Dalam suasana pandemi Covid-19, ada sebagian orang yang ternyata memiliki keinginan untuk tetap beraktivitas keluar rumah. Ketika pemerintah Indonesia menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berubah menjadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wulan — bukan nama sebenarnya — ingin melancong ke Auckland, Selandia Baru.
“Ingin ya, ke NZ (New Zealand) lagi deh! Tapi kapan yaa?!” cetus Wulan tahun 2021 lalu, di grup WhatsApp (WA) kecil beranggotakan para penyandang autoimun, atau akrab dikenal orang dengan autoimun (ODAI).
Perempuan berusia 59 tahun ini merupakan penyandang autoimun jenis Sjogren’s (dibaca Show-grins) Syndrome atau Sindrom Sjogren (SS). Mengutip situs Mayo Clinic, Sindrom Sjogren adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang diidentifikasi oleh dua gejala paling umum yaitu mata kering dan mulut kering.
Pada Sindrom Sjogren, selaput lendir dan kelenjar yang mengeluarkan kelembapan pada mata dan mulut, biasanya terpengaruh lebih dahulu yang kemudian mengakibatkan penurunan produksi airmata dan air liur.
Selama di Auckland gue sehat. Dari nggak bisa lompat jadi bisa lompat, aerobik, handstand, naik turun tangga tanpa dengkul sakit, dan lain-lain. Bisa jogging, sehat, no keluhan. Tapi ini setelah beberapa hari di Auckland-lah, nggak langsung.
Wulan
Wulan mengucapkan keinginan tersebut lantaran dia pernah merasakan ‘terkunci’ di Auckland selama pandemi merebak awal tahun 2020. Pada 2 Maret 2020, Wulan berangkat ke Auckland untuk berlibur ke rumah keponakan. Pada saat yang sama, Indonesia justru mengumumkan temuan pertama kasus Covid-19 yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Spontan, selama dua pekan berikutnya, pemerintah menutup semua penerbangan ke dalam dan keluar Indonesia. Tidak ada juga akses penerbangan dari dalam atau keluar negeri.
Selama proses karantina, Wulan rajin untuk mengecek perkembangan kasus penularan Covid-19. Dia terus meninjau laman Traveloka, salah satu aplikasi perjalanan, untuk bisa menemukan jalan kembali ke Indonesia.
Tak menyerah, Wulan juga mencoba menghubungi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Selandia Baru, sekadar untuk mendapatkan informasi keberangkatan menuju Indonesia.
Tak ada umpan balik dari semua usaha tersebut, alhasil Wulan harus tinggal di Auckland selama 3,5 bulan. Padahal dia sudah berencana pulang pada 31 Maret 2020. Mau tak mau, Wulan menunda kepulangan dan menjalani lockdown di luar negeri.
Uniknya, selama proses penantian tersebut, Wulan merasakan kondisi fisiknya lebih baik saat di Auckland dibandingkan selama di Indonesia. Pasalnya, selama di Auckland, Wulan tidak pernah mengalami flare alias kekambuhan dalam kamus autoimun.
“Selama di Auckland gue sehat. Dari nggak bisa lompat jadi bisa lompat, aerobik, handstand, naik turun tangga tanpa dengkul sakit, dan lain-lain. Bisa jogging, sehat, no keluhan. Tapi ini setelah beberapa hari di Auckland-lah, nggak langsung,” kenang Wulan.
Padahal selama tinggal di Auckland, pola makan Wulan masih sama dan tidak menerapkan diet tertentu seperti dilakukan saat tinggal di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, guna mengendalikan penyakit autoimunnya.
Wulan meyakini, kondisi tubuhnya yang prima selama di negeri orang disebabkan oleh lingkungan yang baik, khususnya kualitas udara di Auckland yang bersih. “Ada debu tapi sedikit sekali,” imbuhnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sebagai orang yang alergi pada debu, Wulan memiliki kepekaan ekstra terhadap kualitas udara. “Gue kan saat tes terakhir ya debu. Waktu kecil juga sudah dites (hasilnya) alergi debu”, kata Wulan. Ia yakin ketika di Auckland, kondisi tubuh yang fit lantaran udara bersih mendukung stabilitas autoimunnya.

Barulah pada awal Juli 2020, Wulan bisa kembali ke Indonesia dan dalam kondisi sehat. Tidak ada kekambuhan autoimun. Sayang, kondisi tersebut tak bertahan lama.
Pada September 2020 Wulan mengaku mulai merasakan kekambuhan lagi. “Keluhan (bulan) September ya biasa, sakit sendi tapi didiemin aja. Kan sudah biasa”, cetusnya. Ternyata dalam perkembangannya, keluhan autoimun bertambah derajat dan manifestinya.
Kaki Wulan mengalami bengkak yang menghambat aktivitas sehari-hari. Meskipun kini sudah mulai berkurang, masih muncul keluhan lain dari kondisi autoimunnya, dan mengharuskan Wulan harus rutin kontrol ke beberapa poli di sebuah rumah sakit pemerintah yang berlokasi di Jakarta Pusat.
***
Serupa tapi tak sama, Jodi, warga Ciledug, Tangerang, adalah penyandang autoimun jenis Myasthenia Gravis (MG). Masih dikutip dari Mayo Clinic, penyakit Myasthenia Gravis (MG) adalah penyakit kekebalan tubuh yang mengganggu saraf dan otot, ditandai dengan kelemahan dan kelelahan yang cepat pada salah satu otot penyandangnya.
Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan Myasthenia Gravis, tetapi pengobatan dapat membantu meringankan tanda dan gejala, seperti kelemahan otot lengan atau kaki, penglihatan ganda, kelopak mata terkulai, dan kesulitan berbicara, mengunyah, menelan, dan bernapas.
