Pengakuan wilayah adat adalah bagian dari identitas mereka yang harus dihormati. Suku adat berdaulat di tanah adat.

Menyukai ini:

Suka Memuat...

Di tengah kesibukan dan dinamika perkembangan daerah, masih ada seutas harapan yang terus menyala dari pelosok Papua Barat. Harapan ini datang dari Masyarakat Adat Aara yang baru-baru ini mengantar dokumen pengusulan mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kaimana. Harapan itu bukan hanya soal legalitas wilayah, tetapi juga tentang keberlanjutan hidup, budaya, dan sumber daya alam yang mereka kelola.

Dokumen pengusulan wilayah adat tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Aara yang dipimpin oleh Ketua Dusun Aara, Melkianus Tenawe, ke Kantor Bupati Kaimana pada 1 November 2024.

“Kami datang dari jauh untuk mengantar dokumen ini, dengan harapan agar wilayah adat kami mendapatkan pengakuan dalam bentuk SK Wilayah Adat dari Bupati,” ujar Tenawe, dalam keterangan resmi, diakses Jumat, 28 Februari 2025.

Kalimat sederhana namun penuh makna itu mewakili lebih dari 1.000 jiwa masyarakat adat Aara yang menunggu kepastian hukum atas tanah dan wilayah yang mereka huni selama ini.

Proses pengusulan ini bukanlah hal yang mudah. EcoNusa melakukan pendampingan kepada masyarakat adat Aara sejak Juni 2024. Dimulai dengan melakukan proses free, prior, and informed consent (FPIC) atau persetujuan informasi di awal tanpa paksaan.

Lalu dilanjutkan dengan pemetaan bersama marga-marga tetangga. Kemudian penyusunan segala persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Barulah ketika semua dokumen lengkap, masyarakat mengajukan usulan pengakuan wilayah kepada pemerintah daerah.

Ritual penyerahan dokumen

Penyerahan dokumen pengusulan ini bukan hanya sekadar administrasi, tetapi juga merupakan perjalanan budaya dan spiritual. Rombongan masyarakat Aara, dengan iringan musik tradisional dan tarian adat seka Lakahia, bergerak menuju kantor bupati. Sebuah simbol bahwa pengakuan ini adalah bagian dari identitas mereka yang harus dihormati.

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kaimana, Donald Wakum, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kaimana. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perjuangan masyarakat adat Aara dan berjanji untuk segera memverifikasi dan memvalidasi dokumen tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah berjuang demi keberlanjutan hak-hak masyarakat adat melalui pemetaan wilayah adat,” ujarnya.

Setelah penyerahan dokumen, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh panitia MHA. Proses ini akan memastikan bahwa semua data dan dokumen yang diserahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika tidak ada kendala, dokumen tersebut akan segera dikirimkan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Wilayah Adat.

Ketua dewan adat suku Napiti/Komoro, Salmon Nay, berharap proses ini dapat berjalan lancar dan segera diselesaikan. “Kami berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan EcoNusa untuk melanjutkan pemetaan wilayah adat di kampung-kampung lainnya di Kabupaten Kaimana, tidak hanya di Boiya,” ujarnya dalam sambutannya. Suku Aara adalah bagian dari suku Napiti/komoro.

Makna pengakuan bagi warga Aara

Bagi Masyarakat Adat Aara, pengakuan wilayah adat bukan sekadar soal legalitas tanah. Wilayah adat bagi mereka adalah bagian integral dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup. Tanah yang mereka kelola bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk anak cucu mereka yang akan datang. Oleh karena itu, pengakuan wilayah adat melalui SK Wilayah Adat sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan wilayah adat mereka.

Sebagai bagian dari proses pemetaan, masyarakat adat Aara juga telah mengadakan musyawarah adat untuk menandatangani berita acara pengakuan tapal batas dan pembagian zonasi hutan adat pada September 2024. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari marga tetangga dan perwakilan lima sub-suku yang ada di wilayah tersebut. Setelah musyawarah adat, mereka juga menandatangani peta spasial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pengusulan wilayah adat.

Dengan diterbitkannya SK Wilayah Adat, masyarakat Aara berharap mereka dapat lebih berdaya dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka dan mengatur kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Ini adalah langkah awal menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam membangun masa depan mereka.

Sebagai langkah lanjut, diharapkan pemetaan wilayah adat dapat dilanjutkan di kampung-kampung lain di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah bersama lembaga pendamping seperti EcoNusa diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk memastikan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat diakui dan dihormati.

• 
  Tekanan pariwisata menghimpit ruang hidup kawasan karst Gunung Sewu
  Karst Gunung Sewu bukan sekadar objek wisata atau sumber pendapatan. Kawasan ini merupakan ruang hidup yang kerap terabaikan.
• 
  RUU iklim dinilai belum layak, WALHI berikan tujuh catatan kritis
  RUU PPI versi pemerintah dinilai belum layak menjadi landasan hukum penanganan krisis iklim, sebab secara substansi masih jauh dari agenda keadilan iklim.
• 
  Tekanan ekologis di Batam menelan 90% tutupan mangrove dalam 50 tahun
  Tekanan ekologis di pesisir Batam diakibatkan pembangunan masif, reklamasi pesisir, hingga perubahan status kawasan hutan.
• 
  Beban lingkungan yang berulang di balik wacana pemangkasan batu bara
  Penurunan produksi di dalam negeri tetap menjadi warisan jangka panjang kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di wilayah tambang.
• 
  Belajar keberlanjutan dari Kampung Adat Banceuy
  Bagi warga Kampung Adat Banceuy, keberlanjutan tidak pernah dimulai dari peta tata ruang atau laporan teknis tapi hidup dalam praktik sehari-hari.
• 
  Keanekaragaman hayati dan digitalisasi: Asia Tenggara di persimpangan jalan
  Di Asia Tenggara, teknologi digital berkembang secepat pembukaan hutan dan perluasan tambang. Di tengah janji transisi hijau dan pertumbuhan digital yang sangat pesat, kawasan ini menghadapi tekanan lingkungan yang kian berat di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang tidak adil.