Tuntutan akses air bersih di Makassar terus bergulir. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan menilai, selama ini terjadi ketimpangan distribusi air bersih di Makassar. Warga Tallo dan Rappocini di utara Makassar menjadi wilayah paling rentan krisis air bersih.
“Distribusi air di wilayah barat empat kali lebih besar dibandingkan utara, meskipun pelanggan di utara lebih banyak. Tallo dan Rappocini menjadi wilayah paling rentan,” jelas Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan.
Slamet Riadi berbicara dalam seminar bertajuk “Makassar Bebas Krisis Air: Mengurai dan Mencari Solusi Permasalahan Krisis dan Ketidakadilan atas Akses Air Bersih di Utara Kota Makassar”.
Seminar ini dalam rangka menyoroti permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar, yang digelar Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.
Seminar ini berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakadilan atas akses air bersih di Makassar, memaparkan fakta-fakta permasalahan, hingga mencari solusi berkeadilan yang dapat diaplikasikan secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yakni dari Yayasan Lembaga Konsumen, LP3M, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan Departemen Ilmu Administrasi UNHAS. Adapun penanggap dalam kegiatan ini yakni perwakilan dari BBWS Pompengang-Jeneberang dan PDAM Kota Makassar. Namun, sangat disayangkan perwakilan Komisi C DPRD Kota Makassar belum bisa hadir pada kegiatan ini.
Zulkarnain dari LP3M menyampaikan dampak krisis di Kelurahan Tallo. “Abrasi akibat pembangunan pelabuhan baru merusak mangrove dan mengusir nelayan. Sulitnya akses air bersih bahkan membuat beberapa warga putus asa. PDAM menargetkan bebas krisis air bersih pada 2027 dengan pembangunan bendungan karet di Tallo tahun depan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Suryani dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menegaskan, “Perempuan menghadapi beban ganda dalam krisis air, mulai dari diskriminasi hingga buruknya kualitas air yang melanggar hak kesehatan reproduksi mereka.”
Ambo Masse, dari perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen menjelaskan bahwa “pemerintah seharusnya menjamin hak dasar konsumen terkait air bersih dengan memperhatikan aspek akses yang layak, kualitas dan keamanan, kuantitas yang memadai, non-diskriminasi, dan pentingnya partisipasi oleh semua pihak tanpa terkecuali”.
Terakhir, Ishak Salim dari UNHAS menambahkan, “Krisis air memerlukan kebijakan berbasis data yang mencakup identifikasi masalah hingga evaluasi, agar solusi yang diambil benar-benar berkeadilan” ujarnya.
Selain menghadirkan para pembicara, acara ini juga menghadirkan tanggapan dari beberapa pihak, termasuk PDAM Kota Makassar dan BBWS Pompengan-Jeneberang. Mereka memberikan respons atas berbagai masukan dari pembicara utama. Selain sesi diskusi, seminar ini juga membuka ruang tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memberikan kritik dan saran terkait permasalahan yang diangkat.
Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) merupakan koalisi yang dibentuk dengan tujuan untuk meyuarakan permasalahan ketidakadilan di Kota Makassar.
Koalisi ini diinisiasi pada bulan April 2024 dengan beberapa anggota organisasi atau komunitas di dalamnya seperti LAPAR SulSel, YLK SulSel, Ma’refat Institute, KPRM, FMN Makassar, LP3M, LBH Makassar, SP Anging Mammiri, Komunitas Kata Kerja, Jurnal Celebes, dan WALHI Sulawesi Selatan.
- Limbah Sawit PT PPR Masih Mencemari Lahan Warga Agam Meski Izin Usaha Sudah Dicabut
Cairan limbah berwarna pekat dan berbau menyengat dilaporkan masih terus meluap serta merembes ke area perkebunan dan sumber air masyarakat. - Kalimantan Darurat Karhutla, Warga Menghirup Racun dalam Kepungan Kabut Asap
Data pemantauan kualitas udara Katadata (Databoks) mencatat, wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menduduki peringkat teratas sebagai daerah paling polusi di Indonesia, dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai angka 198. - Bertahun Dibiarkan, Tambang Emas Ilegal Jambi Beroperasi Terang-Terangan Hingga 60 Ribu Hektare
Operasi pengerukan emas secara ilegal ini tidak bersembunyi di balik rapatnya rimba belantara. Penambangan berlangsung secara terang-terangan di ruang publik. - Paradoks Transisi Energi Saat Tambang Ramah Lingkungan Malah Merusak Alam
Meski dunia dicekoki narasi megah tentang penghentian asap cerobong batu bara, terdapat realitas kompleks bahwa transisi energi amat haus akan mineral pertambangan. - Menimbang Peluang Mengganti LPG menjadi CNG Demi Lepas dari Jerat Impor Energi
Kebijakan ini berakar dari beban berat anggaran negara yang terus tergerus oleh impor LPG. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan LPG domestik dipenuhi dari pasokan luar negeri. - Ambisi Energi Bersih Malah Kerap Mengancam Keselamatan Warga
Langkah pemerintah yang gencar memangkas penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara memang menjadi keharusan demi menekan emisi gas rumah kaca. Tetapi proses transisi yang tengah berlangsung dinilai belum menyentuh akar persoalan dari tata kelola energi yang berwatak eksploitatif.