Jodi yang berprofesi sebagai wiraswasta ini menyandang autoimun MG sejak tahun 1995. Awal tahun 2020, Jodi memutuskan pindah ke Bali dan memboyong semua anggota keluarga. Pindah domisili pun tak menghentikan Jodi menjalankan usaha. “Enak tenang, nggak ada polusi politik”, jawabnya kepada Prohealth.id, (10/1/2023) ketika ditanya alasan hijrah ke Pulau Dewata.
Pilihan Jodi pindah ke Bali memberi efek positif pada kesehatan autoimunnya. Sejak tinggal di Bali, Jodi merasakan kesehatan perutnya membaik. Pria berkepala enam itu, kini tak lagi sering bolak-balik instalasi gawat darurat (IGD) akibat kekambuhan penyakit maag.
Sebaliknya, saat tinggal di Ciledug, kondisi autoimunnya cukup parah sehingga membuat Jodi sulit beraktivitas secara normal dan optimal. “Di Bali jauh lebih sehat, bisa karena polusi, bisa karena stres-nya hilang”, tuturnya.
Awalnya, Jodi memang tak sepenuhnya yakin bahwa tingkat polusi udara berpengaruh pada kondisi autoimunnya. Dia beralasan bukan hanya Jakarta yang memiliki pencemaran udara, beberapa wilayah lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ia bahkan yakin, Bali juga mengalami pencemaran udara.
Bedanya, polusi di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor dan juga kegiatan industri, sementara di Bali, kontributor polusi udara hanya bersumber dari kendaraan bermotor. Sehingga, kuantitas polusi di Bali tak sebesar di Jakarta.
Namun, perubahan nyata secara fisik yang Jodi alami membuatnya yakin bahwa udara bersih menunjang kesehatan dirinya. “Stabil cenderung membaik autoimunnya,” ucapnya.
“Kan aku orangnya nggak mau stres, makanya di Bali lebih enjoy. Auranya Bagus. Penduduk cenderung lebih baik dan ketemu orang berlibur auranya bagus. Kalau Jakarta kan ketemu orang stres, cemberut, marah, iri, dan lain-lain”, jelasnya.
Secara keseluruhan, paparan jangka panjang terhadap masing-masing partikulat secara berlebihan dikaitkan dengan risiko 12 persen, dan 13 persen lebih tinggi untuk mengidap penyakit autoimun.
dr. Erlina Burhan
Wulan dan Jodi keduanya adalah penyandang penyakit autoimun dengan perbedaan pada jenis dan manifesti yang terkena. Namun secara umum, autoimun adalah penyakit yang berhubungan dengan masalah sistem kekebalan tubuh.
Lebih lanjut, dikutip dari The National Institute of Environmental Health Science, sistem kekebalan tubuh yang sehat melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Namun, jika sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik, ia secara keliru menyerang sel, jaringan, dan organ yang sehat.
Maka, penyakit ini disebut penyakit autoimun karena serangan tersebut dapat menyerang bagian tubuh manapun, melemahkan fungsi tubuh, dan bahkan mematikan. Sampai saat ini penyebab dari penyakit autoimun masih merupakan tanda tanya. Akan tetapi, beberapa sumber menyebutkan faktor lingkungan, khususnya polusi udara turut mempengaruhi.
Sedangkan terkait jenis-jenisnya, masih dikutip dari sumber yang sama, para ilmuwan menyebut ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Bahkan, jumlah ini diprediksi masih terus bertambah. Beberapa penyakit autoimun telah umum diketahui seperti diabetes tipe 1, lupus (SLE), dan rheumatoid arthritis (RA). Sisanya terbilang masih jarang ditemukan dan sulit didiagnosis.
Kesulitan menemukan diagnosis yang tepat menjadikan seorang pasien mungkin menderita sakit bertahun-tahun sebelum mendapatkan diagnosis yang tepat. Sebagian besar dari penyakit autoimun ini tidak ada obatnya. Beberapa bahkan membutuhkan pengobatan seumur hidup untuk meredakan gejala dan mengendalikannya.
Lemahnya riset autoimun di Indonesia
Apakah benar polusi udara dapat memicu munculnya atau kekambuhan penyakit autoimun? Salah satu pakar penyakit paru di Indonesia, Dr. dr. Erlina Burhan memastikan bahwa polusi udara memicu autoimun.
“Ya, paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun pada manusia”, jawab Erlina dalam wawancara tertulis kepada Prohealth pada Januari 2023. Meski begitu, Erlina menegaskan, kondisi tersebut mungkin terjadi dengan paparan polusi udara yang terjadi dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa penelitian dari University of Verona, Italia, menemukan paparan terhadap polutan udara tingkat tinggi dalam jangka panjang memiliki meningkatkan risiko penyakit. Sebut saja; Rheumatoid Arhritis (RA) sekitar 40 persen lebih tinggi, risiko penyakit radang usus seperti Chron’s dan Colitis Ulcerative 20 persen lebih tinggi, dan 15 persen lebih tinggi risiko penyakit jaringan ikat seperti lupus.
“Secara keseluruhan, paparan jangka panjang terhadap masing-masing partikulat secara berlebihan dikaitkan dengan risiko 12 persen, dan 13 persen lebih tinggi untuk mengidap penyakit autoimun,” tambahnya.
Baca juga: Membendung polusi udara di Jakarta
Di luar negeri ada cukup banyak penelitian yang mencari keterkaitan antara polusi udara dengan penyakit autoimun. Penelitian yang dilakukan oleh Chan-Na Zhuo, dan kawan-kawan, berjudul Munculnya Peran Polusi Udara pada Penyakit Autoimun yang dimuat dalam Autoimmunity Review tahun 2019 menunjukkan bahwa faktor lingkungan menyumbang 40-70 persen dari semua penyakit autoimun.
