Jakarta – Menanggapai pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan yang akan mengkaji ulang keberadaan Greenpeace yang dinilai kerap mengeluarkan data palsu dlam melakukan kampanye kerusakan hutan di di Indonesia, Juru Kampanye Hutan Asia Tenggara Greenpeace, Yuyun Indriadi, mengatakan bahwa Greenpeace telah menyatakan kebenaran.
Dikatakan Yuyun, bahwa dikaji ulang atau tidaknya keberadaan Greenpeace di Indonesia, sepenuhnya adalah hak Menteri Kehutanan. Meski demikian, Greenpeace nantinya juga akan membicarakan terlebioh dahulu persoalan tersebut dalam rapat internal Greenpeace.
“Di kaji atau tidak keberadaan kami di Indonesia adalah sepenuhnya hak Pak Menteri. Namun, kami akan tetap membicarakan persoalan ini dalam rapat internal nantinya,” ujar Yuyun saat dihubungi SIEJ melalui selulernya di Jakarta (12/12/2010).
Sebelumnya Menteri Kehutanan menyatakan akan mengkaji ulang keberadaan Greenpeace di Indonesia. Karena Greenpeace dinilai sering menggunakan data palsu. Bahkan Menhut juga tidak menampik, bahwa Greenpeace sering berseberangan pendapat dengan pemerintah seperti untuk memperbaiki kerusakan hutan di Indonesia yang dinilai Menhut tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari.
“Jika ada kerusakan hutan di Indonesi, LSM sebagai lembaga kontrol sosial di luar pemerintah seharusnya memberikan masukan dan bersama-sama memperbaiki, bukan malah menjelek-jelekkan Indonesia di mata internasional,” kata Zulkifli kepada wartawan usai membuka Seminar “Quo Vadis Hutan Indonesia?, Pembanguan Perubahan Iklim” yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HAIPB), di Jakarta, Kamis (9/12/2010).
Selain Menhut, anggota Komisi IV DPR-RI, Viva Yoga, yang juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut juga meragukan independensi Greenpeace. Apalagi dalam seminar tersebut, Greenpeace yang diwakili Yuyun Indriati menolak melakukan debat terbuka dengan kedua profesor IPB.
“Greenpeace justru menolak melakukan klarifikasi terkait penelitian profesor IPB. Padahal, ini waktu yang tepat,” katanya usai seminar.
Yuyun menambahkan, sejauh ini Greenpeace tetap menanggapi secara baik pernyataan Menhut tersebut. Sebab dia meyakini apa yang telah dikampanyekan oleh Greenpeace selama ini adalah selalu disampaikan pada pemerintah dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, imbuhnya, semua publikasi Greenpeace, telah disiapkan untuk laporan. “Apa yang kami sampaikan adalah hasil investigasi kami,” ujarnya.
Menurut dia, pernyataan Menhut tersebut mungkin di dasari oleh persoalan antara Greenpecae dan Sinar Mas. Namun, tambah Yuyun, persoalan tersebut dianggap telah selesai setelah PT Unilever mengutus tim verifikasi (BSI) untuk melakukan verifikasi. “Aturannya itu telah selesai, dan tak perlu diperpanjang lagi,” ucapnya.
