Sebuah penelitian terbaru yang dikoordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup-KLH menunjukkan, dampak perubahan iklim di Provinsi Sumatera Selatan telah menyebabkan risiko berkurangnya lahan pesisir disertai pergeseran fungsinya, juga ancaman ketersediaan air tawar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan intrusi air laut yang semakin jauh masuk ke daratan, bahkan proyeksinya pada tahun 2030 akan mencapai Palembang.
Penelitian yang dilakukan pada 2010-2011 dan disosialisasikan akhir Mei lalu itu menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mempunyai tingkat keterpaparan tinggi terhadap perubahan iklim, khususnya bahaya penggenangan pesisir yang disebabkan oleh kombinasi kenaikan muka air laut, gelombang badai, dan fenomena La-Nina pada saat air pasang maksimum. “Penggenangan pesisir ini mengakibatkan banyak dampak turunan. Isu yang diperhatikan adalah berkurangnya lahan atau daratan serta perubahan fungsi lahan akibat intrusi air laut,” ujar anggota tim peneliti dan dosen oseanografi Institut Teknologi Bandung (ITB) Hamzah Latief.
Dampak pemanasan global di Sumatera Selatan dapat ditengarai dengan adanya tren kenaikan suhu udara sepanjang 25 tahun terakhir sebesar 0,31 °C di sekitar Palembang dan 0,67 °C secara rata-rata di seluruh Sumatera Selatan dengan mengabaikan faktor lokal dan iklim regional. Berdasarkan model IPCC, secara umum tren kenaikan temperatur yang ada saat ini digambarkan akan terus berlangsung dan setidaknya meningkat rata-rata sekitar 1 °C hingga tahun 2030-an dibandingkan dekade 1990-an. Sedangkan, tren kenaikan suhu permukaan laut di sekitar pantai timur Sumatera Selatan berkisar 0,02 °C per tahun yang setara dengan nilai rata-rata di seluruh perairan Indonesia.
Laju kenaikan muka air laut di Sumatera Selatan berdasarkan altimeter, model dan data pasang surut diperkirakan 0,5-0,7 cm pertahun. Proyeksi kenaikan muka air laut pada 2030 sebesar 13.5 ± 6.15 cm relatif terhadap level muka air laut pada tahun 2000. Kejadian ekstrem juga berpengaruh terhadap kenaikan muka air laut, seperti terjadinya fenomena La-Nina yang dapat menimbulkan kenaikan sebesar 15 cm. Fenomena La-Nina diprediksi semakin panjang dan sering terjadi di masa depan. Selain menaikkan level muka air laut, La-Nina juga mengakibatkan makin tingginya gelombang laut. Menurut catatan satelit altimeter, gelombang tinggi yang pernah terjadi sekitar 2,5 meter pada tahun 2000, 2001 dan 2007 diperkirakan disebabkan oleh menguatnya La-Nina dan El-Nino.
Walaupun hanya dua kabupaten yang berbatasan dengan laut, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin, namun bahaya penggenangan pesisir hingga 2030 dapat mencapai enam kabupaten/kota, yaitu Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, dan Palembang. Di antara wilayah-wilayah itu, Palembang dan sekitarnya memiliki risiko sangat tinggi terhadap penggenangan pesisir. Hal itu karena kombinasi faktor-faktor kerentanan seperti rendahnya muka tanah terhadap muka air laut rata-rata, landainya kemiringan topografi, lahan yang banyak digunakan untuk permukiman dan industri, populasi penduduk terbesar, serta adanya infrastruktur vital.
Penggenangan pesisir tersebut, selain mengancam berkurangnya lahan di pesisir, juga menyebabkan semakin jauhnya intrusi air laut ke dalam daratan. Intrusi ini memunculkan masalah baru, mulai dari bergesernya fungsi lahan hingga ancaman ketersediaan air tawar. Peta berikut menunjukkan proyeksi penggenangan air laut pada 2030 dan ancaman ketersediaan air di Sumatera Selatan.
Salah satu sektor lahan yang paling terdampak penggenangan dan intrusi air laut adalah lahan pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Produktivitas tanaman bisa turun terkait perubahan suhu udara dan curah hujan, sedangkan naiknya permukaan laut menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian. Lahan pertanian di Sumatera Selatan yang memiliki risiko sangat tinggi terhadap perubahan iklim adalah di wilayah Banyuasin dan OKI untuk padi lahan basah, serta Muara Enim untuk padi lahan kering.
Selain dampak langsung pada sektor pertanian, Hamzah Latief memberikan contoh dampak turunan bagaimana penggenangan dan intrusi air laut memicu konflik antara manusia dan satwa liar. “Dengan naiknya muka air laut, ada lokasi yang tadinya banyak melintas kijang dan satwa liar lain kemudian kini tak bisa melintas lagi. Mereka masuk ke daerah lebih dalam. Itu diikuti oleh harimau, sehingga makin dekat dengan manusia dan memicu konflik,” papar Hamzah. Ia juga menerangkan makin banyaknya buaya muara yang bertemu dengan manusia karena intrusi air laut yang makin jauh masuk ke perairan di daratan.
Data dasar yang didapatkan pada penelitian kemudian digunakan untuk penilaian bencana banjir dan dihampar di atas peta kerentanan untuk menghasilkan peta risiko. Berdasarkan peta risiko tersebut, beberapa opsi adaptasi di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: kanalisasi, polder, kolam retensi (retention pond), dan pengukuran infiltrasi untuk daerah rendah; cekungan penahan (detention basin) dan konstruksi dam untuk daerah menengah; reforestasi untuk daerah tinggi. Opsi adaptasi di atas kemudian diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Sub Bidang Adaptasi Perubahan Iklim KLH, Koko Wijanarko, yang juga menjadi tim penelitian menyatakan bahwa kajian yang dilakukan telah menjadi bahan acuan saat proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-RPJMD Sumatera Selatan berlangsung. “Tim ahli dalam kajian dilibatkan terus oleh pemda Sumsel untuk mengawal proses tersebut. Pemda Sumsel masih terus mendorong dan mendetailkan program untuk dapat diimplementasi di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya. Ratih Rimayanti