Kemudian ada penelitian yang ditulis oleh Dean E Schraufragel, MD dan kawan-kawan, berjudul Pencemaran Udara dan Penyakit Tidak Menular, diterbitkan online pada 9 November 2018 dalam Jurnal Online Pubmed Central. Hasil penelitian menyatakan, polusi udara mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan berhubungan dengan rhinitis alergi, sensitisasi alergi, dan autoimunitas.
Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Naizhuo dan kawan-kawan yang dimuat dalam laman Arthritis Research berjudul Paparan Jangka Panjang Terhadap Partikel Halus dan Ozon serta Timbulnya Penyakit Rematik Autoimun Sistemik. Penelitian ini mengambil sampel di daerah Quebec, Kanada dan kesimpulannya menemukan hubungan antara penyakit autoimun dan PM (Particulate Matter) 2,5.
Selain yang telah disebutkan, masih ada lagi penelitian mencari keterkaitan antara polusi udara dan penyakit autoimun. Sayangnya, penelitian sejenis lebih banyak ada di luar negeri, sedangkan di Indonesia masih belum ada. “Belum ada penelitian yang spesifik membahas keterkaitan polusi udara dengan penyakit autoimun di Indonesia”, kata Erlina.
Hal yang sama juga dikatakan oleh dr. Dicky Budiman. “Sangat jarang. Saya malah belum nemu penelitiannya,” ungkap epidemiolog Griffith University ini, saat dihubungi Prohealth.id, melalui pesan WhatsApp, pada awal Januari 2023.
Particulate Matter (PM), si biang kerok
Lemahnya penelitian yang tentang dampak polusi udara terhadap penyakit autoimun di Indonesia tentu menjadi berita buruk dalam dunia penelitian medis. Meski demikian, penelitian dari luar negeri mengenai topik bahasan yang sama dapat menjadi acuan menyikapi kasus di Indonesia.
Pasalnya, acuan untuk mengukur dampak polusi udara terletak pada jenis polutan. Adapun jenis partikel polutan yang paling berbahaya pada kesehatan adalah Particulate Matter atau biasa disebut PM.
Greenfacts.org sebuah proyek nirlaba yang berdiri sejak 2001 dan mengusung misi menyebarkan informasi mengenai kesehatan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat menjelaskan dalam situs resmi, Particulate Matter atau materi partikulat adalah jumlah semua partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara, banyak di antaranya berbahaya. Campuran kompleks ini mencakup partikel organik dan anorganik, seperti debu, serbuk sari, abu, asap, dan tetesan cairan.
Erlina menjelaskan ada beberapa jenis PM. Sebut saja PM10; partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron, sedangkan PM2,5 adalah partikel halus di udara yang berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. PM2,5 dibentuk dari emisi pembakaran bensin, minyak, bahan bakar, dan kayu. Sementara itu, PM10 ditemukan pada tempat pembangunan, pembuangan sampah, pertanian, kebakaran hutan, debu, serbuk sari, dan fragmen bakteri.
Dua jenis polutan ini, sebagai partikel halus biasanya berasal dari asap rokok, asap kendaraan, sampai pembangkit listrik. PM dengan ukurannya yang kecil dan semakin kecil inilah yang membahayakan kesehatannya karena dapat dihisap masuk ke dalam tubuh dan mengendap.
“PM2,5 dapat mengendap di permukaan dan bagian paru-paru dalam. Sedangkan PM10 mengendap di saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Kedua polutan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan inflamasi paru”, sambung Erlina.
Oleh karenanya, PM menjadi acuan untuk riset lintas negara. Apalagi kata Erlina, studi tentang PM dapat diimplementasikan pada berbagai negara termasuk Indonesia, mengingat kualitas udara yang kurang baik yaitu kadar PM2,5 tercatat 6,9 kali lebih tinggi dari ambang batas anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO).
WHO menetapkan, PM2,5 hanya sebesar 15 mikrogram per meter kubik, sedangkan standar pemerintah Indonesia seperti yang tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 malah 55 mikrogram per meter kubik.
“Konsentrasi PM2,5 di Jakarta saat ini (pada 20 Januari 2023) 2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO,” jelas Erlina.
Beberapa penelitian lain juga masih bisa mengisi kekosongan riset mengenai indeks kualitas udara di Indonesia. Misalnya saja laporan berkala dari situs dan aplikasi Air Quality Index. Melalui aplikasi tersebut, Indonesia terdata ada di peringkat 17 dengan polusi tertinggi dengan kadar PM2,5 yang lebih tinggi dari ambang batas anjuran WHO.
Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. dr. Agus Dwi Susanto dalam pemaparan konferensi pers mengenai polusi udara dan kesehatan manusia menambahkan, sumber polusi udara terdiri dari gas dan partikel, dan materi partikel termasuk dalam kelompok partikel. Terutama tergolong polutan yang terpenting bersama ozon, nitrogen oxide (NOx), dan sulfur dioxide (SOx) yang berdampak buruk pada kesehatan.
Lantas bagaimana polusi udara bisa mencetuskan atau memicu kekambuhan penyakit autoimun? Selaku Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Erlina menerangkan butuh proses dari polusi udara memicu kekambuhan autoimun.
“Mekanisme yang menghubungkan paparan polusi udara dan autoimun terutama mencakup peradangan sistemik, peningkatan stres oksidatif, modifikasi epigenetik yang disebabkan oleh paparan respons imun yang disebabkan oleh kerusakan saluran napas. Paru-paru mungkin menjadi inisiasi dari autoimunitas,” terang Agus.

Mengukur kualitas udara di Jakarta
Pada 2021 lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mempublikasikan Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta. Data yang dimuat dalam laporan tersebut cukup lengkap namun belum bisa mewakili keseluruhan penilaian kualitas udara DKI Jakarta karena titik pemantau hanya ada 5 yang berada di pusat masing-masing kota administrasi DKI Jakarta. Kondisi ini pun tidak berubah pada tahun 2022 lalu.
