Penutupan PLTU batu bara dan serentak menggantikannya dengan energi terbarukan lebih menguntungkan secara ekonomi.
Penutupan PLTU batu bara dan secara bersamaan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan lebih menguntungkan secara ekonomi. Hasil studi Yayasan Indonesia Cerah dan Center of Economi and Law Studies (Celios) memperkirakan perhitungan tersebut.
Dalam studi berjudul “Antisipasi Dampak Ekonomi Pensiun Dini PLTU Batubara”, yang dipublikasikan pada 25 Januari 2024, mereka membuat pemodelan dengan skenario pada PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Suralaya.
Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu merupakan dua PLTU yang masuk dalam dokumen Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP), yang rencananya akan dipensiunkan masing-masing pada tahun 2035 dan 2037.
Bhima Yudhistira, Direktur Celios mengatakan, skenario mengganti tiga PLTU ini dengan pembangkit listrik energi terbarukan akan menghasilkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp82,6 triliun. Skenario tersebut juga berkontribusi dalam penyerapan 639ribu tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 153.755 orang.
Studi itu juga menyatakan, adanya investasi pembangkit energi terbarukan membuat dampak penutupan PLTU akan lebih minimal, bahkan meningkatkan konsumsi yang lebih baik. Asumsinya, biaya akan lebih murah dalam jangka panjang dan tidak ada tambahan subsidi yang cukup besar untuk konsumsi listrik.
“Berdasarkan rekomendasi studi, kami mendesak negara maju yang terlibat dalam JETP, pemerintah, hingga lembaga pembiayaan untuk memasukkan lebih banyak PLTU dalam pipeline pensiun dini. Sekaligus mempercepat pembangunan transmisi dan pembangkit energi terbarukan secara paralel,” ujar Bhima, Kamis (25/1/24).
Meski demikian, dia mengingatkan, dampak ekonomi dari penutupan PLTU batu bara sangat bergantung pada upaya mitgasi, kesiapan regulasi, dan komitmen mempercepat pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti PLTU.
Pensiun dini PLTU tidak cukup
Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah menambahkan, studi tersebut menunjukkan bahwa dalam agenda transisi, pensiun dini PLTU semata tidaklah cukup. Agar memiliki dampak ekonomi yang signifikan, akselerasi pembangunan energi terbarukan perlu mengiringinya.
“Jadi antara pensiun dini PLTU dan pembangunan energi terbarukan harus dilakukan secara paralel, untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosialnya. Pelibatan pemerintah daerah dalam penyusunan peta kebijakan ini juga sangat signifikan. Karena dampak ekonomi dari kebijakan ini ada di level itu[level daerah],” ujarnya.
Menurut studi Celios dan Yayasan Cerah, output ekonomi Rp7,4 triliun dari rencana pensiun dini PLTU dan pembangunan energi terbarukan setara dengan penambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,3% bagi Provinsi Jawa Barat. Mereka menyebut, industri pengolahan dan konstruksi adalah sub-sektor paling untung dengan adanya transisi energi di provinsi ini.
Sementara bagi Provinsi Banten, output positif Rp1,9 triliun setara dengan penambahan PDRB sebesar 0,25%. Secara sektoral, industri pengolahan mendapat tambahan output Rp1,3 triliun, konstruksi Rp385,9 miliar, kemudian transportasi dan pergudangan Rp220 miliar.
M. Arifuddin, Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pihaknya sedang menyusun peta jalan pemensiunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Menurutnya, Kementerian ESDM sudah menyusun konsep awal berdasarkan Perpres 112 tahun 2022 dan sudah menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
“Hasil riset Yayasan Indonesia Cerah dan Celios akan menjadi masukan dalam penyusunan peta jalan ini,” terang Arifuddin.
