Pagar laut di Perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar, Selasa 11 Februari 2025. Pembongkaran dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar.
Pembongkaran pagar laut dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta reklamasi tanpa izin.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan bahwa setelah pembongkaran, Pemda Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi kerja sama dengan PT TRPN, dengan melibatkan Inspektorat serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Iya, tim kami diturunkan ke sana karena komitmennya membongkar mandiri. Setelah ini, kami akan melakukan evaluasi terkait kerja sama yang telah dilakukan dengan PT TRPN,” kata Bey Machmudin saat diwawancarai di Gedung Sate, Kota Bandung
Diketahui, Pemda Provinsi Jabar dan PT TRPN memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan lahan darat seluas kurang lebih 5.700 meter persegi yang diperuntukkan bagi akses jalan dari 7,4 hektare lahan milik Pemdaprov Jabar. Namun, lokasi pagar laut ternyata berada di luar bagian kesepakatan kerja sama tersebut.
“Kerja sama dengan Pemdaprov Jabar hanya terkait dengan areal (lahan darat), dan kami sedang mengevaluasi apakah kerja sama ini tetap dilanjutkan atau diputus. Inspektorat dan BPKAD juga sedang melakukan evaluasi,” kata Bey.
“(Pagar laut) di luar area, karena yang lahan laut bukan bagian dari kerjasama,” jelasnya
Sebagai bagian dari sanksi administratif, pembongkaran pagar laut dimulai pada area reklamasi sepanjang 3,4 kilometer, ini dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN dengan menggunakan alat berat. Proses ini diawasi langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat serta stakeholder terkait.
DKP Jabar mengerahkan Kapal Pengawas Cakalang dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Kepala DKP Jawa Barat, Hermansyah Manaf, mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendukung setiap upaya pemulihan lingkungan laut dan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Pembongkaran pagar laut ini merupakan langkah penting dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kelestarian ekosistem serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Hermansyah.
Ia juga berharap tidak ada lagi pelanggaran serupa di masa mendatang, serta menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ruang laut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi pelanggaran serupa, dan setiap kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ruang laut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hermansyah.
Sebelumnya, KKP telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang membentang di perairan Kabupaten Bekasi sebagai langkah tegas dalam menangani konflik pemanfaatan ruang laut yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dengan dilaksanakannya pembongkaran ini, diharapkan pemerintah dan pelaku usaha dapat terus berkolaborasi dalam membangun sektor kelautan yang berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kepentingan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus memastikan bahwa setiap investasi di sektor kelautan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
- Perjuangan Nelayan Semarang Melawan Krisis Iklim
Nelayan dari Semarang, membawa suara komunitas pesisir ke panggung dunia melalui partisipasinya dalam Global Citizens’ Assembly untuk memperjuangkan keadilan sistem pangan dan solusi atas krisis iklim. - Napas Kartini Spirit Penyelam Perempuan di Bawah Permukaan
Menyambut Hari Kartini, Komunitas Penyelam Profesional Perempuan Indonesia (KP3I) menegaskan peran strategis perempuan di sektor maritim melalui kepemimpinan dalam pelatihan keselamatan - Strategi Panel Beton Paralel BRIN untuk Menjaga Pesisir Laut Indonesia
Fokus utama riset ini tertuju pada sistem Panel Beton Paralel atau Parallel Concrete Panel (PCP), inovasi yang diproyeksikan menjadi alternatif struktur pelindung pantai. - Menata Ulang Masa Depan Maritim Indonesia Lewat Kecerdasan Artifisial
BRIN tengah mengembangkan sistem kendali simulator gelombang laut berbasis AI, diharapkan jadi jawaban atas keresahan masyarakat pesisir dan tantangan kelestarian lingkungan laut Indonesia. - Berjuang Jaga Pesisir, Masyarakat Adat Sumba Melawan Tambang Pasir Ilegal
Para penambang ilegal secara kurang ajar mengancam ekosistem laut Sumba, sekaligus merobek tatanan sosial dan spiritual yang telah dijaga selama berabad-abad. - Rumput Laut dan Asa Baru Nelayan Kendal
Rumput laut ditanam bersamaan dengan ikan bandeng, memanfaatkan tambak yang sebelumnya tidak optimal.