Kelima titik stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) di Bundaran Hotel Indonesia/ HI (DKI1), Kelapa Gading (DKI2), Jagakarsa (DKI3), Lubang Buaya (DKI4), dan Kebon Jeruk (DKI5).
Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan analisis parameter pencemar udara dari pemantauan itu, antara lain; konsentrasi rata-rata tahunan menunjukkan nilai yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) tahunan adalah parameter PM10, PM2,5 dan O3 di semua SPKUA, sedangkan So2 melampaui BMUA tahunan di DKI2. Kabar baiknya, parameter NO2 dan CO tidak melebihi nilai BMUA tahunan.
Temuan lain, konsentrasi rata-rata harian yang melampaui BMUA 24 jam adalah PM10 dan PM2,5 terjadi pada bulan Juli 2021 atau saat musim kemarau dan O3 pada bulan Juli, September, dan Oktober 2021.
Berdasarkan rata-rata harian konsentrasi PM2,5 hampir di seluruh SPKUA per bulan selalu ada yang melebihi nilai BMUA 24 jam, dengan presentase tertinggi di DKI4 yakni di atas 80 persen terutama pada bulan Juli 2021, dan terendah di DKI1 sebesar 20 persen. Demikian pula dengan konsentrasi PM10 dimana presentase tertinggi mencapai 80 persen di DKI2.
Baca juga: Partikel ban, sumber polusi yang belum jadi perhitungan
Menurut Yusiono A Supalal, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Jakarta dalam Diskusi Publik Mengawal Pergub Udara Bersih Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023, konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 bahwa sejak 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun. “Konsentrasi PM2,5 di 5 SPKU telah melebihi BM tahunan namun mengalami penurunan”, kata Yusiono.
Yusiono juga menjelaskan bahwa ada lima kategori Indeks Penghitungan Pencemar Udara (ISPU) untuk kota Jakarta dan ISPU ini dihitung setiap hari. “Sehingga terdapat 365 hari ISPU dalam satu tahun”, infonya.
Lima kategori ISPU adalah baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Untuk ISPU Kota Jakarta didominasi hari kategori sedang, diikuti tidak sehat, dan sangat tidak sehat. “Namun jumlah hari tidak sehat masih di bawah 100 hari dalam 1 tahun”, imbuh Yusiono.
Bagaimana dengan kualitas udara di daerah Jakarta pinggiran seperti Bintaro di Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang berbatasan dengan Tangerang? Bagaimana pula polusi di daerah Ciledug, Tangerang? Lalu Auckland di Selandia Baru, dan Denpasar di Bali?
Prohealth mencoba melacak indeks kualitas udara dari tempat-tempat tersebut melalui situs IQAir, sebuah situs pemantau indeks kualitas udara di seluruh dunia secara riil (on time) selama 24 jam.
Berdasarkan penelusuran, untuk wilayah Bintaro, Pesanggrahan, Prohealth.id mengawasi dari pantauan wilayah kota Jakarta dan diakses pada Senin, 23 Januari 2023 pukul 13.23 WIB. Hasilnya menunjukkan tingkat polusi udaranya adalah sedang, indeks kualitas udara 58, polutan utama adalah PM2,5 dengan konsentrasi 15,5µg/m3. Nilai konsentrasi tersebut adalah 3,1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.
Sementara di Auckland, Selandia Baru, dari pengaksesan melalui situs IQAir pukul 13.18 WIB menunjukkan tingkat polusi udara baik, indeks kualitas udara hanya 2, jenis polutan utamanya PM2,5 dengan konsentrasi 0,5µg/m3. Nilai konsentrasi ini sesuai dengan panduan kualitas udara tahunan WHO.
Selanjutnya daerah Ciledug di Kota Tangerang, berdasarkan IQAir pada 13.25WIB menunjukkan hasil tingkat polusi udara baik, indeks kualitas udara 38 dengan polutan utama PM2,5 dan nilai konsentrasi 9,1µg/m3, yang artinya 1,8 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.
Sementara kota Denpasar di Bali berdasarkan sumber yang sama dan diakses pada 13.27 WIB menunjukkan hasil tingkat polusi udara yang baik, indeks kualitas udara yang sedikit rendah dari Ciledug yakni 33 dan polutan utama adalah PM2,5. Namun konsentrasinya terbagi menjadi PM2,5 sebanyak 7,9µg/m3 dan PM10 sebanyak 8,5µg/m3.
Dari perbandingan data di atas, dapat dilihat perbedaannya secara jelas. Sehingga tidak mengherankan jika Wulan dan Jodi ketagihan tinggal di Auckland dan Denpasar.

Mencari solusi
Karakteristik khusus penyakit autoimun adalah kekambuhan dalam waktu tak terduga. Polusi udara menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun ataupun kekambuhannya. Terlebih pada penyandang autoimun yang sensitif terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan polusi udara seperti debu, asap, dan polutannya.
Untuk ini perlu memberikan perhatian lebih. Secara umum untuk mencegah kekambuhan penyakit autoimun adalah menerapkan pola hidup sehat.
“Untuk mengurangi paparan polusi udara, penyandang autoimun harus menjaga kebersihan, memakai proteksi diri seperti masker, minum obat teratur, serta kontrol rutin ke dokter spesialis untuk mencegah timbulnya penyakit autoimun”, pesan Erlina.
Sedangkan untuk pemerintah, menurut Erlina, perlu mendata jumlah penderita autoimun secara berkala, serta memberikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk penderita autoimun.
Mekanisme yang menghubungkan paparan polusi udara dan autoimun terutama mencakup peradangan sistemik, peningkatan stres oksidatif, modifikasi epigenetik yang disebabkan oleh paparan respons imun yang disebabkan oleh kerusakan saluran napas. Paru-paru mungkin menjadi inisiasi dari autoimunitas.
