Menggugat Janji yang Menguap Bersama Debu PLTU Nii Tanasa

Diterbitkan Oktober 12, 2026

Diperbarui Oktober 12, 2026

Waktu baca 3 min read

Bagi masyarakat yang bermukim di lingkar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesoi Tenggara, udara bersih perlahan berubah menjadi kemewahan yang dirampas. Di bawah bayang-bayang cerobong asap dan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat batu bara, kehidupan warga justru diwarnai oleh derita kesehatan yang tak kunjung mendapat jawaban.

Puncak dari rasa frustrasi yang telah terakumulasi belasan tahun itu pecah pada Senin (12/10/2026). Belasan warga berdiri di gerbang PLTU Nii Tanasa, menyuarakan kemarahan atas rentetan janji manis perusahaan yang kini hanya menyisakan limbah dan kepulan asap.

Di balik aksi unjuk rasa tersebut, tersembunyi realitas kesehatan yang muram. Berdasarkan catatan data puskesmas setempat, setidaknya 308 jiwa—mulai dari anak-anak hingga orang dewasa—kini mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Penderitaan ini tersebar merata di delapan desa, dengan Desa Toli-toli menjadi salah satu wilayah yang menanggung beban paling berat.

“Ada delapan desa di mana warga mengidap penyakit ISPA. Tetapi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang bekerja sama dengan PLTU Nii Tanasa sama sekali tidak memberikan perhatian,” seru Saiful Atamimi, koordinator aksi, di tengah orasinya yang memecah deru mesin pembangkit.

Aktivitas bongkar muat batu bara diyakini menjadi kontributor utama memburuknya kualitas udara. Namun, masalah di Nii Tanasa ternyata berlapis, jauh melampaui isu debu yang menyesakkan dada. Massa aksi turut membongkar karut-marut komitmen sosial perusahaan yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) sejak proyek ini dirintis pada 2008 silam, sebelum akhirnya beroperasi pada Oktober 2010.

Aktivitas bongkar batu bara di pelabuhan PLTU Nii Tanasa.

Dulu, kehadiran PLTU Nii Tanasa di Sulawesi Tenggara dibungkus dengan janji kemakmuran dan pemberdayaan. Kesepakatan awal yang melibatkan pemilik lahan, pemerintah desa, kecamatan, dan pihak PLTU menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan disalurkan secara bergiliran dan merata kepada 11 desa di sekitar pembangkit.

Kenyataannya, realisasi di lapangan jauh dari kata adil. Bantuan CSR yang mengucur hanya sebesar Rp2,5 juta per desa, dan ironisnya, baru menjangkau dua desa. Lebih memprihatinkan lagi, warga menuding ada pola pilih kasih dalam penyaluran dana tersebut. Alih-alih memutar giliran dari desa pertama hingga kesebelas sesuai mekanisme, perusahaan diduga hanya memberikan CSR kepada desa-desa yang warganya bersuara keras atau berpotensi menggelar demonstrasi. Sebuah taktik pembungkaman yang mencederai niat awal pemberdayaan.

Kekecewaan warga semakin mendalam ketika menyinggung hak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. MoU awal menetapkan kuota yang sangat berpihak pada warga lokal: 70 persen tenaga kerja harus berasal dari masyarakat sekitar, sementara 30 persen sisanya dari luar daerah. Pengelolaan PBM pun seharusnya diserahkan kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kedaulatan ekonomi warga terdampak.

Setelah 17 tahun berlalu sejak kesepakatan itu diketuk, janji tersebut dinilai hanya menjadi ilusi di atas kertas. “Faktanya kesepakatan di MoU semua buyar. Hari ini, untuk penerimaan karyawan saja harus membayar Rp50 juta baru bisa kerja,” ungkap Saiful, menyoroti praktik ketidakadilan yang merenggut hak warga di tanah mereka sendiri.

Kini, warga lingkar PLTU Nii Tanasa tidak sekadar meminta CSR atau menagih janji pekerjaan. Mereka mendesak agar perusahaan dan PBM segera memenuhi komitmen serta memberikan kompensasi yang layak, setidaknya kepada lima desa yang setiap hari harus menelan debu batu bara, menghirup asap, dan hidup berdampingan dengan limbah.

Bagi warga Lalonggasumeeto, ini bukan lagi sekadar urusan nominal rupiah atau lembar kesepakatan. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup yang sehat, memastikan generasi mendatang tidak lagi harus membayar harga dari energi listrik dengan napas yang sesak.