Tuntutan akses air bersih di Makassar terus bergulir. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan menilai, selama ini terjadi ketimpangan distribusi air bersih di Makassar. Warga Tallo dan Rappocini di utara Makassar menjadi wilayah paling rentan krisis air bersih.
“Distribusi air di wilayah barat empat kali lebih besar dibandingkan utara, meskipun pelanggan di utara lebih banyak. Tallo dan Rappocini menjadi wilayah paling rentan,” jelas Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan.
Slamet Riadi berbicara dalam seminar bertajuk “Makassar Bebas Krisis Air: Mengurai dan Mencari Solusi Permasalahan Krisis dan Ketidakadilan atas Akses Air Bersih di Utara Kota Makassar”.
Seminar ini dalam rangka menyoroti permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar, yang digelar Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.
Seminar ini berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakadilan atas akses air bersih di Makassar, memaparkan fakta-fakta permasalahan, hingga mencari solusi berkeadilan yang dapat diaplikasikan secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yakni dari Yayasan Lembaga Konsumen, LP3M, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan Departemen Ilmu Administrasi UNHAS. Adapun penanggap dalam kegiatan ini yakni perwakilan dari BBWS Pompengang-Jeneberang dan PDAM Kota Makassar. Namun, sangat disayangkan perwakilan Komisi C DPRD Kota Makassar belum bisa hadir pada kegiatan ini.
Zulkarnain dari LP3M menyampaikan dampak krisis di Kelurahan Tallo. “Abrasi akibat pembangunan pelabuhan baru merusak mangrove dan mengusir nelayan. Sulitnya akses air bersih bahkan membuat beberapa warga putus asa. PDAM menargetkan bebas krisis air bersih pada 2027 dengan pembangunan bendungan karet di Tallo tahun depan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Suryani dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menegaskan, “Perempuan menghadapi beban ganda dalam krisis air, mulai dari diskriminasi hingga buruknya kualitas air yang melanggar hak kesehatan reproduksi mereka.”
Ambo Masse, dari perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen menjelaskan bahwa “pemerintah seharusnya menjamin hak dasar konsumen terkait air bersih dengan memperhatikan aspek akses yang layak, kualitas dan keamanan, kuantitas yang memadai, non-diskriminasi, dan pentingnya partisipasi oleh semua pihak tanpa terkecuali”.
Terakhir, Ishak Salim dari UNHAS menambahkan, “Krisis air memerlukan kebijakan berbasis data yang mencakup identifikasi masalah hingga evaluasi, agar solusi yang diambil benar-benar berkeadilan” ujarnya.
Selain menghadirkan para pembicara, acara ini juga menghadirkan tanggapan dari beberapa pihak, termasuk PDAM Kota Makassar dan BBWS Pompengan-Jeneberang. Mereka memberikan respons atas berbagai masukan dari pembicara utama. Selain sesi diskusi, seminar ini juga membuka ruang tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memberikan kritik dan saran terkait permasalahan yang diangkat.
Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) merupakan koalisi yang dibentuk dengan tujuan untuk meyuarakan permasalahan ketidakadilan di Kota Makassar.
Koalisi ini diinisiasi pada bulan April 2024 dengan beberapa anggota organisasi atau komunitas di dalamnya seperti LAPAR SulSel, YLK SulSel, Ma’refat Institute, KPRM, FMN Makassar, LP3M, LBH Makassar, SP Anging Mammiri, Komunitas Kata Kerja, Jurnal Celebes, dan WALHI Sulawesi Selatan.
- Tak Lagi Abadi, Salju di Puncak Jaya Mendekati Titik Akhir
Kepunahan es di Puncak Jaya bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian sejarah yang sedang berlangsung jika tidak ada perubahan radikal dalam penurunan emisi global. - Menjaga Jejak Tsunami Purba di Selatan Jawa
Para ilmuwan telah berhasil menyingkap realitas geologis melalui butiran pasir dan fosil purba yang terpendam di balik tanah pesisir, wilayah ini menyimpan rekam jejak tsunami katastrofik masa lalu. - Peringatan Utang Lingkungan yang Diwariskan di Hari Lingkungan 2026
Indonesia menghadapi akumulasi krisis ekologis berupa lonjakan deforestasi, meluasnya konflik agraria, hingga bencana hidrometeorologi yang rutin menerjang. - Jaring Kosong di Pesisir Banten Akibat Tercemarnya Ladang Tangkap Ikan
Krisis ekologi memicu paradoks ekonomi yang menjerat kehidupan nelayan sehari-hari. Meskipun harga komoditas perikanan meroket di pasar lokal Banten, ketiadaan volume ikan yang ditangkap membuat kenaikan harga tersebut kehilangan maknanya. - Jejak Kerusakan di Cagar Alam Cycloop Ancam Kehidupan Masyarakat Adat Papua
Tim pemantau mendeteksi enam titik bukaan lahan kebun baru yang digarap secara berpindah-pindah. Lahan-lahan liar itu dibuka pada ketinggian 100 hingga 400 meter di atas permukaan laut (mdpl), tepat di atas jalur rawan bekas bencana longsor tahun 2019. - Aktivitas Pertambangan Merusak Karst dan Memadamkan Senja di Pantai Kartika
Megahnya tebing-tebing karst dari Formasi Laonti yang berbatasan langsung dengan Selat Wawonii, kawasan ini pernah menyajikan panorama memukau layaknya Raja Ampat versi mini.