Prof. dr. Agus Dwi Susanto
Berkaitan dengan data jumlah penderita autoimun, Prohealth.id pernah meminta waktu untuk wawancara sekaligus menanyakan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular DKI Jakarta pada Desember 2022. Namun hingga liputan ini selesai, belum ada respon terkait data tersebut.
Sementara data yang Prohealth dapat dari Yayasan Marisza Cardoba (Marisza Cardoba Foundation) — yayasan nirlaba yang fokus mengedukasi masyarakat mengenai penyakit autoimun dan memberdayakan penyandangnya — tercatat sebanyak 14,153 penyandang autoimun dengan 49 jenis autoimun yang disandang, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Yayasan MCF per September 2021 di 34 provinsi.
“(Penyandang autoimun) terbanyak di Pulau Sumatera dan Jawa. Kalau untuk jenis autoimunnya (yang mendominasi) itu SLE, RA, SS”, kata Endang dari kesekretariatan MCF kepada Prohealth melalui pesan WA pada awal Desember 2022.
Tambahan lain dari Erlina bahwa pemerintah juga perlu melakukan kampanye pengurangan polusi udara, pengurangan kendaraan dan emisi gas karbon, serta memperbanyak transportasi publik.
Dicky juga menyatakan hal yang serupa, bahwa polusi udara berkontribusi menimbulkan penyakit autoimun. Dia mengutip jurnal penelitian imunologi Air Pollution, Oxidative Stress, and Exacerbation of Autoimmune Disease yang ditulis oleh Anna Gauda dkk, Kepala Imunologi di Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow, Polandia.
Menurut penelitian tersebut materi partikulat yang ada dalam polusi udara menyebabkan stres oksidatif dan kematian sel, baik oleh apoptosis dan nekrosis sel manusia yang mengarah ke kejengkelan peradangan kronis.
Jurnal penelitian ini memang menyatakan belum diketahui bagaimana mekanisme molekuler yang tepat mempengaruhi bahan kimia dalam polusi udara. Oleh karena itu, lanjut Dicky, penting ada tindakan atau aksi untuk mengurangi polusi udara. Tujuannya untuk menetralisasi dan mengeliminasi polusi udara dan bahan-bahan kimia tersebut dari lingkungan sekitar.
Awal tahun 2023, Jodi yang masih berjibaku dengan autoimun MG tetap optimis mudik ke Solo, Jawa Tengah, untuk merayakan Imlek pada 22 Januari 2023 lalu. Seusai perayaan, Jodi dan keluarga akan kembali ke rumah di Bali.
Sementara Wulan, berharap bisa kembali ke Selandia Baru dalam waktu dekat. Namun untuk bisa menghirup udara yang lebih sehat dari Jakarta, Wulan kini berkeinginan ke Bali dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat dan biaya yang terjangkau.
“Yuk, kita nabung dari sekarang, mau jadi or not, kita niatkan aja kita ke Bali, nginap di Mercury Hotel aja. Lumayan makanannya enak”, kata Wulan di grup WhatsApp yang sama berisi para pejuang penyakit autoimun.
Meski demikian, rencana perjalanan ini dengan catatan, Wulan hanya bisa bepergian jika tidak mengalami flare (kambuh) autoimunnya. “Hmm, semoga nggak flare-nya serentak. Jangan gantian flare, bakalan nggak jadi pergi bareng”, ucapnya sambil membubuhkan emoji tertawa.




![Jumat pagi di Belém, 14 November 2025. Udara di luar Hangar Convention Centre sudah terasa panas dan tegang, bukan hanya karena kelembaban Amazon. Di pintu masuk utama Blue Zone—area steril yang disediakan untuk para negosiator berjas—obrolan diplomatik yang biasa terdengar telah digantikan oleh nyanyian dan tuntutan. Sekitar 90 pengunjuk rasa dari masyarakat adat Munduruku memblokir akses, mengubah diri mereka dari sekadar penonton menjadi inti cerita. Ini bukan side event yang terjadwal; ini adalah intervensi. Masyarakat Munduruku, yang tanah leluhurnya di negara bagian Pará, Amazonas, dan Mato Grosso terancam, tidak datang untuk berfoto. Mereka menuntut satu hal yang mendasar: "diakhirinya proyek dan kegiatan ekstraktif yang mengancam wilayah adat," terutama di cekungan Sungai Tapajós dan Xingu. Adegan ini adalah ironi pertama dan paling tajam dari KTT iklim PBB ke-30 ini. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, telah dengan lantang menjanjikan KTT ini sebagai "COP of Truth" ("COP Kebenaran"). Namun, ketika "kebenaran" dari garis depan krisis iklim tiba di gerbangnya, respons resmi bukanlah dialog, melainkan pemanggilan tentara untuk memperkuat keamanan. Di dalam, di balik barikade, dunianya terasa berbeda. Joni Aswira Putra Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalist), melaporkan untuk Ekuatorial dari Belém. Ia menggambarkan negosiasi minggu pertama, yang berakhir pada Sabtu, 15 November 2025 , sebagai "cukup dinamis". "Dinamis" adalah kata yang sopan untuk "penuh konflik". Di balik "banyak side event" dan "pertemuan-pertemuan presidensi" yang diamati Joni, dua pertarungan fundamental sedang berkecamuk. Pertarungan pertama adalah soal uang: pertarungan triliunan dolar mengenai siapa yang membayar untuk transisi iklim. Pertarungan kedua adalah soal kredibilitas: pertarungan eksistensial mengenai integritas tuan rumah yang menjanjikan penyelamatan Amazon sambil berencana mengebor minyak di muaranya. Direktur Eksekutif COP30, Ana Toni, berusaha meredakan ketegangan, menyebut protes Munduruku sebagai "sah" dan meyakinkan