Kajian Greenpeace Indonesia dan RDI menunjukkan, rencana DKI Jakarta untuk mencapai transportasi nol emisi pada tahun 2050 tidak dapat tercapai.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memiliki transportasi nol emisi pada tahun 2050 tidak dapat tercapai, bahkan dengan rangkaian kebijakan dan program yang ada. Demikian kesimpulan laporan bertajuk “Transformasi Transportasi Jakarta: Mengkaji Ulang Target Emisi Nol Sektor Transportasi Tahun 2050” dari Greenpeace Indonesia dan Resilience Development Initiative (RDI) yang dirilis di Goethe Institute, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Terdapat empat skenario yang dieksplorasi sebelum mencapai kesimpulan di atas. Pada skenario pertama, mereka menerapkan pendekatan tanpa intervensi atau business as usual. Seturut situasi ini, emisi di DKI Jakarta akan mencapai dua kali lipat dari emisi saat ini yang berkisar di angka 46 juta ton CO₂e. Penyumbang emisi terbesar disebut datang dari mobil (36%) dan sepeda motor (47%).

Skenario kedua, intervensi program kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat, yang diperkirakan dapat mengurangi emisi sebesar 4,5 juta ton CO₂e dibandingkan emisi pada tahun 2020. Pengurangan ini terjadi karena adanya peningkatan teknologi, perubahan perilaku masyarakat ke transportasi publik yang lebih banyak, serta penggunaan jalan kaki atau sepeda untuk jarak dekat.

“Pengurangan emisi juga dicapai melalui transisi energi terbarukan pada penggunaan kendaraan listrik sesuai dengan target bauran energi di tahun 2030,” tulis laporan itu.

Ketiga, skenario elektrifikasi dan penggunaan energi terbarukan. Skenario ini disebut menggunakan strategi pengurangan emisi yang lebih tinggi dibanding dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Hasilnya, elektrifikasi dan penggunaan energi terbarukan akan mengurangi emisi sebesar 10 juta ton CO₂e dibandingkan dengan emisi tahun 2020. Dengan catatan adanya pengurangan kendaraan pribadi dan penambahan penumpang transportasi publik sebesar 1,8 hingga 2 juta penumpang per harinya, dengan persentase bauran energi sebesar 31%. Ditambah lagi, elektrifikasi kendaraan pada tahun 2050 telah mencapai atau mendekati 100%.

Keempat, skenario menuju bebas emisi (net zero emissions) akan menghasilkan emisi sebesar 2,6 juta ton CO₂e atau jumlah paling kecil di antara skenario lain. Kondisi ini dapat dicapai dengan transformasi perilaku masyarakat yang massif, dengan pengurangan jumlah mobil 2,5 juta unit dan sepeda motor 12,5 juta unit di tahun 2050. Kemudian, mengandalkan energi terbarukan yang mencapai 100% untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik.

Kajian Greenpeace Indonesia dan RDI menunjukkan, rencana DKI Jakarta untuk memiliki transportasi nol emisi pada tahun 2050 tidak dapat tercapai bahkan dengan rangkaian kebijakan dan program yang ada. Pengurangan emisi maksimal dapat dicapai pada tahun 2050 adalah sebesar 88,5% atau 20,2 juta ton CO₂e lebih sedikit dibandingkan emisi saat ini.

“Salah satu kesimpulan dari studi ini adalah berpindah dari kendaraan pribadi kepada transportasi publik-massal. Serta, menekankan pemanfaatan energi terbarukan,” kata Elisabeth Rianawati, Senior Researcher Fellow RDI ketika merilis laporan itu.

Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia menyebut, transportasi publik-massal berbasis listrik perlu diperkuat karena mustahil mencapai target net zero emission hanya dengan mengganti 20 juta kendaraan berbahan bakar minyak dengan 20 juta kendaraan listrik. Di samping itu, pemerintah perlu mempercepat dan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, dengan sistem desentralisasi.

“Rumah-rumah melistriki kendaraannya sendiri. Pada skala yang lebih massif kita perlu pembangkit listrik tenaga surya pada fasilitas publik yang massif juga. Dan itu yang seharusnya melistrik transportasi publik massalnya,” kata Leonard ketika diwawancarai Ekuatorial di Goethe Institute, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Melalui laporan itu, mereka menyerukan:

1. Perlunya peningkatan aksi dari semua pihak untuk mengubah kebiasaan dan perilaku berkendara yang semakin rendah karbon.
2. Perlu pengurangan kendaraan pribadi dan perubahan perilaku berkendara ke transportasi publik.
3. Penyedia jasa layanan transportasi publik harus memperluas cakupan pelayanan, sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan tanpa harus berpindah moda transportasi.
4. Penyediaan maupun peningkatan kualitas infrastuktur aktivitas jalan kaki sebagai moda last mile.
5. Pembangkit listrik, khususnya PLTU di sekitar DKI Jakarta, perlu mulai diberhentikan dan ditransisikan kepada energi terbarukan di tahun 2030 dan 2036 sesuai dengan peta jalan yang dirancang oleh pemerintah pusat.

Yayat Sudrajat, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerangkan, Pemerintah DKI Jakarta telah mengubah pendekatan dari pembangunan sarana dan prasarana, pada pembatasan pergerakan. Dia menyebut pendekatan itu sebagai Transit Oriented Development (TOD).

Pembatasan pergerakan itu diterapkan melalui sejumlah strategi di antaranya mengedepankan pejalan kaki, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, serta membatasi pergerakan kendaraan pribadi.

Di sektor transportasi publik, ujar Yayat, Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya mengintegrasikan sarana dan prasarana tetapi juga tarif angkutan yang disebut lebih murah ketimbang penggunaan kendaraan pribadi. Pembatasan pergerakan itu tetap akan dilakukan bahkan ketika program kendaraan listrik terealisasi di Indonesia.

“Kalau tidak dibatasi mungkin polusinya tidak ada tapi kemacetannya tetap ada,” tambahnya.

Oswar Mungkasa, Perencana Ahli Utama Bappenas RI mengatakan, pembatasan pergerakan dapat tercapai jika terdapat kolaborasi dan kerja sama antara Pemda DKI, PT KAI, Trans Jakara dan MRT untuk memperluas jaringan. Kerja sama juga perlu dibuat dengan pemerintah kabupaten atau kota di sekitar Jakarta. Sebab, kata Oswar, tiap harinya sebanyak 1,7 juta orang datang dan pergi ke Ibu Kota negara ini.