarat data yang digunakan […]
September 25, 2014

President Yudhoyono called for international cooperation to combat climate change

Jakarta, Ekuatorial – Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono, called on multilateral cooperation among countries to tackle climate change issues on his official speech at the United Nations Climate Summit 2014, in New York, Tuesday (23/9). “On multilateral cooperation, I believe that we need to redouble our efforts to conclude a new legally binding agreement for […]
September 16, 2014

Ketidakpastian Wilayah Rusak Tata Kelola Hutan

Jakarta, Ekuatorial – Perbaikan tata kelola hutan tak akan tercapai bila masalah ketidakpastian wilayah terus terjadi. Demikian diungkapkan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, Senin (15/9) di Jakarta. “Ketidakpastian batas wilayah mengakibatkan inefisiensi alokasi anggaran,” kata Kuntoro. Ia menjelaskan dengan batas wilayah yang jelas suatu daerah dapat dapat mengoptimalkan […]
September 10, 2014

Taman Nasional Sebangau Terancam Kebakaran Hutan

Palangka Raya, Ekuatorial – Kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) yang menjadi andalan provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam upaya mengurangi karbon, terancam kembali terbakar. Lokasi kebakaran teridentifikasi berada dekat sungai Sebangau, yang banyak terdapat rumput dan semak belukar kering. Sudi (63), seorang warga setempat mengatakan areal yang terbakar itu cukup dekat dengan permukiman warga. Kebakaran terjadi […]
September 9, 2014

Data Geospasial Indonesia Tak Akurat

Jakarta, Ekuatorial – Hingga tahun ini, Indonesia baru memetakan 16 persen wilayah daratnya pada skala 1:25.000. Sedangkan untuk pemetaan wilayah laut masih nol persen. Lemahnya data informasi geospasial ini memicu berbagai permasalahan di Indonesia, terutama terkait dengan program pembangunan nasional. Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) […]
September 1, 2014

Nine Indonesian Ministries declared support for indigenous people through REDD+

Jakarta, Ekuatorial – Nine ministries and institutions officially declared their support for indigenous people’s recognition and protection, in Jakarta, on Monday (1/9). The National Programme for the Recognition and Protection of Customary Communities through REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) was launched in the present of Indonesia’s Vice President, Boediono. […]

Memuat artikel...