media bahwa pemerintah "mendengarkan". Namun, tindakan memanggil tentara menceritakan kisah yang berbeda. Ini mengungkap adanya dua COP yang berjalan paralel di Belém: COP di dalam Blue Zone, dengan negosiasi steril dan bahasa teknis; dan COP di luar di jalanan, tempat "kebenaran" yang dituntut Lula sedang diperjuangkan secara fisik. Fakta bahwa masyarakat Munduruku harus memblokir pintu masuk hanya untuk diarahkan bertemu dengan menteri Sônia Guajajara dan Marina Silva membuktikan satu hal: mereka, pada awalnya, tidak didengar sama sekali. Pahlawan Iklim dan rencana pengeboran minyak Presiden Lula adalah pusat gravitasi dari COP30. Di panggung global, dia adalah pahlawan iklim. Dia membuka KTT Pemimpin dengan seruan penuh semangat untuk "kekalahan telak bagi penyangkal iklim". Seperti yang dicatat oleh Joni Aswira Putra, tuan rumah Brasil dan "Presiden Lula sendiri yang mendorong koalisi besar" untuk mengakhiri ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Ada "kabar baik" yang nyata untuk mendukung retorikanya. Pemerintahannya telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menekan laju perusakan hutan. Angka deforestasi di Amazon Brasil telah turun sebesar 50% selama tiga tahun masa jabatannya. Ini adalah pencapaian signifikan yang dipamerkan di KTT. Inisiatif utamanya adalah 'Tropical Forest Forever Facility' (TFFF), sebuah mekanisme pendanaan baru yang dirancang untuk membuat "hutan yang berdiri lebih berharga daripada lahan yang gundul". TFFF bertujuan mengumpulkan $125 miliar untuk perlindungan hutan, dan telah mendapatkan komitmen awal $5,5 miliar, termasuk dari Norwegia dan kontribusi dari Brasil sendiri. Namun, seperti yang diakui Lula sendiri dalam pidatonya, ada "kesulitan dan kontradiksi". Kontradiksi-kontradiksi ini begitu mencolok sehingga mengancam kredibilitas seluruh KTT. Kontradiksi Minyak. Hanya beberapa minggu sebelum COP30 dimulai, pemerintahannya menyetujui lisensi pengeboran minyak dan gas di Foz do Amazonas, sebuah wilayah sensitif di lepas pantai muara Sungai Amazon. Ini adalah langkah yang dikecam para kritikus sebagai kemunafikan yang mencengangkan. Kontradiksi Infrastruktur: Secara bersamaan, pemerintahannya mendorong "peningkatan" jalan raya BR-319, sebuah proyek yang akan membelah wilayah barat Amazon yang masih utuh. Para ilmuwan memperingatkan ini akan memberikan "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" dari agribisnis dan ekstraktivisme. Ada pula rencana untuk "de-statise" (privatisasi) sungai-sungai utama seperti Tapajós untuk menciptakan "hydrovia" (jalur air) bagi pengiriman kedelai. Kontradiksi Politik Lula harus melakukan "tindakan penyeimbangan" politik yang berbahaya. Untuk memerintah, ia bergantung pada dukungan lobi "Ruralista" (agribisnis) yang kuat, yang mendominasi Kongres dan mendorong agenda ekstraktif yang berlawanan langsung dengan konservasi. Kontradiksi Ambisi Brasil, yang memposisikan diri sebagai pemimpin iklim global, secara bersamaan adalah salah satu emiten teratas dunia dan secara aktif mempertimbangkan untuk bergabung dengan OPEC+, aliansi negara-negara produsen minyak. Ini bukan sekadar "tindakan penyeimbangan"; ini adalah strategi ganda yang terkompartementalisasi. Lula tidak sedang menyeimbangkan; dia sedang mencoba memiliki keduanya. Di satu sisi, dia memperlakukan Amazon sebagai aset karbon global yang bisa dijual (melalui TFFF) kepada donor internasional untuk pendanaan iklim. Di sisi lain, dia memperlakukannya sebagai aset sumber daya domestik (minyak, tanah, jalur sungai) yang bisa dijual kepada sekutu politik (Ruralista, industri minyak) untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi "abad ke-20". Paradoks Lula bukanlah kegagalan pribadi; ini adalah model bisnis "Ekstraktivisme Hijau". "COP Kebenaran" adalah panggung global untuk memasarkan kedua strategi yang saling bertentangan ini secara bersamaan. Ini adalah preseden berbahaya yang menunjukkan bahwa perlindungan iklim dan ekstraktivisme dapat berjalan beriringan, padahal kenyataannya keduanya saling meniadakan. Keuangan transisi Di jantung "dinamika" minggu pertama yang dilaporkan Joni Aswira Putra untuk Ekuatorial adalah satu isu yang selalu menjadi kunci: "keuangan transisi". Ini adalah medan pertempuran utama yang memecah belah Global Utara dan Global Selatan, dan di Belém, pertarungan ini berpusat pada dua mekanisme yang saling terkait: "Pasal 9 dari Perjanjian Paris" dan "Peta Jalan Baku-Belem" yang baru. Pasal 9 adalah inti dari ketidakpercayaan. Secara hukum, pasal ini mewajibkan negara-negara maju untuk menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi. Kata kerja yang digunakan adalah "shall provide" (harus menyediakan), sebuah kewajiban, bukan saran. Konflik teknis yang sangat politis terjadi pada perbedaan antara Pasal 9.1 dan 9.3. Negara-negara berkembang, yang dipimpin oleh blok G77 dan Tiongkok, berargumen bahwa COP29 di Baku tahun lalu gagal total. Mengapa? Karena kesepakatan di Baku hanya berfokus pada Pasal 9.3: "mobilisasi" keuangan, sebuah istilah yang memungkinkan negara