Jakarta, Ekuatorial – Pemerintah perlu bertindak cepat dalam melakukan upaya adaptasi untuk pengurangan risiko bencana. Dody Sukadri, Penasihat Pembangunan Rendah Karbon Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengatakan upaya itu harus segera dilakukan, mengingat tren intensitas bencana akibat perubahan iklim yang meningkat setiap tahunnya.

Ia mengatakan, sekitar 75 hingga 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia, terjadi akibat dari efek perubahan iklim. “Dampaknya ada dua, yaitu dampak langsung berupa banjir, kekeringan, longsor, dan kenaikan muka air laut. Sementara dampak tidak langsung misalnya kerusakan infrastruktur, produktivitas menurun, dan peningkatan penyakit,” jelasnya dalam diskusi mengenai Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana, di Jakarta, Selasa (25/11).

Ia juga mengatakan, bahwa saat ini dana global masih terfokus dalam upaya mitigasi dibandingkan dengan adaptasi. Ia menyebutkan, untuk upaya mitigasi dana global mengalokasikan hingga 95 persen, sedangkan hanya lima persen saja untuk dana adaptasi. Hal ini menurutnya harus dilakukan penyeimbangan, karena upaya adaptasi juga tidak kalah penting dalam peningkatan ketahanan terhadap bencana.

Berdasarkan data dari World Disaster Report, kerugian global akibat bencana terus meningkat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1950 hingga kini, terjadi peningkatan nilai kerugian akibat bencana, mencapai 14 kali lipat dengan nilai kerugian ditaksir US$ 50 – 100 juta. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi US$ 300 juta per tahun pada tahun 2020.

Ari Mochamad, Sekertaris Pokja Adaptasi DNPI juga mengatakan upaya adaptasi merupakan hal mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah. Ia menyebutkan, terjadi peningkatan angka kematian sebesar 95 persen pada negara-negara berkembang, akibat bencana yang terjadi dalam 20 tahun terakhir.

Oleh karenanya, Ia mengatakan perlu segera dibuat aksi strategis untuk mengurangi kerugian akibat bencana secara signifikan. “Dari banyak riset dikatakan bahwa dari tiap satu dolar yang digunakan untuk upaya adaptasi, maka itu akan mampu mengamankan sebanyak tujuh dolar untuk proses pemulihan paska bencana. Yang terpenting dalam pengurangan dampak bencana yaitu menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki aksi-aksi dalam pengurangan risiko bencana. Namun, ia menilai banyak upaya program adaptasi yang tidak dilengkapi dengan kerangka yang utuh. Hal itu justru akan berisiko lebih besar menuai kegagalan program. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memastikan apakah program-program adaptasi yang akan dilakukan sudah tepat.

Untuk itu ia mengatakan ada dua elemen penting dalam upaya adaptasi perubahan iklim. “Yang pertama yaitu pendekatan struktural pemerintah, dan kedua yaitu non-struktural misalnya sosial, perilaku, nilai-nilai, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain itu ia juga mengatakan perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Dikatakan olehnya, faktor kemiskinan dan pengetahuan masyarakat perlu didongkrak untuk meningkatkan ketahanannya terhadap ancaman bencana.

“Terakhir perubahan iklim bukan masalah lingkungan hidup semata, tapi juga ekonomi, sosial dan bidang lainnya. Oleh karena itu perlu semua pihak dari berbagai sektor untuk berkontribusi untuk pengurangan risiko bencana,” tukasnya. Januar Hakam

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.