
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras penangkapan terhadap masyarakat dan santri (anak) di Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Banten. Penangkapan terjadi Jumat, 7 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari.
Tim Advokasi untuk Demokrasi mencatat, delapan orang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan dengan rincian 2 laki-laki dewasa atas nama Samsul Ma’arif dan Cecep, 1 perempuan atas nama Hj. Yayat dan 5 santri yang berstatus anak-anak.
Tim Advokasi untuk Demokrasi terdiri dari LBH Jakarta, WALHI, KontraS, dan LBH Pijar menuntut pembebasan warga Padarincang. Tuntutan lengkap Tim Advokasi untuk Demokrasi dalam tautan berikut ini.
Latar belakang peristiwa ini memiliki riwayat panjang. Selama lebih dari satu dekade, warga Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, telah berjuang melawan dampak buruk yang ditimbulkan oleh korporasi peternakan ayam dan pakan. Sejak perusahaan mulai beroperasi, lingkungan di sekitar kampung mengalami perubahan drastis akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha peternakan ayam berskala besar ini.
Warga telah berulang kali menyampaikan keluhan terkait pencemaran udara, bau menyengat dari limbah peternakan, serta meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang banyak penduduk, termasuk anak-anak dan lansia.
Mereka telah berusaha mencari keadilan melalui berbagai jalur, mulai dari audiensi dengan pemerintah daerah, pengaduan ke dinas terkait, hingga aksi protes damai. Namun, respons yang diberikan sangat lamban dan tidak memadai, sementara penderitaan mereka terus berlanjut.
Alih-alih mendapatkan perlindungan dan keadilan, warga justru menyaksikan bagaimana aparat penegak hukum lebih berpihak kepada kepentingan korporasi. Selama bertahun-tahun, perusahaan tetap beroperasi tanpa tindakan hukum yang berarti, meskipun dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan semakin nyata.
Frustrasi dan kemarahan yang terus menumpuk akhirnya memicu peristiwa pembakaran kandang ayam milik perusahaan. Insiden ini bukanlah aksi kriminal tanpa sebab, tetapi puncak dari akumulasi ketidakadilan yang dirasakan warga selama bertahun-tahun.
Sayangnya, setelah insiden tersebut, sebagaian narasi yang berkembang di media arus utama cenderung menyudutkan warga, menggambarkan mereka sebagai pelaku kekerasan, tanpa melihat akar masalah yang lebih dalam—yaitu kegagalan negara dalam melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.
Tulisan lebih lanjut mengenai masalah lingkungan yang dihadapi warga dapat diakses dalam tautan ini.
Selamatkan Bumi Kita, Dukung Jurnalisme Lingkungan Berkualitas Bersama Ekuatorial.Com!
- Menguji Komitmen Iklim Indonesia di COP31
Memasuki pekan kedua COP31 di Antalya, Walhi mendesak delegasi Indonesia mengoreksi arah perundingan iklim. - Diplomasi Iklim Indonesia COP31 dan Ancaman Ekspansi PSN
Indonesia jualan komitmen dana abadi hutan global di panggung COP31 Turki, jutaan hektare hutan alam terdesak proyek strategis nasional. - Merajut Ekosistem Energi Bersih Indonesia di Balik Ambisi PLTS 100 GWp
Indonesia merancang program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp sebagai tulang punggung percepatan transisi energi. - Hidup Bersahaja Warga Kaki Gunung Tampomas tanpa Perlu Geotermal
Di kaki Gunung Tampomas, warga menggantungkan hidup pada kebun, hutan, mata air, dan pohon aren. Rencana pembangunan pembangkit panas bumi membuat mereka cemas kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan. - Lonjakan Kasus ISPA Seiring Meningkatnya Kebakaran Hutan di Papua
Tingginya angka kesakitan ini menjadi sorotan di tengah dinamika lingkungan regional yang turut diwarnai oleh kemunculan kabut asap, setelah dibakarnya hutan dan lahan di beberapa wilayah Papua. - Lahan Gambut Lindung Dibakar di Lingkar Konsesi Korporasi
Berdasarkan pemantauan Pantau Gambut dari 1 Januari hingga 30 September 2026, lebih dari seperempat juta hektare kawasan yang seharusnya menjadi benteng ekologis justru hangus dilalap si jago merah.