maju menghitung pinjaman swasta dan modal komersial sebagai bagian dari kontribusi mereka. Negara-negara berkembang berargumen bahwa kewajiban inti Pasal 9.1—"penyediaan" dana publik (yaitu, hibah, bukan pinjaman) dari kas negara maju—telah diabaikan dan "masih terutang". Negara-negara maju, khususnya Uni Eropa (UE), diidentifikasi sebagai "penghalang utama" kemajuan dalam perdebatan ini, menghalangi fokus khusus pada pendanaan publik Pasal 9.1. Ke dalam kekacauan inilah "Peta Jalan Baku-Belém" diluncurkan. Ini adalah proposal besar di atas meja: sebuah rencana untuk memobilisasi $1,3 triliun USD per tahun pada tahun 2035. Seperti yang dicatat Joni, tujuannya ambisius: "reformasi arsitektur keuangan dan penghapusan subsidi fosil". Peta jalan ini memang menyerukan "perombakan" sistem keuangan dan "penyaluran kembali" subsidi bahan bakar fosil, yang menurut IMF mencapai angka mengejutkan $7 TRILIUN pada tahun 2022. Namun, peta jalan ini segera dilihat melalui dua lensa yang sangat berbeda. Bagi lembaga-lembaga seperti World Resources Institute (WRI), ini adalah "strategi holistik yang cerdas". WRI memuji "kombinasi pragmatisme dengan fokus pada skala dan perubahan sistem" dan memujinya karena "secara tepat menggeser lensa" dari dana publik yang "sederhana" untuk "membuka aliran yang jauh lebih besar dari investor swasta". Bagi negara-negara Global Selatan, pernyataan WRI adalah perwujudan dari ketakutan terbesar mereka. "Pergeseran lensa" ini, bagi mereka, adalah pengkhianatan terhadap kewajiban hukum Pasal 9.1. Mereka melihatnya sebagai "melemahkan" kewajiban negara maju dan mengganti hibah publik yang mereka butuhkan dengan pinjaman swasta yang hanya akan memperburuk krisis utang. Ini adalah perangkap utang iklim. Negara-negara berkembang, yang sudah menghabiskan 20-30% dari PDB mereka hanya untuk membayar utang, kini dipaksa masuk ke dalam skema di mana mereka harus meminjam uang (modal swasta 9.3) dari negara-negara Utara yang menyebabkan krisis iklim, untuk memperbaiki masalah yang disebabkan oleh negara-negara Utara tersebut, alih-alih menerima dana kewajiban (hibah publik 9.1). Ini adalah bentuk baru kolonialisme iklim. Tanpa penyelesaian kewajiban Pasal 9.1, Peta Jalan $1,3 Triliun berisiko menjadi "laporan yang tidak mengikat dengan dampak terbatas". Ambisi di atas kertas Pertarungan soal uang secara langsung terkait dengan pertarungan soal aksi. Joni Aswira Putra menyoroti fokus utama pada "transition away from fossil fuel" (transisi meninggalkan bahan bakar fosil) dan "peningkatan ambisi NDC" (Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional). COP30 adalah tenggat waktu krusial bagi negara-negara untuk menyerahkan rencana iklim baru mereka (dikenal sebagai NDC 3.0) yang akan menentukan nasib target 1,5°C. Kebutuhan akan ambisi ini sangat mendesak. Laporan PBB sebelum KTT telah mengkonfirmasi adanya "jurang ambisi yang luas" antara janji-janji saat ini dan apa yang diperlukan. Menanggapi hal ini, sebuah "koalisi yang berkemauan" telah terbentuk. Joni menyebutkan adanya "Belém declaration on fossil fuel" yang didukung oleh 62 negara. Ini merujuk pada "koalisi yang berkembang pesat" dari 62 negara yang kini mendukung "peta jalan transisi bahan bakar fosil (TAFF) yang terstruktur". Ini adalah "koalisi besar" yang didorong oleh Lula, dan cakupannya luas: mencakup Brasil, negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman, Kenya, dan blok-blok negosiasi penting seperti Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (AOSIS). Namun, koalisi 62 negara ini menghadapi kekuatan penentang yang masif. Secara formal, mereka menghadapi perlawanan dari negara-negara seperti Arab Saudi 29 dan produsen batu bara besar seperti Tiongkok dan India, yang menentang bahasa spesifik tentang penghapusan bahan bakar fosil. Namun, perlawanan yang lebih kuat dan lebih meresap bersifat informal. Sebuah analisis baru dari koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO) menemukan bahwa lebih dari 1.600 pelobi bahan bakar fosil telah diberikan akses resmi ke COP30. Angka ini sangat mengejutkan: itu berarti satu dari setiap 25 peserta di Belém adalah seorang pelobi industri fosil. Jumlah mereka jauh melampaui delegasi negara mana pun selain tuan rumah Brasil. Selama lima tahun terakhir, 7.000 pelobi fosil telah menghadiri KTT iklim. Konteks ini menjelaskan mengapa peluncuran "Deklarasi Belém tentang Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim" menjadi begitu penting. Deklarasi ini, yang didukung oleh 12 negara termasuk Brasil, Prancis, dan Jerman, adalah pengakuan resmi di tingkat COP bahwa negosiasi tidak hanya dirusak oleh lobi, tetapi juga oleh kampanye "disinformasi, pelecehan terhadap suara ahli, [dan] ruang gema yang terpolarisasi". Kampanye ini dirancang khusus untuk "mengulur dan menyabotase aksi" iklim. Pertarungan di Belém bukan lagi sekadar negosiasi kebijakan; ini adalah perang informasi. Para pelobi tidak hanya hadir untuk memengaruhi teks; mereka hadir untuk menciptakan kabut keraguan yang membenarkan kelambanan. Seperti yang dikatakan oleh Lien Vandamme dari Center for International Environmental Law (CIEL), ini bukanlah tata kelola iklim. "Ini adalah penangkapan korporat, bukan tata kelola iklim," tegasnya. Koalisi 62 negara mungkin memiliki otoritas moral, tetapi 1.600 pelobi memiliki anggaran untuk membeli narasi. Indonesia dan dilema 'solusi palsu' Di tengah pertarungan antara Global Utara dan Selatan ini, dalam laporanya kepada Ekuatorial, Joni secara spesifik menyebut Indonesia sebagai negara "Selatan-Selatan" yang, seperti Brasil, berada di posisi kunci untuk menerima pendanaan iklim yang diperdebatkan di bawah Pasal 9. Indonesia datang ke Belém dengan proposal andalannya: "Kebijakan Industri Hijau". Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah mempresentasikan 14 proyek pengurangan emisi, yang bertujuan untuk menarik investasi internasional di bawah mekanisme Perjanjian Paris. Namun, para pengamat yang mengikuti kampanye COP Indonesia sebelumnya mencatat adanya "pola yang berulang". Proyek-proyek yang dipresentasikan "seringkali kurang transparan, tidak memiliki jadwal yang jelas, atau strategi implementasi yang terperinci". Kritik paling tajam datang dari dalam negeri. Siaran pers dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 11 November 2025, yang berjudul "Pemerintah Indonesia Gagal Membawa Kepentingan Rakyat Indonesia di COP 30", memberikan analisis yang memberatkan. WALHI mengecam paviliun Indonesia yang baru dibuka sebagai sesuatu yang menyerupai "pasar dagang untuk hutan Indonesia dan sumber daya alamnya". Kritik utamanya ditujukan pada dua pilar strategi Indonesia. Perdagangan karbon sebagai perampasan lahan, dan dekarbonisasi beracun. Analisis WALHI menyimpulkan bahwa komitmen iklim Indonesia (SNDC) "ditakdirkan untuk gagal sejak awal" karena seluruh strukturnya dibangun di atas "skema ekstraktif". Ironisnya, saat Indonesia mempromosikan "solusi" berbasis lahan yang kontroversial, sebuah janji besar lainnya di COP30 menuai kritik serupa. "Belém 4X Pledge on Sustainable Fuels"—sebuah janji yang didukung oleh tuan rumah Brasil, India, Italia, dan Jepang untuk melipatgandakan penggunaan "bahan bakar berkelanjutan" seperti biofuel dan biogas—ditolak mentah-mentah oleh jaringan masyarakat sipil. Climate Action Network (CAN) dan Greenpeace secara eksplisit "Menolak Ikrar Belém 4X". Mereka memperingatkan bahwa ini adalah "distraksi berbahaya" yang akan memicu gelombang baru "penghancuran hutan" global untuk memenuhi permintaan bioenergi. Di sini, Indonesia dan Brasil terlihat sebagai cerminan satu sama lain. Keduanya mempraktikkan model "Ekstraktivisme Hijau". Keduanya menggunakan bahasa "hijau"—baik itu 'Kebijakan Industri Hijau', perdagangan karbon, atau 'Bahan Bakar Berkelanjutan'—untuk menarik pendanaan iklim internasional. Namun, pendanaan tersebut kemudian digunakan untuk melanggengkan model ekonomi ekstraktif yang sama (gas, pertambangan, perkebunan) yang menjadi akar penyebab krisis, dan yang secara konsisten mengorbankan masyarakat adat dan lokal, baik itu Suku Anak Dalam di Jambi maupun masyarakat Munduruku di Belém. Minggu pertama COP30 ditutup dengan "tekanan yang meningkat". Seperti yang dilaporkan Joni Aswira Putra, negosiasinya "dinamis", tetapi para ahli di lapangan, seperti Dr. Rachel Cleetus dari Union of Concerned Scientists (UCS), memperingatkan bahwa "terobosan besar pada topik-topik kritis belum terwujud". Para menteri yang kini tiba di Belém untuk negosiasi tingkat tinggi di minggu kedua mewarisi beban untuk menyelesaikan serangkaian pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana cara menutup "jurang ambisi" emisi untuk menjaga target 1,5°C tetap hidup? Bagaimana cara menyepakati penghapusan bahan bakar fosil yang adil dan didanai—bukan sekadar retorika? Bagaimana cara mengatasi kebuntuan fundamental antara pendanaan publik (Pasal 9.1) dan mobilisasi swasta (Pasal 9.3)? Ada ketakutan yang nyata bahwa proses COP itu sendiri "rusak" dan "tidak lagi sesuai dengan tujuannya". Kekecewaan negara-negara berkembang terhadap hasil tahun lalu di Baku digambarkan sebagai "pengkhianatan yang mengejutkan". Di tengah krisis kredibilitas inilah, Kepala Iklim PBB Simon Stiell memberikan pidato pembukaan yang tajam. Dia memohon kepada para delegasi: "Pekerjaan Anda di sini bukan untuk bertarung satu sama lain – pekerjaan Anda di sini adalah untuk melawan krisis iklim ini, bersama-sama". Saat para menteri mengambil alih negosiasi, "COP Kebenaran" dihadapkan pada pilihan terakhirnya. Kebenaran siapa yang akan mereka wujudkan? Kebenaran yang nyaman dari para pelobi dan solusi palsu mereka? Kebenaran yang dikompromikan dari tuan rumah mereka yang paradoksal? Atau kebenaran yang tidak nyaman dari masyarakat adat Munduruku, yang tuntutannya—jika benar-benar didengarkan—akan memaksa perubahan sistemik yang sebenarnya? Jawabannya akan menentukan apakah Belém dikenang sebagai titik balik, atau hanya sebagai "pasar dagang" lain untuk masa depan planet ini.](https://www.ekuatorial.com/wp-content/uploads/2025/11/COP-30-Brasil-COP-Kebenaran.avif)